Democratization and the Diffusion of Shari'a Law: Comparative Insights from Indonesia

The democratization of politics has been accompanied by a rise of Islamic laws in many Muslim-majority countries. Despite a growing interest in the phenomenon, the Islamization of politics in democratizing Muslim-majority countries is rarely understood as a process that unfolds across space and time. Based on an original dataset established during years of field research in Indonesia, this article analyzes the spread of shari’a regulations across the world’s largest Muslim-majority democracy since 1998. The article shows that shari’a regulations in Indonesia diffused unevenly across space and time. Explanations put forward in the literature on the diffusion of morality policies in other countries such as geographic proximity, institutions, intergovernmental relations and economic conditions did not explain the patterns in the diffusion of shari’a regulations in Indonesia well. Instead, shari’a regulations in Indonesia were most likely to spread across jurisdictions where local Islamist groups situated outside the party system had an established presence. In short, the Islamization of politics was highly contingent on local conditions. Future research will need to pay more attention to local Islamist activists and networks situated outside formal politics as potential causes for the diffusion of shari’a law in democratizing Muslim-majority countries

Gerakan Muslim Progresif Pasca Rejim Suharto Di Indonesia

Di luar tumbuhnya berbagai gerakan Islam radikal dan fundamentalis paska tumbangnya Orde Baru, muncul pula gerakan Muslim progresif. Sebuah gerakan yang mengusung berbagai isu substansial untuk demokrasasi seperti pluralisme dan toleransi, hak-hak perempuan dalam Islam dan keadilan, atau hak-hak asasi manusia pada umumnya. Sebagian mereka tumbuh berkat keterbukaan politik di era reformasi, tetapi sebagian lainnya merupakan penjelmaan dari gerakan underground di era orde baru yang mengusung demokratisasi dengan titik masuk Islam. Kini mereka trerbangun jaringan kerja baik dalam level isu untuk mempertajam dan menggugat konsep-konsep konvesional tentang Islam mengiringi Perubahan sosial politik, maupun dalam prkatik politik itu sendiri untuk menjaga sustainabilitas demokrasi. Bagaimanakah jaringan itu terbangun, bagaimana cara kerja mereka, isu apa saja yang mereka usung dan apa kelebihan dan kekuranagnnya, serta bagaimana prospek gerakan ini? Itulah beberapa masalah pokok yang hendak disajikan dalam presentasi in

Tradisionalisme Radikal : Persinggungan Nahdlatul Ulama Negara

Nahdlatul Ulama sebagai bagian penting dari kaum tradisional, selama beberapa dekade terabaikan dalam studi Indonesia modern. Prasangka-prasangka ilmiah dan ideologis menyudutkannya sebagai unsur yang paling tak mendukung usaha modernisasi Indonesia. Modernitas memiliki logika, tradisionalitas mempunyai paradigma. Bertahan dalam arus deras perubahan politik, adaptif menghadapi terpaan modernitas dan tetap otentik dengan tradisionalitasnya. NU tampil dengan nuansa yang eksotik dan mempesona. Radikalismenya cermin dari sebuah kritisme. Moderasinya landasan bagi pluralisme. Jaringan kaum tradisional dan hubungan dengan kekuatan tentara, negara, serta unsur-unsur asing lain yang dirajut, membentuk sebuah persinggungan unik, ambigu dan penuh paradoks

Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi The Wahid Institute Tahun 2010

Sejauh ini, The Wahid Institute (WI) terus memberi perhatian serius terhadap isu kebebasan beragama dan kehidupan keagamaan di tanah air. Sejak tahun 2008, WI secara regular melaporkan berbagai peristiwa di berbagai daerah mengenai hal tersebut. Dan pada tahun 2010 ini, untuk yang ketiga kalinya WI membuat laporan tahunan. Laporan kali ini diharapkan memiliki bobot dan signifikansi yang lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena selain telah memiliki pengalaman, laporan WI tahun-tahun sebelumnya ternyata juga memperoleh sambutan positif dari berbagai pihak. Urgensi lain dari laporan ini adalah untuk terus menjaga momentum isu keagamaan khususnya kebebasan beragama mendapat tempat tersendiri dalam pembicaraan transisi demokrasi di Indonesia. Meskipun faktanya menunjukkan laporanlaporan masyarakat sipil terkait isu-isu keagamaan seringkali kurang didengar terutama oleh para pengambil kebijakan di tanah air