Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Terhadap Putusan No. 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. Dengan Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah seorang Anak yang sedang terlibat dengan masalah Hukum atau sebagai pelaku tindak pidana,sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk bertanggung jawabkan perbuatannya, menggingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan Undang-Undang.Faktor penyebab Anak berhadapan dengan Hukum dikelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal mencakup keterbatasan ekonomi keluarga,Broken Home,tidak ada perhatian dari orang tua,lemahnya iman dan takwa pada Anak maupun orang Tua, faktor eksternal mencakup kemajuan globalisasi dan kemajuan tekhnologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh Anak,lingkungan pergaulan anak dengan Teman-temanya yang kurang baik, tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya, kurang fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar Hukum.Batasan umur anak menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 mengenai peradilan Anak dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak ialah belum mencapai 18 Tahun. Kata Kunci : Anak yang berhadapan dengan hukum, Faktor Anak berhadapan dengan Hukum,Batasan umur Anak

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Terhadap Provider Website Download Lagu Gratis Melalui Internet

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan pencipta lagu terhadap maraknya pembajakan hasil karyanya melalui jalur internet. Internet adalah media dimana para pengguna bisa bebas mengakses segala file yang diinginkan secara bebas. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan bagaimana maraknya pembajakan karya musik melalui beberapa situs atau provider download yang ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan terhadap pencipta lagu dapat dijadikan solusi untuk membatasi ruang gerak dari pembajakan lagu khususnya di internet. Disebut didalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85) . Pasal 1 (ayat 1) UU No. 19 tahun 2002 menyebutkan “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Di Kalangan Remaja Serta Upaya Penanggulangannya Oleh Kepolisian Dan Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo

Peran hukum pidana dalam perkembangan suatu negara adalah sangat penting sekali jika dilihat dari beberapa aspek kehidupan bermasyarat ataupun bernegara, hal ini menandakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sebagi alat pengatur di dalam masyarakat tapi juga dapat sebagai pelindung bagi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak mempengaruhinya dengan sanksi yang berupa pidana. Dalam upaya menciptakan suasana hukum yang dinamis dan melindungi semua kepentingan baik warga negara atau warga negara asing dan negara itu sendiri diperlukan suatu upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Keberadaan Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undangundang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undangundang. Khususnya Kepolisisn dan Badan Narkotika Kabupaten dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Undang-Undang Narkotika dalam hal ini merupakan sarana hukum penal (hukum pidana) untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak pidana narkotika. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan yang mana terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan. Kepolisisn dan Badan Narkotika Kabupaten dalam hal ini merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegak-tegaknya. Penegakan supremasi hukum dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan represif (menindak dalam bentuk penjatuhan pidana). Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang berat dan komplek, hal ini disebabkan dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi di dalamnya baik yang berasal dari ruang lingkup aparat hukum itu sendiri atau keadaan yang ada di dalam masyarakat

Determining level of PCBs in skin and muscle tissue of Cyprinus carpio and Esox lucius in Anzali Wetland (Abkenar)

The aim of this research is to determine the levels of polycholoro biphenil (PCBs) in skin and muscle tissues of common carp (Cyprinus carpio) and common pike (Esox lucius) fishes in the west part of Anzali wetland (Abkenar) in the two seasons, autumn 2009 and winter 2010. In each seasons, nine fishes from each species were selected randomly. The samples, transferred in cool condition and the muscles and skins of them were removed. All of the preparations organs clean up and PCBS analysis were carried with GC-ECD (Gas chromatography). Mean concentrations of PCBS were 24.36пg/g dry.w in skin 14.36пg/g dry.w in muscle tissue for E. lucius and 21.84пg/g dry.w in skin and 20.86пg/g dry.w in muscle tissue of C. carpio. In the autumn, the values was less than FDI standard and food standard Australia/AZ MRL and skin tissue of E. lucius and muscle tissue of C. carpio was over of US EPA standard values. Mean concentration of PCBS were 29.43пg/g dry.w in skin and 10.10ng/g dry.w in muscle tissue for E. lucius and 33.06пg/g dry.w in skin and 11.00пg/g dry.w in muscle tissue for C. carpio. In the winter, the value was less than FDI standard and food standard Australia /AZ MRL and skin tissue of E. lucius and skin tissue of C. carpio was over of US EPA standard values. Mean concentration of PCBs in water in the autumn (0.0042ppb) was less than recommended water quality Criteria E.P.A and in the winter (0.1938ppb) was over recommended water quality Criteria E.P.A. Mean concentration of PCBs in sediment in the autumn (4.89ng/g dry.w) and winter (4.48ng/g dry.w) was less than Interim Canadian Sediment Quality Guidelines. There were significant differences between E. lucius mussels and C. carpio skin tissue in two seasons (autumn and winter) in water and ingredient suspension. But in sediments, no significant difference was detected in autumn and winter

Proses Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Terhadap Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Harta Warisan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Boyolali)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 KUHPerdata hibah dirumuskansebagai suatu perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali, melainkan ataspersetujuan pihak penerima hibah. Namun berdasarkan Pasal 920 KUHPerdata , ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi. Jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, maka ahli waris tetapmempunyai hak untuk melakukan gugatan tan pengurangan atau pengembalian terhadap benda hibah tersebut (Pasal 929 ayat (1) KUHPerdata ). Berdasarkan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa mengenai pemberian hibah yang dapatmerugikan ahli waris dapat diajukan pembatalan oleh ahli waris yang dilanggar bagian mutlaknya dengan pembuktian yang cukup di muka persidangan meskipun pemberian hibah tersebut telah bersertifikat hak milik atas tanah, karena s eringkali prosedur dalam per janjian hibah itu sendiri tidak sesuai dengan peraturan yang ada , sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang berhak atas harta hibah . Dengan demikian p enelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan pada perkara hak milik atas tanah yang diperoleh karena hibah. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan alasan-alasan pembatalan akta notaris berupa akta hibah dan akibat hukum dari adanya pembatalan akta notaris berupa akta hibah terhadap pihak yang kalah dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Boyolali

Penerapan Teknik Interogasi Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polres Boyolali)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik interogasi yang digunakan dalam proses pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknik interogasi dalam proses pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh penyidik apabila menghadapi hambatan dalam melakukan pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan di Polres Boyolali. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, dengan cara melakukan penelitian mengenai penerapan teknik interogasi dalam proses pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan di Polres Boyolali. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa teknik interogasi yang digunakan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan tersangka antara lain dengan menjalin keakraban dengan tersangka, memberikan pertanyaan yang mencakup 5W1H, diberikan pertanyaan dalam jumlah banyak namun inti jawaban adalah sama, diberikan pertanyaan yang menjebak, tersangka disuruh menjelaskan mengenai kegiatan tersangka sebelum, ketika dan sesudah peristiwa terjadi, menunjukkan sebagian dari alat bukti, mempertemukan tersangka yang satu dengan tersangka yang lain. Faktor yang mempengaruhi penggunaan teknik interogasi antara lain siapa yang menjadi interogator, siapa yang menjadi tersangka dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Hambatan dalam melakukan interogasi yaitu tersangka berbelit-belit, tidak bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tersangka berbohong kepada penyidik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan menunjukkan alat bukti yang telah dimiliki penyidik kepada tersangka, dan melakukan konfrontasi, yaitu mempertemukan tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi dan tersangka dengan saksi

Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

The role of society in the fight against corruption has been set out in Article 41 and 42 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the eradication of corruption. Community participation in tackling corruption manifested in the form of, among others, to seek, obtain, provide data or information about corruption and the right advices and opinions are responsible for the prevention and eradication of corruption. which further regulated in Government Regulation No. 71 Year 2000 on the Implementation of Public Participation and the Award in the Prevention and Combating of Corruption. From these results, many ways to do community participate in tackling corruption like, as well as through the whistle-blower role, Justice Collaborators, media, activities directly and through anti-corruption education. This type of research is a kind of normative legal research. The conclusion of this study is the need for efforts to strengthen the community in understanding the problem of corruption so that people participate more and can produce a quality report on the allegations of corruption

Tinjauan Yuridis Beban Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

This research was conducted with the aim of knowing the problems of juridical possibility of the implementation of the system of proof is limited in combating money laundering and to identify conflicting or absence of proof system is limited by the presumption of innocence. This research method is a kind of normative legal research. Sources of data obtained from secondary data source of primary law, secondary and tertiary. Data were collected through library research. The data analysis technique used is qualitative data analysis with inductive method. Based on the results of this study concluded that, there are some problems of jurisdiction arising from the implementation of the system of proof on money laundering, the burden of proof imposed on the accused is limited to the trial phase and is limited to proving the origin of the assets only, so that the verification system is not violating Human Rights

Telaah Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Persero Pegadaian Cabang Sukoharjo)

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui pelaksanaan perjanjian perjanjian pinjaman fidusia di Perseroan Pegadaian Sukoharjo dan pelaksanaan Pasal 1152 KUHPer jika disebutkan bahwa pemberi gadai tidak boleh meguasai barang gadai. Analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Hasil pembahasan dapat diperoleh Pelaksanaan Perjanjian Perjanjian Pinjaman Fidusia Di Perseroan Pegadaian Sukoharjo. Adapun prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada Persero Pegadaian Cabang Sukoharjo adalah sebagai berikut : Nasabah datang ke Persero Pegadaian Cabang Sukoharjo untuk mengajukan permohonan kredit, mengisi formulir permohonan kredit, Petugas Fungsional Kredit bersama nasabah melakukan peninjauan lokasi domisili atau usaha calon nasabah untuk dasar analisis kelayakan usaha calon nasabah. Setelah adanya analisis kredit kelayakan usaha atas permohonan kredit diterima, kemudian pihak Persero Pegadaian Cabang Sukoharjo memberitahukan kepada nasabah bahwa permohonan kreditnya telah diterima atau disetujui. Pelaksanaan Pasal 1152 KUHPer Jika Disebutkan Bahwa Pemberi Gadai Tidak Boleh Meguasai Barang Gadai.Proses pelaksanaan perjanjian gadai di Persero Pegadaian adalah sebagai berikut :Nasabah mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menyerahkan FPK setelah diisi dengan melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya serta barang jaminan yang akan dijaminkan. Otorisasi di bagian Kasir, Petugas Tata Usaha dan Petugas Gudang dan Nasabah menerima uang dan SBK asli lembar pertama dan menyerahkan kitir FPK kepada kasir

Kedudukan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan

Crown witness is another equally defendant committed the crime splitsing held under Article 142 Criminal Procedure Code); Supreme Court Decision No. 66K / Cr / 1967 dated October 25, 1967, and the Supreme Court Decision No. 1986 K / Pid / 1989 dated March 21, 1990; Witness and Victim Protection Agency (hereinafter Agency) (1) Protection against the crown witness of aspects of human rights has the right to not incriminate himself from the investigation to the trial in the court process, in accordance with Article 50 and Article 68, section 244, 263, 213 Criminal Procedure Code and Article 17 of Law No. 39 Year 1999 on human rights; (2) The position of the crown witness in the process of proving the crime of murder in the trial court (a) are based on certain conditions, namely in the form of inclusion and against criminal actions examined by the separation mechanism (splitsing) as stipulated in Article 142 Criminal Procedure Code. (b) In accordance with Article 10 paragraph (2) Witness Protection Act, the crown witness is entitled to legal incentives in the form of leniency. that his testimony could be considered a judge in a criminal ease to be dropped. (3) Constraints use crown witness in a murder case evidence at trial: (a) Constraints on a defendant who is not willing to be a crown witness, for fear his deeds will be revealed at the trial. (b) Constraints on the Public Prosecutor for the separation Determining docket (splitsing) stipulated in Article 142, Criminal Procedure Code and Supreme Court Decision No. 1986 K / Pid / 1989 dated March 21, 1990 and the Public Prosecutor difficulty in getting witnesses crown (c) Constraints on the Court of Justice (1) The use of crown witness difficult or affect / less fairnya Judge's decision. (2) Statement of witness lies the crown could contain measures that aim to save another defendant then be threatened in violation. Keywords: Crown Witness (kroongetuige); Crime Murder, Position at trial