Evaluasi Ekonomik Terhadap Usaha Pemanfaatan Air Tanah Dalam Usahatani (Studi Kasus Di Daerah Kediri-Nganjuk, Jawa Timur)

IndonesianDalam menunjang program intensifikasi padi dan tanaman pangan lainnya, pemerintah melakukan rehabilitasi prasarana pengairan maupun pengembangan sumber-sumber air baru. Salah satu sumber air yang telah mulai dikembangkan pemanfaatannya ialah air tanah. Tulisan ini membahas evaluasi ekonomik terhadap proyek pemanfaatan air tanah yang didasarkan atas hasil penelitian di daerah Kediri- Nganjuk, Jawa Timur. Analisa ditekankan pada telaahan Perubahan yang terjadi dalam pola pertanaman, intensitas pertanaman, penggunaan sarana produksi, produksi dan pendapatan. Selain itu dilakukan analisa kelayakan dengan menggunakan kriteria investasi RMB dan TIP dari segi pandangan finansial maupun ekonomik. Dari hasil penelitian ini diperoleh petunjuk yang mantap bahwa pemanfaatan air tanah dengan menggunakan pompa merupakan salah satu alternatif yang layak dalam perluasan areal maupun peningkatan produksi pangan

Perubahan Teknologi Dan Keseragaman Tingkat Upah Antar Daerah

EnglishAdoption of modern rice varieties (MV) is constrained by production environment especially the degree of water control. This paper concern with differential of MV adoption across production environments and the ultimate consequence on labor market adjustment. Descriptive as well as regression analyses are shown to verify the influence of the degree of irrigation and MV adoption on demografic variables and wage rate. MV adoption is confirmed to be faster in irrigated villages than that in non irrigated villages. The same is true on the level of input use and paddy yield. This has induced labor migration from non irrigated to irrigated villages. Labor market adjustment is finally reflected in term of the equalization of wages across production environments. As far as the welfare of landless labor is concerned, rapid technological change in irrigated villages benefits not only labor in irrigated areas but also those in non irrigated areas.IndonesianAdopsi teknologi baru seperti varietas padi unggul terhambat antara lain oleh kondisi lingkungan fisik terutama keadaan irigasi. Tulisan ini mengkhususkan pembahasan pada kesenjangan Perubahan teknologi antar daerah dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Selanjutnya dianalisa bagaimana pengaruhnya terhadap penyesuaian pasar tenaga kerja dalam bentuk penyesuaian tingkat upah. Tingkat adopsi bibit unggul terbukti lebih cepat di daerah sawah beririgasi dibanding dengan yang tidak beririgasi. Demikian juga dengan penggunaan masukan dan hasil padi. Kesenjangan tingkat Perubahan teknologi tersebut telah mendorong tingkat migrasi (permanen) dari daerah yang tidak beririgasi ke daerah yang beririgasi yang ditunjukan dari tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di daerah beririgasi. Penyesuaian pasar tenaga kerja pada akhimya tercermin dalam bentuk keseragaman tingkat upah antar daerah. Hal ini berarti bahwa dari sisi buruh tani, manfaat Perubahan teknologi di daerah beririgasi dirasakan pula oleh buruh tani di daerah yang tidak beririgasi

Perubahan Paradigma Pendayagunaan Sumberdaya Air Dan Implikasinya Terhadap Strategi Pengembangan Produksi Pangan

Jika kecenderungan seperti sekarang ini tetap berlangsung, di perkirakan dalam seperempat abad mendatang akan semakin banyak populasi di beberapa belahan bumi ini yang ketersediaan airnya kurang dari standard minimum yakni 500 m3/kapita/tahun. Oleh sebab itu perlu adanya Perubahan paradigma. Paradigma baru dalam pendayagunaan sumberdaya air dicanangkan sejak Dublin Principle dideklarasikan pada tahun1992. Intinya adalah bahwa pendayagunaan sumberdaya air harus taat asas pada empat prinsip utama yakni hak asasi manusia, demokratisasi, pelestarian lingkungan dan efisiensi agar manfaat dapat di nikmati oleh semua pihak, baik pada masa sekarang maupun masa mendatang. Perubahan paradigma ini mempunyai implikasi serius terhadap sektor pertanian. efisiensi penggunaan air irigasi harus di realisasikan. Pada saat yang sama pengembangan dam-dam mikro, peningkatan kapasitas pemanenan air hujan, pemeliharaan resevoir-resevoir yang telah di bangun, serta pemeliharaan dan perbaikan fungsi sungai harus di lakukan. Khususnya bagi Indonesia, selain langkah-langkah itu maka diversifikasi pangan harus dapat di wujudkan. Kesemuanya itu membutuhkan pendekatan interdisiplin dan lintas sektoral secara konsisten dari waktu ke waktu karena membutuhkan waktu yang panjang

Pengaruh Teknologi Baru Dan Lingkungan Produksi Terhadap Kesenjangan Pendapatan Antar Agroekosistem

Introduksi teknologi baru selain dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi pertanian juga tergantung pada karakteristik dari lingkungan produksi. Untuk kasus teknologi bibit unggul padi, faktor lingkungan yang terpenting adalah ketersediaan air irigasi. Tulisan ini membahas pengaruh introduksi bibit unggul padi dan lingkungan produksi terhadap kesenjangan pendapatan antar agroekosistem. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda, dekomposisi indeks gini dan tabulasi sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagai akibat dari tingkat adopsi teknologi yang lebih tinggi di daerah sawah irigasi, tingkat pendapatan USAhatani padi lebih tinggi pula. Namun ternyata pendapatan USAhatani padi yang lebih rendah di daerah sawah tadah hujan dan pasang surut dikompensasi dengan pendapatan dari USAhatani lain dan USAha non-pertanian. Dengan demikian, pengembangan lebih lanjut dari USAhatani padi di daerah irigasi perlu dilanjutkan tanpa harus khawatir tentang dampaknya terhadap kesenjangan pendapatan antar daerah

Impacts and Future Perspectives of Fertilizer Policy in Indonesia

The implementation of fertilizer subsidy policies have been applied comprehensively starting from the planning stage to fertilizer distribution system, including setting the highest retail price and the amount of subsidy. However, the policy has not been able to ensure adequate availability of fertilizers at the farm level. Planning on the amount of fertilizer demand is not fully accurate and supervision has not optimally implemented causing the distribution of subsidized fertilizer below the target. It is reported that farmers who manage less than 0.5 hectares of land received only 40 percent of the total subsidy and most farmers (90%) purchase subsidized fertilizer at prices higher than the highest retail prices. To overcome this problem, the government plan to change the distribution mechanism of subsidy from indirect subsidy to direct subsidy to farmers/ farmer groups. The expected impacts of that policy are: (1) farmers obtain direct benefits from fertilizer subsidies, (2) avoid disparity between the prices of subsidized and non-subsidized fertilizers at the market, (3) reduce the possibility of scarcity of subsidized fertilizer supply, (4) improve cultural practices, especially in crops fertilizing, (5) increase the efficiency of using government subsidies, and (6) increase farmers income and welfare

Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Pertanian

Implementasi pembangunan pertanian memerlukan partisipasi segenap jajaran pemangku kepentingan. Salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran kunci dalam hal ini adalah sektor swasta. Peran swasta melalui tanggungjawab sosial Perusahaan dipandang cukup strategis dalam percepatan pembangunan pertanian. Titik tumpunya adalah melalui legitimasi peraturan Perundang-undangan serta sosialisasi dan urun rembug kegiatan seiring kebijakan insentif dan ketentraman sosial dari pemerintah yang didukung partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penyamaan persepsi, jalinan komitmen, keputusan kolektif, dan sinergi aktivitas antara pihak swasta dan pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan basis dalam implementasi Program Tanggung-jawab Sosial Perusahaan dalam sektor pertanian

Kebijaksanaan Dan Perspektif Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Dalam Mendukung Otonomi Daerah

Implementasi UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 memberikan implikasi strstegis mengenai peran daerah dalam menejemen pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan pertanian. Dalam semangat otonomi daerah, pemerintah setempat perlu tetap mengacu dan mengakomondasi beberapa strategi pembangunan pertanian nasional seperti transformasi struktur ekonomi berbasis pertanian, peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan, pengembangan agribisnis dan ekonomi kerakyatan, dan pengembangan agropolitan yang diadaptasikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Balai pengkajian Teknologi pertanian (BPTP) memegang peranan penting melalui pengembangan komoditas unggulan lokal yang didukung teknologi spesifik lokasi dan sesuai dengan potensi sumber daya dan keunggulan komparatif wilayah. Dalam masa transisi ini, dukungan bimbingan teknis, menejemen, dan pendanaan dari pusat masih tetap di perlukan, khususnya bagi daerah yang terbatas kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan keuangannya. Dalam perspektif otonomi daerah, BPTP/Balitbangda perlu memperkuat perencanaan dan pelaksanaan seluruh program penelitian/pengkajian partisipatif, dengan penguatan koordinasi penelitian antar wilayah, pengembangan SDM dan sistem insentif yang handal