KESADARAN GENDER PEREMPUAN TERHADAP HAK-HAKNYA (Studi Kasus Gugat Cerai Guru Perempuan Di Kabupaten Banyuwangi)

Penelitiaan ini membahas tentang Kesadaran Gender Perempuan Terhadap Hak-haknya (studi kasus gugat cerai guru perempuan di Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Banyuwangi, karena tingginya tingkat perceraian. Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang secara total berjumlah 6 orang yang terinci dalam 2 wawancara yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung dengan lima (5) orang, yaitu terdiri dari: dua (2) orang perempuan/istri yang berprofesi sebagai Guru dan  melakukan gugat cerai (dalam hal ini berinisial Ibu P dan Ibu B), dua (2) orang tokoh agama yang terdiri dari satu (1) orang tokoh agama laki-laki dan satu (1) orang tokoh agama perempuan, satu (1) orang suami/laiki-laki yang istrinya melakukan resistensi gugat cerai. Wawancara tidak langsung dengan satu (1) orang tokoh agama laki-laki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran gender perempuan terhadap hak-haknya pada prakteknya masih terdapat kontrofersi perbedaan pendapat dikalangan tokoh agama. Di satu sisi ada tokoh agama yang menyetujui dan mendukung adanya kesadaran gender, akan tetapi disisi lain ada tokoh agama yang belum bisa menerima adanya kesadaran ataupun mengakui hak-hak perempuan sebagaimana mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki. Beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya kesadaran gender adalah jenis usia, pendidikan, kondisi keluarga, kondisi ekonomi

Analisis Madzhab Syafi’i Terhadap Fatwa MUI tentang Akad Qardh

The purpose of this research is to analyze the Syafi'i Madzhab against the MUI fatwa regarding the Qardh Akad. The type of research used is qualitative research and is descriptive analysis. The MUI fatwa which explains al-Qardh itself has been stated in the MUI DSN fatwa No. 19 / DSN-MUI / IV / 2001 on al-Qardh which includes; general provisions, sanctions, sources of funds, and other provisions. The research method is a qualitative method with a naturalistic type. The results of this study conclude that the DSN-MUI Fatwa regarding the Qardh contract is following the qardh concept established by the Syafi'i school, both in terms of law and its consequences, it's just that there are several points from the fatwa researchers have not been able to conclude through the mu'tabarah books of the Shafi'i schoo

Analisis Hukum Islam terhadap Asuransi Jiwa PT. Axa Mandiri pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus dalam Akad WakâLah bi Al-Ujrah di BSM KCP Genteng Banyuwangi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach). Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Wahyu Perdana yang menjabat sebagai Financial Advisor PT. AXA Mandiri Genteng dengan tujuan untuk mengetahui praktek akad Wakâlah bi al-Ujrah pada asuransi jiwa dan fatwa DSN-MUI tentang akad Wakâlah bi al-Ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah dengan menggunakan akad Wakâlah bi al-Ujrah. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan asuransi jiwa di PT. AXA Mandiri Genteng menggunakan akad yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006. Tentang akad Wakâlah bi al-Ujrah asuransi syariah dan reasuransi syariah. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan pelaksanaannya di PT. AXA Mandiri, akad al-Wâkalah adalah akad yang digunakan peserta polis untuk memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk mengelola dana kontribusi, serta diperbolehkannya pihak asuransi meminta ujrah kepada peserta polis. Menurut ulama’ asy-Syafi’iyah ketika substansi al-Wakâlah dengan sistem upah adalah akad al-Ijârah, maka perlu adanya penjelasan mengenai akad al-Ijârah. Permintaan ujrah dan akad Wakâlah bi al-Ujrah yang dilaksanakan oleh PT. AXA Mandiri karena jasa dari perwakilannya mengelola dana kontribusi nasabah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan menurut hukum Islam. Namun masih ada sedikit kekurangan mengenai penghitungan ujrah yang tidak dijelaskan kepada nasabah, serta pemberitahuan antar nasabah mengenai akad tabarru’ yang dilakukan kepada sesama pemegang polis tersebut

Disparitas Antar Kecamatan Dan Strategi Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi

The study was conducted 1) to Knowing the potential of each sector in Banyuwangi and 24 districts, 2) to analyze the economic disparity among districts in Banyuwangi. Analysis of the data used typology Klasen, Location Quotient (LQ), Analysis of Inter- District Disparities, Policy Analysis with Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of the analysis of the economic development strategy in Banyuwangi is as follows: Klassen Quotients result shows that the sector can be categorized as an advanced and fast-growing sector (primary sector) refers Agriculture and the sector is underdeveloped sectors of Manufacturing, Trade, Hotels and Restaurants, Transport and Communications, and Services. The results of the analysis of the seed sector LQ sectors have LQ values> 1 consists of Agriculture, mining and quarrying sector, and financial sector, leasing, and corporate services. The agricultural sector is a sector that is still contributing to economic growth in Banyuwangi. AHP analysis results to find policy solutions from primary data analysis indicates that the sector is still very optimistic about the potential and developed in accordance with the year Banyuwangi analysis is still optimistic on the agricultural sector, followed by hospitality sector saw the potential of tourism in Banyuwangi is still beautiful and clean, potential to be optimized to increase revenue Banyuwangi. The results of the analysis of disparities among districts using Williamson Index and Theil Entropy Index that Wongsorejo District, Muncar, Kalipur, and Licin possessed a relative index of inequality is higher than the other sub-districts.Keywords: disparities, policy strategies, the potential of the distric

Disparitas Antar Kecamatan Dan Strategi Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi

The study was conducted 1) to Knowing the potential of each sector in Banyuwangi and 24 districts, 2) to analyze the economic disparity among districts in Banyuwangi. Analysis of the data used typology Klasen, Location Quotient (LQ), Analysis of Inter- District Disparities, Policy Analysis with Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of the analysis of the economic development strategy in Banyuwangi is as follows: Klassen Quotients result shows that the sector can be categorized as an advanced and fast-growing sector (primary sector) refers Agriculture and the sector is underdeveloped sectors of Manufacturing, Trade, Hotels and Restaurants, Transport and Communications, and Services. The results of the analysis of the seed sector LQ sectors have LQ values> 1 consists of Agriculture, mining and quarrying sector, and financial sector, leasing, and corporate services. The agricultural sector is a sector that is still contributing to economic growth in Banyuwangi. AHP analysis results to find policy solutions from primary data analysis indicates that the sector is still very optimistic about the potential and developed in accordance with the year Banyuwangi analysis is still optimistic on the agricultural sector, followed by hospitality sector saw the potential of tourism in Banyuwangi is still beautiful and clean, potential to be optimized to increase revenue Banyuwangi. The results of the analysis of disparities among districts using Williamson Index and Theil Entropy Index that Wongsorejo District, Muncar, Kalipur, and Licin possessed a relative index of inequality is higher than the other sub-districts.Keywords: disparities, policy strategies, the potential of the distric