Connecting South East Asia: a Blueprint for ASEAN Connectivity

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was established on August 8, 1967, when foreign ministers of five countries, consisting of Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand, met in Bangkok and signed the ASEAN Declaration. The regional grouping has made the most progress in economic integration, aiming to create an ASEAN Community by 2015. Recently, the Member Countries of the ASEAN have accepted the concept of ASEAN Connectivity, which emphasized on the three pillars regional cooperation of security, socio-cultural, and economic integration. In particular, ASEAN Connectivity is expected: (1) to enhance trade, investment, tourism, and development, (2) to narrow development gaps, and (3) to facilitate people-to-people contacts. As a preparation to adapt with a new system, Indonesia is geared to improve its domestic connectivity as a prerequisite of regional connectivity. In Indonesia's view, regional connectivity should help empower and develop the local economies, as an effort to narrow the development gaps within ASEAN. To fulfill these goals, Indonesia needs to strengthen its physical connectivity through better transportation infrastructure. However, to support trade facilitation, good transportation infrastructure alone is not sufficient. It needs to be enhanced with ICT infrastructure, which is crucial in supporting trade facilitation through its ability to facilitate information exchange and to reduce the cost of doing business. This paper aims to explore how Indonesia's domestic connectivity coops with the concept of ASEAN connectivity. Some data and various existing policies in their effort to accomplish ASEAN connectivity will be explored. With the new legal framework in ICT and transportation, the performance of the ICT and transportation system in Indonesia is expected to ameliorate, hence supporting the development of other sectors, and this will ultimately lead to the realization of ASEAN Connectivity

Analisis Keselamatan Berlalu Lintas di Lingkungan Kampus Undip

Kampus sebagai suatu institusi pendidikan tinggi dengan beragam aktivitas, memegang peranan penting dalam memberikan contoh nyata bagi upaya mewujudkan transportasi yang mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Universitas Diponegoro menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi yang tengah gencar menyuarakan Green Campus. Sebagai Green Campus, Undip harus memiliki transportasi yang mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Faktanya saat ini kondisi transportasi di Undip belum mencerminkan keselamatan berlalu lintas. Banyaknya on street parking yang mengganggu arus lalu lintas, banyaknya persimpangan rawan konflik dan kecelakaan, rendahnya kesadaran memakai helm pada pengendara motor, perilaku melanggar aturan lalu lintas, hingga rendahnya budayabersepeda dan berjalan kaki merupakan masalah transportasi Undip yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan menganalisis keselamatan berlalu lintas di lingkungan Kampus Undip berdasarkan komponen perilaku berkendara dan kondisi prasarana jalan. Hasil analisis menunjukkan terdapat ruas jalan di Undip yang belum mendukung keselamatan berlalu lintas. Terdapat pula ketidaksesuaian antara pemahaman keselamatan dengan perilaku berkendara sehari-hari pada mahasiswa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi transportasi di Kampus Undip dalam mendukung keselamatan berlalu lintas, sehingga pada akhirnya dapat menjadi bahan masukkan bagi terwujudnya Undip sebagai Green Campus dengan transportasi yang mengutamakan keselamatan

Studi Penerapan Fasilitas Gedung Parkir Massal di Wilayah Kampus Undip Tembalang

Manajemen parkir merupakan strategi yang mendorong penggunaan efisien terhadap fasilitas parkir yang ada. Manajemen parkir yang tepat akan mengurangi kebutuhan perjalanan jauh, mengurangi jumlah perjalanan pendek, dan juga memicu perpindahan moda yang ramah lingkungan(Rye, 2011).Kampus Undip Tembalang belakangan ini sedang gencar mengusung tema pembangunan kampus berkelanjutan, yaitu “Green Campus“. Namun pada Kenyataannya, telah terjadi peningkatan penggunaan kendaraan pribadi yang mengakibatkan berkurangnya kinerja jalan, menurunnya kualitas udara, serta menuntut areal parkir yang lebih luas lagi dari sebelumnya. Melalui penelitian ini, ditawarkan sebuah konsep pembatasan kendaraan pribadi bagi warga kampus dengan menciptakan fasilitas park and ride berupa gedung parkir massal. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana probabilitas kesediaan dari warga kampus untuk menggunakan fasilitas tersebut. Berdasarkan analisis regresi logistik, ditemukan bahwa terdapat perbedaan variabel yang berpengaruh terhadap probabilitas kesediaan antar kelompok responden. Kesediaan warga kampus juga sudah cukup besar akan hal tersebut dengan berbagai pertimbangan yang berbeda pada masing-masing kelompok responden. Hal lain yang dapat dipelajari melalui penelitian ini adalah bahwa masalah utama yang ditimbulkan dari kendaraan pribadi adalah kebutuhan terhadap lahan parkir.Dari semua hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap dan menyeluruh mengenai karakteristik warga Kampus Undip Tembalang dalam menanggapi isu transportasi kampus khususnya manajemen perparkiran

Perkembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta Di Indonesia

Transportation infrastructure development is one of the vital aspects needed to improve the economic growth of a country. In Indonesia, transportation infrastructure development in the next 15 years requires an estimated investment of IDR 1,785 trilion. This figure includes IDR 339 trilion investment for roads, IDR117 trilion for ports, IDR 32 trilion for airports, and IDR 326 trilion for railways. Public Private Partnership (PPP) approach is used in the infrastructure development program as an alternative to finance transportation infrastructure projects in Indonesia. This paper aims to discuss the historical development of PPP policy inIndonesia in an effort to create Value for Money in the infrastructure development projects. Furthermore, various studies on the key success factors of successful implementation of PPP schemes in other countries and the strategic action from Indonesian government to produce a range of policies that support the implementation of the PPP scheme since 1998-2012 are also discussed