Pendidikan Politik Bagi Siswa Kelas XII Berbasis Kearifan Lokal Di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menggambarkan bentuk-bentuk pendidikan politik berbasis kearifan lokal di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. 2) Untuk mengetahui Faktor-faktorapa yang menjadi penghambat dalam memberikan pendidikan politik di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Hasil Penelitian a) Pedidikan politik non formal adalah pendidikan yang didapatkan oleh siswa XII diluar jam sekolah adau dirumah yaitu dalam bentuk nilai luhur yang di turunkan secara turun temurun baik melalui budaya, adat istiadat serta kearifan lokal setempat. b) Pendidikan politik formal biasa didapatkan oleh siswa yaitu di sekolah yang diberikan oleh guru atau pun pihak yang terkait didalannya seperti KPU, Bawaslu dan Lainnya. Melalui pelajaran PKn guru memberikan pengetahuan tentang pendidikan politik bahwa mereka memiliki hak suara berhak untuk memilih dan di pilih apabila sudah berumur 17 tahun. Dalam memberikan pendidikan politik ada beberapa hal yang menjadi pengambat yaitu: Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada siswa XII, kurangnya pengetahuan siswa tentang  seni budaya, adat istiadat, kearifan lokal setempat, adanyan kendala dari pihak penyelenggara dalam memberikan sosialiasi kepada pemilih kelas XII yang telah berumur 17 tahun karena wabah virus corona Covid 19, pendidikan disekolah kurang maksimal juga dalam memberikan pendidikan politik karena siswa sekolah dari rumah

NOTARIS DAN PERBANKAN (Study Tentang Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Klaten)

Perkembangan perbankan di Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seiring dengan perkembangan perbankan di Indonesia diharapkan membawa kearah kemajuan bagi perbankan Indonesia guna mampu menghadapi dan mengantisipasi semua tantangan perekonomian dan perbankan internasional serta membawa manfaat yang besar bagi masyarakat kearah kesejahteraan yang berkeadilan. Kegiatan lembaga perbankan secara umum dilakukan oleh pelaku yang menurut fungsi serta tujuan usaha dapat dibedakan yaitu berupa bank sentral dan bank umum. Bank umum atau bank komersial dalam kegiatan dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral dalam menjalankan pokok-pokoknya berdasakan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah. Dalam pasal 8 undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi: 1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesangupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan. 2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkraditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariyah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan prosedur perjanjian kredit yang dibahas sebelumnya dapat disimpulkan, maka prosedur yang dilalui, sejak pengajuan permohonan kredit sampai realisasi adalah sebagai berikut: a. Calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis atau lisan ke BPR Bakti Riyadi, yang alamat/tempat tinggalnya (calon nasabah) termasuk dalam wilayah kerja (daerah hukum) bank yang dituju dan sesuai dengan bidang/sektor ekonomi yang telah ditentukan. b. Calon nasabah mengisi daftar isian/formulir/blanko yang telah disediakan BPR Bakti Riyadi dan melampirkan syarat-syarat. Dalam perjanjian kredit ini notaris berperan merumuskan apa yang diinginkan oleh pihak perbankan dan nasabah dalam bentuk akta notarial atau akta otentik, menbuat akta, membacakan isi akta, membuat perjanjian kredit, membuat perjanjian jaminan (APHT), dan mendaftarkan hak tanggungan

PENDAMPINGAN REAKTIVASI WISATA AIR HITAM SUNGAI SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA

Pandemi Covid-19 berdampak pada penutupan tempat wisata di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk Lokasi Wisata Air Hitam Sungai Sabangau Kota Palangka Raya. Akibat penutupan ini, para pengusaha wisata kehilangan pendapatannya. Kebijakan new normal memicu semangat untuk memfasilitasi pembukaan kembali tempat wisata ini. Berbagai pertemuan, koordinasi dan kolaborasi dengan multistakholder telah dilakukan. Pendampingan berjalan lancar dan berhasil dengan baik yang ditandai dengan lounching Reaktivasi Wisata Air Hitam Sungai Sabangau pada tanggal 16 Agustus 2020 oleh Wakil Walikota Palangka Raya.  Pembukaan kembali ini menggerakkan kegiatan ekonomi setempat. Pengunjung datang dan pendapatan operator kapal wisata susur sungai mulai kembali. Masih ada multiflier efek lain yang diterima para pelaku usaha wisata yang lain. Di samping manfaat ekonomi, pendampingan ini mampu meningkatkan kesadaran Pokdarwis dan pelaku usaha pariwisata untuk menerapkan protokol kesehatan dan memelihara fasilitas pelabuhan. Keberhasilan proses pendampingan ini disebabkan oleh keterlibatan multipihak selama proses pendampingan

UPAYA SOSIALISASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI KOTA PALANGKA RAYA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palangka Raya terhadap peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.  Menurut pendapat Ida Bagoes (2003:52) “metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang.   Sumber data berasal dari data primer dan sekunder.  Data primer adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen atau laporan yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data berasal dari : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya sebanyak 4 (Empat) orang. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa upaya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah,  meliputi (a) Simulasi, tata cara pemungutan suara di TPS pada Pemilu Legislatif  2009, (b) Aksi simpatik, membagi pamflet Pemilu Legislatif 2009 kepada warga, (c) Seminar, kegiatan yang didalamnya tercakup simulasi dan aksi simpatik, (d) Bimbingan Teknik, Cara-cara pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. Berdasarkan data Rekapitulasi perhitungan hasil suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) Pemilu 2009 secara keseluruhan sebagai berikut : Pemilih Tetap berjumlah 141.028 orang, Yang menggunakan hak pilih berjumlah 95.584 orang, Yang tidak menggunakan hak pilih 45.444 orang

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPALA DESA SEBAGAI PENGERAK POLITIK DI DESA TEHANG

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Tehang terhadap peran kepala desa sebagai penggerak politik. 2) Untuk mengetahui peranan kepala desa sebagai penggerak politik terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Tehang. Penelitian ini menggunakan  metode penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan merupakan data yang berbentuk angka-angka. Sehingga penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan  data untuk memberi gambaran dalam pengumpulan  data dilakukan   secara   langsung   melalui   observasi,   wawancara,   cacatan lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian: a) Kepala desa merupakan pimpinan elit lokal dan pimpinan masyarakat yang mempunyai pengaruh bagi masyarakat. Kedudukan kepala desa sulit terpisahkan dari politik, untuk mempertahankan kekuasaan dan kestabilan politik yang dijalankan diperlukan adanya dukungan dari masyarakat desa. Keterlibatan kepala desa sebagai penggerak politik masyarakat untuk memilih salah satu partai atau kandidat tertentu dengan memberikan berbagai janji pembangunan infrastruktur di Desa Tehang yang selama ini sangat didambakan masyarakat. Berbagai proyek pembangunan desa yang dijalankan kepala desa telah memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, karena masyarakat dapat menikmati secara langsung pembangunan desa. b) Selain persepsi positif, ada juga persepsi negatif yang muncul di masayarakat Desa Tehang. Keterlibatan kepala desa sebagai penggerak politik masih dipandang sebagai hal yang negatif yang selalu  mendapat sorotan dan perhatian di kalangan masyarakat, karena hal tersebut dinilai sesuatu hal yang tidak etis. keterlibatan kepala desa sebagai penggerak politik masyarakat dipandang tidak memberikan contoh yang baik bagi berlangsungnya demokrasi

Upaya Sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Politik di Kota Palangka Raya

Socialization efforts by the Electoral Commission This study aims to determine the extent of the socialization efforts carried out by the Regional General Election Commission of the City of Palangka Raya towards increasing the role of the community in political development in the City of Palangka Raya. The type of research used is qualitative descriptive. Data sources come from primary data and secondary data. Data collection techniques are documentation, observation, and interviews. Based on the results and discussion it can be explained that efforts to increase the role of the community in political development in the City of Palangka Raya by the Regional Election Commission, include (a) Simulation, voting procedures at polling stations in the Legislative Election, (b) Sympathetic Actions, dividing the Legislative Election flyers to citizens, (c) Seminars, activities which include simulations and sympathetic actions, (d) Technical guidance, methods for implementing the Legislative Election. Based on the recapitulation data on the calculation of the vote results of Political Parties and Candidates for Regional Representatives, the House of Representatives and the Election Regional Representatives as a whole as follows: Elections remain 141,028 people, those who use voting rights are 95,584 people, who do not exercise their right to vote 45,444 people . Seeing the efforts and results that were achieved by the General Election Commission of Palangka Raya City. In this case, the Palangka Raya City KPU as the organizer of the election has a large role in political development in the City of Palangka Raya. Evidenced from the community's role in using their right to vote in general elections