MODEL KERUKUNAN DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERLAINAN AGAMA BERBASIS HUKUM ADAT ENGGANO PADA MASYARAKAT TERISOLIR DAN TERPENCIL DI PULAU ENGGANO

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan: model kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda agama berdasarkan hukum adat Enggano. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu informan kunci ditentukan oleh peneliti sendiri berdasarkan pertimbangan memiliki pendidikan, jabatan, dan pengalaman yang memadai. Analisis data bersifat kualitatif, yang dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hasil penelitian adalah: model kerukunan dan toleransi antarumat beragama berdasarkan hukum adat pada masyarakat terpencil dan terpencil di Pulau Enggano, yang didasarkan dan berpedoman pada: (1) sejarah masuknya agama pada Pulau Enggano; (2) kehidupan sosial suku Enggano; (3) sistem kepemimpinan tradisional dalam kehidupan masyarakat suku Enggano; (4) sistem gotong royong (gotong royong) dalam kehidupan sosial masyarakat suku Enggano; dan (5) lembaga perdamaian adat untuk menjaga ketertiban dan ketahanan dalam kehidupan sosial masyarakat suku Enggano.Kata Kunci: Hukum Adat Enggano, Model Kerukunan dan Tolerans

THE IMPLEMENTATION OF PARENT’S RESPONSIBILITIES (HOMELESS) TOWARDS CHILDREN WELFARE ACCORDING TO REGULATION’S NO. 4 OF 1979 ON CHILDREN WELFARE IN BENGKULU CITY

The aims of the study entitled “Parents’ Responsibilities toward Children Welfare According to Regulations No. 4 of 1979 on Children Welfare (A Case Study on the Homeless in Bengkulu City) Analyzed by Using Theory of Role” were to analyze the implementation of parents’ responsibilities (homeless) toward children welfare in Bengkulu City, and to analyze the factors influenced the failure in performing parents’ responsibilities (homeless) in ensuring the welfare of children in Bengkulu City. The method used was empirical legal research with descriptive characteristic. The result of the study showed that: the implementation of parents’ responsibilities (homeless) in Bengkulu City toward the children welfare was below the acceptance standard level since a majority of parents (homeless) in Bengkulu City could not perform their responsibilities as parents, and the factors influenced the failure in performing parents’ responsibilities (homeless) in ensuring the children welfare in Bengkulu City were consisted of economic factor of the family, socio-economic role of the family, the family unity, attitudes and habits of parents, as well as communication between parents and children

Model Penyelesaian Pelanggaran Adat Melalui Pranata Perdamaian Adat Kaum

Tujuan khusus penelitian adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan: penyelesaian pelanggaran adat menurut Pranata Perdamaian Adat Kaum. Untuk mencapai tujuan khusus tersebut digunakan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sekunder. Sedangkan analisis data adalah kualitatif, yang dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian sampai dengan akhir penelitian. Hasil penelitian adalah: Penyelesaian pelanggaran adat menurut Pranata Perdamaian Adat Kaum. Dalam penyelesaian sengketa ini pertamakali diselesaikan oleh para fungsionaris adat Kaum, yaitu terdiri dari Kepala Kaum,Wakil Kepala Kaum, Orang Tua Kaum, dan Pegawai Syarak Kaum. Apabila penyelesaian sengketa melalui fungsionaris adat Kaum tidak berhasil, maka sengketa tersebut akan dibawa oleh para pihak yang bersengketa melalui fungsionaris adat (Penghulu Adat) dari Badan Musyawarah Adat (BMA) di desa (kelurahan), kecamatan, dan kabupaten. Pranata perdamaian adat Kaum ini sifatnya tidak statis, artinya dalam menentukan denda adat setiap pelanggaran adat tidak selalu sama tetapi berdasarkan keadaan dan kemampuan para pihak yang bersengketa. Penentuan denda adat ini lebih bersifat sekunder, sedangkan yang bersifat primer adalah “damai”, yaitu adanya kehidupan antara warga adat Kaum, yang saling bantu membantu (tolong menolong atau gotomg royong), suasana persahabatan, suasana keakraban, dan hubungan kekeluargaan

LOCAL WISDOM OF KINSHIP SYSTEM IN REMOTE AND ISOLATED COMMUNITIES ACCORDING TO CUSTOMARY LAW ON ENGGANO ISLAND

The purpose of the study is to explain and describe the local wisdom of the kinship system in remote and isolated communities according to customary law on enggano island. Research methods using qualitative approaches and legal anthropology. Data collection techniques are observation, in-depth interviews and secondary data collection. The determination of informants is carried out purposively, that is, key informants are determined by the researchers themselves based on considerations of adequate education, position, and experience. Data analysis is qualitative, which is carried out continuously from the beginning to the end of the study. The results of the study were: (1) tribal groups and tribal branches; (2) traditional settlement patterns; and (3) traditional leadership systems

Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Makanan Khas “Gulai Ikan Mungkus” Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Kabupaten Kaur

The purpose of this research is to find out: 1). What are the efforts to protect Traditional Knowledge of the Gulai Ikan Mungkus special food carried out by the Kaur Regency Regional Government, Kaur Regency traditional restaurant entrepreneurs, and Kaur Regency Communities, and 2). What is the role of the Kaur Regency Government in Registering the Gulai Ikan Mungkus Special Food as Traditional Knowledge of Kaur Regency. This research is an empirical legal research, using a sociological juridical approach. Data collection was conducted by interviewing selected respondents/samples, observation, and document study. Data processing was started with coding and continued with data editing. After all the relevant data was complete and there were no errors, then data analysis was conducted using qualitative analysis. To further be described in order to answer the research objectives. The research results showed that: 1). the effort to protect the Traditional Knowledge of the Gulai Ikan Mungkus special food conducted by the Regional Government of Kaur Regency was by collecting data on restaurant actors who sell the Gulai Ikan Mungkus special food to be included in the festival events held by the Kaur Regency Government, appealed to all elements of society to register the Gulai Ikan Mungkus special food to the Education and Culture Office, cultivate Mungkus fish, as well as introduce this special food to foreign tourists came to visit Kaur Regency. Efforts to protect traditional restaurant business actors while maintaining the noble values and taste of Gulai Ikan Mungkus traditional food, 2). The Kaur Regency Government has not played a role in registering the special food Gulai Ikan Mungkus.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1). Bagaimana bentuk upaya perlindungan Pengetahuan Tradisional makanan khas Gulai Ikan Mungkus yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, Pelaku usaha rumah Makan tradisional Kabupaten Kaur dan Masyarakat Kabupaten Kaur, dan 2). Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Kaur Untuk Melakukan Pendaftaran Makanan Khas Gulai Ikan Mungkus Sebagai Pengetahuan Tradisional Kabupaten Kaur, Penelitian ini merupakan  penelitian hukum empiris, dengan  menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara kepada respoden / sample yang terpilih, observasi,  dan studi dokumen. Pengolahan data dimulai dari coding dan dan dilanjutkan dengan editing data. Setelah semua data yang relevan lengkap dan tidak ada kesalahan, dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Untuk selanjutnya dideskripsikan dalam rangka menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). bentuk upaya perlindungan Pengetahuan Tradisional makanan khas Gulai Ikan Mungkus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur adalah dengan cara : melakukan  pendataan para pelaku rumah makan yang menjual makanan khas Gulai Ikan Mungkus untuk selanjutnya diikut sertakan dalam acara festival yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur, menghimbau kepada semua elemen masyarakat untuk melakukan pendaftaran makanan khas Gulai Ikan Mungkus ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pembudidayaan ikan Mungkus, serta memperkenalkan makanan khas Gulai Ikan Mungkus ini kepada wisatawan luar yang datang berkunjung ke Kabupaten Kaur. Bentuk upaya perlindungan pelaku usaha rumah makan tradisional dengan tetap menjaga nilai luhur dan cita rasa makanan tradisional Gulai Ikan Mungkus, 2). Pemerintah Kabupaten Kaur belum berperan dalam melakukan pendaftaran makanan khas Gulai Ikan Mungkus

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TOKO HARAPAN SENTOSA DAN TOKO MARSUDIN SAGALA MENGENAI BARANG PECAH BELAH DI KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya perjanjian tersebut berlaku dan mengikat para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian merupakan landasan utama yang berfungsi sebagai pedoman atau pegangan di dalam memenuhi prestasi serta penyelesaian sengketabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Salah satu perjanjian kerjasama dapat dilihat antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala.Permasalahan yang menjadi obyek utama dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama dan kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan usaha yang dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagalamengenai barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko serta mengetahui apakah kendala yang dihadapi oleh Toko Marsudin Sagala dalam mengembangkan usaha bisnis yang dilaksanakan sekarang. Dalam penelitian ini digunakan metode empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunderyang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing- masing pihak dan tanggung jawab mereka apabila terdapat cacat tersembunyiatau wanprestasi. Dari hasil pembahasan dapat di simpulan bahwa dalam membuat suatu kontrak perjanjian, hendaknya para pihak lebih teliti dalam merumuskan isi perjanjian serta maksud dan tujuannya

KAJIAN TERHADAP PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA)

Tujuan penulisan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian dan akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan ditinjau dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Pengolahan data, yaitu editing dan coding. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa masih terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pada masyarakat Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : 1. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, sementara mayoritas masyarakat ekonomi lemah. 2. Penyelesaian kasus perkara di pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama. 3. Masih awamnya terhadap hukum atau pengetahuan tentang proses berpekara di depan sidang pengadilan sehingga masyarakat takut akan banyaknya urusan dan masalah yang muncul dalam persidangan nantinya. Menurut ketentuan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak dibenarkan melakukan perceraian di luar sidang pengadilan karena perceraian tersebut menjadi tidak sah, tetapi menurut hukum adat setempat sah karena berdasarkan hukum Islam. Akibat yang juga ditimbulkan yaitu tidak adanya legalitas hukum terhadap perceraian yang dilaksanakan, isteri tidak bisa mendapatkan dan menuntut haknya pasca terjadinya perceraian dan anak-anak yang menjadi korban perceraian menjadi terlantar. Untuk itu bagi masyarakat yang hendak memutuskan hubungan perkawinan sebaiknya melalui badan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pengadilan agama, sehingga apabila terjadi perceraian hak dan kewajiban suami isteri dapat diputuskan dan ditetapkan sebagaimana mestinya, dengan demikian anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut dapat dilindungi

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN KARTU MAHASISWA ANTARA PT. BNI (Persero) Tbk DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan mendorong produktivitas, kreatifitas, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk memperoleh sarana dan prasarana perlu ditingkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan di bidang pengetahuan, kegiatan penelitian dan pendidikan, Universitas Bengkulu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mempelancar kegiatan pendidikan. Dalam hal ini Universitas Bengkulu mengadakan kerjasama dengan PT. BNI (Persero) Tbk dalam pengadaan kartu mahasiswa.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu dalam hal bentuk dan isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan dalam masyarakat dengan mengambil data berdasarkan pengalaman para responden dalam penelitian. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder lebih dahulu diedit untuk mendapatkan data yang sempurna, lengkap dan valid, selanjutnya data dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasi serta disusun secara sistematis. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu mengumpulkan data sekunder untuk membahas data hasil penelitian, serta cara berfikir induktif, yaitu menggeneralisasikan data dari sampel sebagai hasil penelitian untuk menggambarkian keadaan umum yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu. Dari hasil penelitian bentuk dari perjanjian pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu tertulis dan sesuai dengan dengan syarat umum adanya perjanjian yaitu syarat formal, syarat materiel, syarat teknis dan syarat yuridis. Dalam pelaksanaan perjanjiaan pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu tidak terlaksana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak adalah musyawarah namun belum menemui kesepakatan antara para pihak tersebut, hingga saat ini belum ada upaya hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu

“Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Alat Berat (Studi Di Dinas PU Provinsi Bengkulu).

Penulisan hukum yang berjudul Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Alat Berat (Studi Di Dinas PU Propinsi Bengkulu) bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa alat berat, mengetahui tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa alat berat serta mengenai sanksi yang diberikan kepada para pihak apabila tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sewa alat berat. Dalam penulisan hukum atau skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris merupakan penelitian langsung dalam suatu lapangan yang menjadi daerah penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini langsung mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara terstruktur serta pengumpulan data sekunder. Setelah menerapkan sistem-sistem dan metode yang telah tersusun dan terencana diperoleh hasil akhir yang mencakup unsur-unsur dari tujuan penelitian ini. Dalam penelitian ini hasil yang ditemukan yaitu diketahuinya hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab, serta sanksi yang diberikan kepada para pihak apabila tidak memenuhi kewajiban mereka masing-masing. Dan hal ini berpedoman pada PERDA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dalam perjanjian sewa alat berat ini dibuat dalam surat perjanjian kerja antara para pihak yang membuatnya. Selain itu juga termasuk dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sehingga dengan adanya peraturan-peratutan tersebut maka perjanjian sewa alat berat ini akan berjalan sesuai yang diinginkan oleh para pihak