A Simple and Scalable Static Analysis for Bound Analysis and Amortized Complexity Analysis

We present the first scalable bound analysis that achieves amortized complexity analysis. In contrast to earlier work, our bound analysis is not based on general purpose reasoners such as abstract interpreters, software model checkers or computer algebra tools. Rather, we derive bounds directly from abstract program models, which we obtain from programs by comparatively simple invariant generation and symbolic execution techniques. As a result, we obtain an analysis that is more predictable and more scalable than earlier approaches. Our experiments demonstrate that our analysis is fast and at the same time able to compute bounds for challenging loops in a large real-world benchmark. Technically, our approach is based on lossy vector addition systems (VASS). Our bound analysis first computes a lexicographic ranking function that proves the termination of a VASS, and then derives a bound from this ranking function. Our methodology achieves amortized analysis based on a new insight how lexicographic ranking functions can be used for bound analysis

Aspek Hukum Pemberian Kredit dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam "Artha Bahana" di Kabupaten Magelang

Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi rill dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk juga koperasi, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga non-perbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam. Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Penulis hukum ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam dan penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan kredit tanpa agunan dan bagaimana tanggung jawab hukum mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Artha Bahana di Magelang. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperolehlangsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Perjanjian simpan pinjam yang diberikan oleh Koperasi Artha Bahana selaku kreditur tanpa adanya suatu jaminan hanya dilakukan atau diberikan kepada anggotanya. Koperasi mempunyai pandangan bahwa usaha pemberian kredit tersebut cukup baik dan menjanjikan serta jelas, oleh karena debiturnya adalah anggotanya sendiri dan jumlah kredit yang disalurkan tidak besar melainkan termasuk kredit mikro bagi usaha kecil, 2) Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Artha Bahana apabila debitur wanprestasi adalah melalui mekanisme pemanggilan Ketua Kelompok Debitur. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui alasan debitur belum melunasi hutangnya melalui dialog antara kreditur dengan debitur. Apabila upaya tindakan pemanggilan tersebut tidak berhasil maka staf dari koperasi mendatangi rumah debitur dan upaya terakhir tindakan selanjutnya membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemanggilan paksa

Adjustment capacity of labour markets of the Western Balkan countries

Study on the adjustment capacity to shocks of EU candidate and potential candidate countries of the Western Balkans, with a focus on labour markets, and background studies on several countries of the region. The main question addressed in this study is the performance of the labour markets in the Western Balkans; to find out whether they can deliver growth of employment and decline of unemployment in the medium run and whether they can withstand short-term shocks due to changes in demand or supply. The study finds that there is an important case for improving the rule of law and the quality of public services in general in the fight against very low participation and employment rates in the region, as well as very high unemployment. Wages, with some exceptions in specific sectors, do not seem to be mis-aligned with respect to productivity developments. There is some indication of possible positive effects from adjusting employment protection legislation, especially for women. The study also identifies an important role for income policies in some of the countries as an important complement to labour market policies.Adjustment capacity, external shocks, Western Balkan countries, South-East Europe, labour markets, EU candidate countries, potential candidate countries, employment protection legislation, rule of law, wages, productivity, taxwedge, remittances, migration