Correlation Between Moral Knowledge With Moral Action Of Pancasila's Values At Civic Education Program's Students In Riau University

This study aimed to find out the suitability fenomenal of moral knowledge and moral action that applied in daily life. The problem of this study, how does the correlation between moral knowledge with moral action of Pancasila's values at civic education program's students in Riau university?. The samples of this study consist of 44 students. 9 students of senior students, 15 students of third year students, 8 students of second year students and 12 students of first year students. To choose the samples, the writer used purpossive sampling technique. The instrument of the study is using questionnaire that consists of 15 question about moral knowledge and 10 questions about moral action. The data was analyzed by qualitative descriptive and using spss 18.0 version. The result showed that the hypothesis of "There is correlation between moral knowledge with moral action of pancasila's values at civic education program's students in Riau university" accepted. It can be shown from the hypotheses test between X variable and Y variable was 0.646 and the probability value was 0.000. Because p < 0.05 (0.000<0.05), so Ho was rejected and Ha was accepted

PERANAN SANKSI TERHADAP ANAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(Studi di Pengadilan Negeri Makassar)

ABSTRAKNURHAYATI : 0115.02.38.2013. Peranan Sanksi terhadap Anak setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Pengadilan Negeri Makassar). Dibimbing oleh: H. HAMBALI THALIB dan HAMZA BAHARUDDIN.Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui dan menganalisis efektivitas peranan sanksi terhadap anak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pengadilan Negeri Makassar; dan (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peranan sanksi terhadap anak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni: dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak, termasuk: penegak hukum (Polri, Jaksa, Hakim), pelaku dan tokoh masyarakat. Sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 50 orang responden.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan sanksi terhadap anak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pengadilan Negeri Makassar terlaksana efektif, baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan, di mana penjatuhan sanksi terhadap anak sedapat mungkin dilakukan sanksi tindakan dan menghindari adanya sanksi pidana. Sanksi tindakan tersebut berupa mengembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya dan menetapkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan, dalam hal ini Hakim lebih menitikberatkan pada kesejahteraan anak, yang harus menyelesaikan pendidikannya dan juga terdakwa belum menikmati hasil kejahatan yang telah dilakukannya. Faktor yang mempengaruhi mempengaruhi efektifitas peranan sanksi terhadap anak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pengadilan Negeri Makassar, antara lain: faktor struktur hukum, substansi hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, dan lingkungan keluarga

Pertanggung Jawaban pidana dalam malpraktek kedokteran ( studi kasus putusan PN.Manado, no.90/Pid B/ 2011/PN. MDO jo Putusan MA NO. 365 K/pID/2012)

vi, 153 ha

EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASANPENYEBARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN PINRANG

ABSTRAKAstomo. NIM: 0009.02.43.2015. Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyebaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pinrang . Dibimbing oleh : Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH dan Dr. Kamri Ahmad, SH., M.Hum.Permasalahan dalam penelitian adalah: (1) Bagaimanakah efektivitas fungsi kepolisian dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pinrang, dan (2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pinrang.Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas fungsi kepolisian dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pinrang; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pinrang. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif (apa yang seharusnya), di mana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi mengungkapkan secara empiris tentang efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pinrang, sedangkan normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pinrang terlaksana kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pinrang, antara lain: biaya operasiona, sumber daya manusia, ketaatan hukum, dan sarana dan prasarana. Serta faktor pendukung tentang Kepolisian, Peraturan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat, dan UU tentang Narkotika. Sedangkan faktor penghambatnya adalah anggota kepolisian yang masih kurang mencukupi, sarana dan prasana, wilayah hukum polsek yang cukup luas, ketidak seimbangan jumlah personil dan jumlah warga, dan kesadaran masyarakat yang masih kurang.Rekomendasi penelitian ini adalah hendaknya fungsi kepolisian lebih diefektifkan lagi dengan senantiasa menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan satuan fungsi narkotika dan instansi terkait serta masyarakat dalam rangka pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika maupun pemidanaan terhadap para pengedar dan pemakainya

KEKUATAN VISUM ET REVERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAMTINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KITABUNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA(KUHAP)

ABSTRAKRahmatiah, NIM : 0069. 02. 44. 2016, Dengan Judul Tesis KekuatanVisum Et Revertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak PidanaPembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) dibimbing oleh Bapak H. Hambali Thalib dan Bapak IlhamAbbas.Tujuan penelitian ini untuk mempelajari dan menganalisiskesesuaian penerapan kekuatan hukum Visum Et Revertum sebagai alatbukti dalam tindak pidana pembunuhan sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku, dan Untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktor yangmempengaruhi Visum Et Revertum sebagai alat bukti dalam tindak pidanapembunuhan di Pengadilan Negeri Makassar.Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yangdigunakan adalah data primer dan data sekunder. Tekhnik yangdigunakan untuk mengumpulkan data adalah tekhnik studi pustaka dantekhnik wawancara. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari dataprimer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara deduktif.Dengan analisis tersebut akan diketahui kesesuaian antara peraturanperundang-undangan (das sein) dengan kenyataan yang ada (das sollen).Hasil penelitian Kekuatan Visum Et Revertum sebagai alat buktidalam tindak pidana pembunuhan sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku di Pengadilan Negeri Makassar, baik pada proses Penyidikanmaupun proses Pengadilan dibuat berdasarkan ketentuan perundangundanganmaka tetap terjamin kekuatan dan kebenaran pembuktiannya,dan Faktor yang mempengaruhi Visum Et Revertum sebagai alat buktidalam tindak pidana pembunuhan adalah lokasi Rumah Sakit (dalam halini bagi daerah tertentu secara geografis tidak memungkinkan dan sangatjauh letaknya dan belum ada dokter ahli forensik maupun jauh darilaboratorium forensik) dan keadaan mayat sehingga sulit untuk dilakukanvisum et revertum.Rekomendasi dan Saran dalam Penelitian ini adalah DokterSpesialis Kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agarsenantiasa meningkatkan pelayanan khususnya terhadap pihak yangmeminta dilakukannya pemeriksaan, mengingat pentingnya visum etrevertum dalam proses pembuktian perkara persidangan khususnyamenyangkut keterangan yang diberikan. Keterbatasan dokter spesialisforensik memberikan pengaruh terhadap dokter umum dimana pada saatterdapat permintaan visum dan instansi tersebut hanya terdapat dokterumum, maka dokter umum berkewajiban untuk membuatnya diperlukankeberanian, ketelitian dan kesungguhan dari para dokter itu sendiri untukmelakukan pemeriksaan dan diberikan dalam bentuk Visum Et Revertu

Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Narkotika Dan Kebijakan Hukum Pidana Terhada Pelaku Tindak Pidana Narkotika

ABSTRAKASWAR, 0121.02.44.2016, Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Narkotika Dan Kebijakan Hukum Pidana Terhada Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Dibimbing oleh H. Hambali Thalib dan Andi Abidin.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji aspek-aspek kriminologis dalam tindak pidana narkotika dan menjelaskan kebijakan hukum pidana terhadap pecandu narkotika.Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif-empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif yang materi penelitiannya berupa kajian pustaka dengan penelitian hukum empiris yang data penelitiannya diperoleh dari proses wawancara.Penelitian ini dilakukan di di Wilayah Kota Makassar tepatnya di Polrestabes Kota Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, di mana data yang akan diperoleh akan digunakan dengan benar dan dengan sebaik-baiknya, demi memberi gambaran lebih luas tentang tindak pidana narkotika di Kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika di Kota Makassar pada umumnya karena faktor ekonomi yang sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan napi tersebut menjual narkotika dengan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, selain itu karena faktor keluarga yang mendidik dengan keras dari kecil, dan kurangnya kasih sayang yang didapatkan dan faktor lain dikarena rasa keingintahuan/coba-coba dalam memakai narkotika, dari rasa coba-coba napi tersebut.Rekomendasi penelitian ini guna memaparkan faktor-faktor penyebab, dan upaya pencegahannya, serta kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu dan informasi kepada pembaca, masyarakat, atau bahkan pemerintah, agar mau menelaah, mempertimbangkan, dan berfikir demi kemaslahatan, dan keselamatan bangsa Indonesia agar dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

Tinjauan Hukum Atas Penahanan Aanbak Pelaku Tindak Pidana

x, 92 ha

Efektifitas tugas jaksa sebagai eksekutor barang rampasan hasail tindak pidana korupsi ( dalam wilayah hukum kota makassar)

xii, 109 hya