Peningkatan Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani Olah Raga Kesehatan pada Materi Makanan Bergizi melalui Alat Peraga Gambar di Kelas II SDN Sejati 6 Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2018/2019

Media or educational media is commonly referred to as Audio Visual Aids (AVA). Audio means hearing, visual means seeing while aids means tools. Thus AVA is the same as a tool used in the learning process to facilitate the process of understanding concepts in students (Sahertian, 2006: 200). The purpose of this study in general was to get an overall picture of the activities to improve skills in solving fraction problems in Physical Education subjects in class II semester 1 UPTD SDN Sejati 6 Camplong District, Sampang Regency using visual aids. The use of picture teaching aids as learning media can improve student achievement in Physical Education subjects, especially in the subject of nutritious food in second semester 1st graders of UPTD SDN Sejati 6 Camplong District, Sampang Regency, which was marked by an increase in the value of learning outcomes that were originally 61.9 increased to 68.9 in the implementation of the improvement cycle I and 77.4 in the implementation of the improvement in the second cycle and the percentage of success from 30% before implementing the learning improvement to 45% in the improvement in the first cycle and 95% in the improvement in the second cycl

THE ENGLISH LITERACY DEVELOPMENT AT ISLAMIC HIGH SCHOOLS: AN EVALUATION

English literacy is a captivating topic among language scholars, educators, and learners. English literacy culture in Indonesian schools still has been in dismaying condition. This study aimed to unveil hindrances and relevant solutions to realize the English literacy atmosphere at three state Islamic senior high schools (Madrasah Aliyah Negeri) in Sumatera Utara. Observation, in-depth interviews, and documentation were swiftly executed during the data collection process. Participants, consisting of five English teachers from three different State Islamic senior high schools, were willingly recruited to be interviewees. The data afterward were analyzed based on thematic analysis. Results highlighted two factors decelerating the English literacy environment at schools. Moreover, six crucial ways were unmasked for accelerating English literacy at school into positive progress

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN IMPLIKASINYA

Seiring berjalannya waktu serta untuk menjawab relevansi tuntukan jaman dalam perkembangan pendidikan, Indonesia telah mengalami perubahan UU sistem pendidikan nasional. Guna menyempurnakan undang-undang Pendidikan. Dimulai dari  UU No. 4 Tahun 1950 jo UU NO. 12 Tahun 1954, tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia, selanjutnya lahirlah Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana UU ini secara substansi meneguhkan dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangan berikutnya sebagai bentuk komitmen Pemerintah pada perbaikan pendidikan di Indonesia, dan karena UU No 2/1989 dianggap masih kurang relefan, maka UU No 2/1989 diganti dengan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Undang-undang sisdiknas terbaru ini memberikan penekanan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Bab XVII, Bagian Ketiga,  Pasal  61  terdapat  ketentuan  tentang Sertifikasi. Ketentuan ini selanjutnya diperkuat oleh  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, serta berbagai peraturan pemerintah. Berdasarkan  Uraian  dan  analisis  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  upaya  peningkatan mutu Pendidikan sudah terintegrasi ke dalam Sistem Pendidikan Nasional,  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Oleh karena  itu,  keadaan ini seharusnya dimanfaatkan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam lembaga-lembaga  pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, karena Undang-undang  tersebut membuka peluang untuk mutu pendidikan secara umum, termasuk mutu pendidikan Islam.Seiring berjalannya waktu serta untuk menjawab relevansi tuntukan jaman dalam perkembangan pendidikan, Indonesia telah mengalami perubahan UU sistem pendidikan nasional. Guna menyempurnakan undang-undang Pendidikan. Dimulai dari  UU No. 4 Tahun 1950 jo UU NO. 12 Tahun 1954, tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia, selanjutnya lahirlah Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana UU ini secara substansi meneguhkan dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangan berikutnya sebagai bentuk komitmen Pemerintah pada perbaikan pendidikan di Indonesia, dan karena UU No 2/1989 dianggap masih kurang relefan, maka UU No 2/1989 diganti dengan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Undang-undang sisdiknas terbaru ini memberikan penekanan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Bab XVII, Bagian Ketiga,  Pasal  61  terdapat  ketentuan  tentang Sertifikasi. Ketentuan ini selanjutnya diperkuat oleh  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, serta berbagai peraturan pemerintah. Berdasarkan  Uraian  dan  analisis  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  upaya  peningkatan mutu Pendidikan sudah terintegrasi ke dalam Sistem Pendidikan Nasional,  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Oleh karena  itu,  keadaan ini seharusnya dimanfaatkan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam lembaga-lembaga  pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, karena Undang-undang  tersebut membuka peluang untuk mutu pendidikan secara umum, termasuk mutu pendidikan Islam

DESAIN PENDIDIKAN BERBASIS AL-QUR’AN

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan  kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan    kehidupan bangsa. Sedangkan salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan   potensi   peserta  didik  agar menjadi   manusia  yang   beriman    dan bertakwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,   kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta bertanggung jawab. Sebagai muslim sudah selayaknya mampu menuyusun, memberikan konsep konsep desain pendidikan yang islami dalam rangka untuk tetap memastikan bahwa perencanaa pendidikan islam sesuai dengan konsep islam yang tentunya bersumber dari al-Qur’an dan hadist dengan tujuan mengajarka ajaran tauhid sedangkan Output Pendidikan Islam adalah insanul kamil dengan indikator:  Khalifah fil Ard, menjadi rahmat bagi alam, menjadi uswah hasanah atau teladan/panutan, tercapainya kesejahteraan hidup dan menolong orang lain. kata kunci, desain pembelajaran, al-qura

DARI PETANI MENJADI NELAYAN: KAJIAN HISTORIS PERIKANAN TANGKAP PANTAI SELATAN YOGYAKARTA

The aims of this research were to know the history and development of fisheries activity and its contribution to coastal community welfare at South Coast of Yogyakarta Special Territory Province. To examine these issues the research was conducted by combined survey and descriptive analytic methods. Fisheries in area could be categorized as new activity and historically community does not have a high dependency on marine capture fisheries. Fishers were  farmers who become fisherman due to several reasons such as limitation of land and lack of other job opportunity. Since the activity began in the end of 1970’s at Baron, marine capture fisheries have altered income sources, improve community houses, and attracted young people as well as provide productivity activity for rural women. In the recent time, marine capture fishery has dispersed to all of Yogyakarta South Coastal area at 19 fish-landing places with vary intensity of resources exploitation. Marine capture fisheries are still limited in the coastal zone. Although CPUE tend to increase, the activity should be extended to province management zone and ZEEI. The integrated policy and management are needed to solve these problems and to avoid the tragedy of the commons

PERIKANAN PELAGIS KECIL DI DAERAH TELUK: STUDI KASUS DI TELUK SAPE NUSA TENGGARA BARAT

The aims of this research were to know the state of small pelagic fishery and social economic aspect of resources exploitation. To examine these issues, the research combined survey and descriptive analytic methods. Gordon-Schaefer model was applied to analyze the state of fishery and analytical descriptive to explained the relationship of the phenomena's. Data collection was based on indepth interview and recording of District Fishery Service's. Samll pelagic fisheries that been analyzed were anchovies (Stolephorus sp.), squids (Loligo sp.), and mackerels (Rastrelliger sp.). There are two main problems of fisheries in the area, firstly, the conflict on coastal zone between marine capture fisheries and mariculture. The second one is the intensive exploitation of fisheries resources. Pelagic fisheries at Sape Bay have been exploited above maximum TAC mainly 80% of MSY. MSY of anchovies (Stolephorus sp.) reached 2324,9 ton at number of effort 56534 trip and MEY 2172,3 ton at number of effort 42144 trips. MSY of squids (Loligo sp.) is 455,0 ton at number of effort 12183 trip and MEY 449,0 ton at number of effort 10780 trips equal to Bagan Perahu  trips. The model was not applicable to predict the MSY and MEY of mackerels (Rastrelliger sp.). The continuing increase of effort will depleted the stock and decreased economic rent. In addition, the increasing of competition on fishing ground with pearl culture, have resulted fishermen stress. The integrated policy and management are needed to solve these problems and to avoid social riots

PENERAPAN KEPEMIMPINAN UMAR IBN AL-KHATTAB DALAM MANAJEMEN MADRASAH

Diantara tugas pemimpin adalah bertanggung jawab untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk sebesar-besarnya menciptakan keadilan, keamanan, kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas. Pemimpin juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang lemah agar mereka tetap dapat menikmati kehidupan sebagai seorang manusia secara wajar. Sebagai muslim sudah selayaknya mampu menuyusun, memberikan konsep konsep desain pendidikan yang islami terutama model kepemimpinan yang digunakan dalam lembaga pendidikan Islam. Model Kepemimpinan Umar Ibn Al-Khattab didasarkan pada karakteristik leader yang diterapkannya meliputi rasa tanggungjawab, manajemen partisipatif, manajemen kualitas total, manajemen proses kontrol dan inovasi administratif secara menyeluruh dan fleksibel dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ad

PANDANGAN KONTIGENSI DALAM SUPERVISI PEMBELAJARAN

Supervisi bertujuan mengembangkan situasi kegiatan pembelajaran yang lebih baik ditujukan pada pencapaian tujuan pendidikan sekolah, membimbing pengalaman mengajar guru, menggunakan alat pembelajaran yang modern, dan membantu guru dalam menilai kemajuan peserta didik. Pandangan kontingensi supervisi didasarkan pada pemikiran bahwa setiap guru berbeda sesuai dengan sudut pandang supervisor. Pemberian motivasi supervisor kepada guru diharapkan dapat menjadi potensi besar untuk peningkatan komitmen guru dalam bekerja. Pemberian motivasi dan pembinaan guru dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemampuan guru yang disupervis

STUDI KEBIJAKAN TENTANG KOMITE SEKOLAH DAN IMPLIKASINYA

Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, bukanhanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. Keterlibatan masyarakat dalam sekolah telah memperoleh peluang yang eukup besar, yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dalam proses pendidikan yang berlangsung. Melalui wadah yang dinamakan dengan komite sekolah diharapkan bahwa para stakeholder pendidikan mengambil peran yang maksimal, sehingga sekolah mampu memberikan yang terbaik bagi customernya. Efektivitas peran masyarakat dalam wadah komite sekolah sangat bergantung kepada kreativitas dari lembaga tersebut dalam melahirkan dan menjalankan bentuk-bentuk dukungannya terhadap program-program sekola