KONSEP KETATANEGARAAN DALAM PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI TINJAU DARI PRINSIP EFISIEN DAN EFEKTIF

Otonomi daerah adalah amanat reformasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan adanya otonomi pemerintah daerah berkesempatan untuk menyusun organisasi perangkat daerah. Dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan berhak membuat penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi daerah untuk membentuk struktur pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang baik. Organisasi perangkat daerah tersebut bermaksud untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah yang memiliki misi serta peranan masing-masing sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap kepala daerahnya. Dan pada kenyataannya banyak lembaga pemerintahan daerah yang mementingkan pendekatan secara struktural dibandingkan pendekatan fungsional, berangkat dari hal tersebut terdapat kekeliruan dan ada juga struktur organisasi daerah yang terlalu gemuk sehingga tugas dan fungsinya tidak efisien dan efektif. Pada penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif yaitu dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa Melalui pelaksanaan penataan kelembagaan organisasi Daerah tersebut harapannya adalah fungsi pemerintah daerah agar bisa lebih efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance)

IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO.14/27/PBI/2012 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (Studi Pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya)

Abstrak Perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan di gunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatan. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pemberantasan terorisme tersebut, koordinasi, kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak nasional dan internasional mutlak diperlukan.Adapaun yang menjadi dasar hukum APU-PPT adalah Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang pencegahan pendanaan terorisme. Oleh Bank Indonesia (BI) di tindak lanjuti  dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Anti Pencucian Uanag dan pencegahan pendanaan terorisme dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.15/21/DDPNP Tahun 2013 tentang Penerapan APU-PPT. Penelitianini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bank Inddonesia tentang penerapan program APU-PPT, bagaimana hambatan dan upaya implementasi penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penelitianini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkanbahwa, cabang agar disiplin dalam melaksanakan proses Customer Due Diligence (CDD) dan Enhance Due Diligence (EDD) pada saat penerimaan nasabah, diidentifikasi nasabah dan pemantauan transaksi dengan mengacu pada SPO APU-PPT Tahun 2010. CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi nasabah sesuai dengan profil nasabah.EDD adalah proses CDD yang dilakukan lebih mendalam terhadap nasabah.Kata Kunci: Implementasi, penerapan, pencucian uang, pencegahan terorisme

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SERANG DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG

The process of regional head election cannot be carried out with the wishes of the parties and at will, as a country that upholds the values of democracy and as a rule of law which is reformulated in article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution that the implementation of elections to the regions must be based on the value of justice. strategies in preventing illegal acts committed by election contestants to the regions, especially money politics against the community, the attacking regency election supervisory body needs to carry out socialization methods to the community and also political parties, as well as conduct anti-money politics patrols during the calm period which often occurs by the team. success. The research method that I use in writing this article is to use empirical normative legal research methods. The primary data source is the result of interviews with several members of the Bawaslu of Serang Regency. The data analysis in writing this article is a qualitative way. This is because in analyzing an object of research, this method is used to explain the data used.Keywords: Regional head elections, Election supervisory bodies, Strategy, Money Politic

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN EMPOWERING MSMES THROUGH THE PEOPLE'S BUSINESS CREDIT PROGRAM IN WEST JAVA PROVINCE (Study Based on Business Law)

The purpose of this study is to find, describe, and analyze the role of local governments to empower MSMEs through the KUR Program in West Java Province. This by the Regional Government is solely for the benefit of the West Java people by empowering existing MSMEs, namely through the People's Business Credit Program, which was launched by the Central Government. This research is qualitative. This research was conducted with a descriptive approach because the results obtained from this study are expected to provide a comprehensive and systematic description of the role of the West Java Regional Government in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises. The results of this research can be useful in developing Business Law, especially related to increasing MSME Empowerment and applied in the form of providing People's Business Credit through national banks, with the hope that the Welfare of the People or the West Java Community through MSMEs will be realized soon. So that welfare is not only enjoyed by entrepreneurs who have a large capital, but also the community in general

Pelatihan dan Sosialisasi Financial Teknologi terhadap Bahaya Penyalahgunaan Informasi Transaksi Elektronik (ITE) di Lingkungan Benda Baru Pamulang

Based on observations, there are locations where the community has advanced in the level of using financial technology, including those located not far from Pamulang University. However, this knowledge of financial technology must also be equipped with knowledge about the dangers of misuse of technology and information, especially in social media and also crimes in financial technology. This Community Service is carried out using the Training method, mentoring socialization which is carried out with the aim of brainstorming to open a mindset about the importance of using financial technology (fintech) and being aware of the dangers and understanding of the ITE Law, Law no. 11 of 2008 concerning Transaction and Electronic Information. The result of this Community Service is that participants become more aware of the use of financial technology (fintech) so that they feel safe in transactions. The community is increasingly facilitated and facilitated by increasingly understanding the conveniences obtained from the fintech. With this Community Service, people who follow and absorb the material presented can keep up with the times that are increasing rapidly in a safe and advanced manner.

The application of the right to freedom of expression in demonstration based on principles of a democratic state

Expressing opinions in demonstration is a right that has been guaranteed in the constitution and law. The arrangement is written in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28E paragraph (3) and Law Number 9 of 1998 concerning the freedom to express opinion in public. A democratic country has a great respect for differences of opinion manifested in the form of demonstration. However, the freedom of demonstration is in the form of responsible freedom regulated in Article 6 of Law No. 9 of 1998. In this demonstration, the actions must respect the rights of others, so that no one is harmed by the demonstration. If someone is harmed, they must prioritize the principles of justice in accordance with applicable law. This study was conducted with a qualitative method approach, namely by using the type of normative research, by conducting a study of legislation (Statute approach). This study resulted that the demonstration arrangements regulated in the law must be respected by all parties, where the principle of legal protection is attached to demonstration participants and security forces to respect each other's democratic values in Indonesia. Furthermore, on the principle of right to freedom of expression in a democratic country, all citizens must have the same rights in any form of expression. If there is a party who is harmed, it must be resolved according to the applicable law, so that the Indonesian guarantee legal certainty from irresponsible parties to uphold democratic values, as well as freedom of opinion

Imunitas Wartawan Terhadap Kekerasan dalam Peliputan Berita Demonstrasi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pers

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran wartawan dalam meliput tugas pemberitaan tentang demonstrasi yang sedang berlangsung di Indonesia dan penulis memaparkan sisi-sisi permasalahan terkait kendala dalam peliputan pers dan kekerasan yang dialami oleh wartawan atau wartawan saat pelaporan. di lapangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun yang bersumber dari informasi buku dan jurnal. Hasil penelitian pertama, kekebalan jurnalis telah dijamin oleh konstitusi, dan oleh undang-undang, maka seorang jurnalis yang menjalankan profesi jurnalistiknya tidak boleh menghalangi siapa pun karena telah dijamin oleh undang-undang pers, kedua, dalam praktiknya, perlindungan hukum diatur. Pasal 8 UU Pers tentang profesi wartawan yang menjalankan tugasnya dalam meliput demonstrasi belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum, karena masih banyak wartawan yang menjadi korban kekerasan dan penyitaan media lainnya dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan

STRUKTUR DAN KOMPOSISI VEGETASI SEBAGAI DASAR RESTORASI DEGRADASI HUTAN DI KAWASAN PERLINDUNGAN BLOK SINTANG PT FINNANTARA INTIGA

This study aims to examine the composition and structure of the vegetation in the protected forest area of PT Finnantara Intiga's Sintang block and determine the pattern of forest restoration and the types of vegetation that will be used for restoration of degraded forests. This research was conducted at PT Finnantara Intiga Sintang Block which is located in five land cover areas, of which three are reference secondary swamp forest (KPPN, KPSL and river border) and two areas are degraded forest (shrub and open land). This study uses a survey method with a line plot system. The sample was determined by means of purposive sampling. Based on the results of research data analysis, the number of species found at all levels at the KPSL location was nine species, at the KPPN location there were eleven species, at the River Border location there were eight species, at the Semak Belukar location there were seven species and at the Open Land location there were four species. In general, the horizontal structure of forest stands in damaged forest ecosystems is below the horizontal structure of natural forest stands as a reference. This shows that the level of vegetation density at the location of shrubs and open land has decreased so that forest restoration measures are needed to increase the density closer to natural forest ecosystems that have not been damaged. The pattern of forest restoration for scrub areas and open land referring to the Guidelines for Restoration in Conservation Areas (JICA, 2014) is natural succession. The pattern of forest restoration that will be implemented must take into account the physical conditions of the field and local socio-cultural considerations based on stakeholder considerations. The type of vegetation for enrichment and planting activities at the shrub location refers to the KPSL location as a reference because it tends to have similarities with the community similarity index of 52.03%. The type of vegetation for enrichment and planting activities on open land locations refers to the KPPN location as a reference because it tends to have similarities with the community similarity index of 52.17%. Keywords:  Composition, forest degradation, restoration, structureAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji komposisi dan struktur vegetasi di kawasan hutan perlindungan blok Sintang PT Finnantara Intiga serta menentukan pola pemulihan hutan dan jenis vegetasi yang akan digunakan untuk restorasi hutan terdegradasi. Penelitian ini dilaksanakan di PT Finnantara Intiga Blok Sintang yang terletak di lima areal tutupan lahan, dimana tiga areal sebagai hutan rawa sekunder referensi (KPPN, KPSL dan sempadan sungai) dan dua areal di hutan yang terdegradasi (semak belukar dan lahan terbuka). Penelitian ini menggunakan metode survey dengan cara jalur berpetak. Sampel ditentukan dengan cara Purposive Sampling. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, Jumlah jenis yang ditemui di semua tingkatan di lokasi KPSL ada sembilan jenis, dilokasi KPPN ada sebelas jenis, di lokasi Sempadan Sungai ada delapan jenis, di lokasi Semak Belukar ada tujuh jenis dan di lokasi Lahan Terbuka ada empat jenis. Secara umum bentuk grafik struktur horizontal tegakan hutan pada ekosistem hutan yang mengalami kerusakan berada di bawah grafik struktur horizontal tegakan hutan alam yang menjadi referensi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kerapatan vegetasi pada lokasi semak belukar dan lahan terbuka mengalami penurunan sehingga diperlukan tindakan pemulihan hutan untuk meningkatkan kerapatan mendekati ekosistem hutan alam yang belum mengalami kerusakan. Pola pemulihan hutan untuk areal semak belukar dan lahan terbuka merujuk pada Pedoman Tata Cara Restorasi di Kawasan Konservasi (JICA, 2014) adalah suksesi alami. Pola pemulihan hutan yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan kondisi fisik lapangan dan sosial budaya setempat berdasarkan pertimbangan stakeholder. Jenis vegetasi untuk kegiatan pengkayaan dan penanaman pada lokasi semak belukar mengacu pada lokasi KPSL sebagai referensi karena kecenderungan memiliki kemiripan dengan dengan indeks kesamaan komunitas sebesar 52,03%. Jenis vegetasi untuk kegiatan pengkayaan dan penanaman pada lokasi lahan terbuka mengacu pada lokasi KPPN sebagai referensi karena kecenderungan memiliki kemiripan dengan dengan indeks kesamaan komunitas sebesar 52,17%.Kata kunci: Degradasi hutan, komposisi, restorasi, struktu