4 research outputs found

    RPTRA Concept In The Archipelago: Based On An Equality And Legal Protection Approach

    Get PDF
    The focus of the discussion in this study is on the design and needs of RPTRA in communities with different environmental and cultural contexts. Including the understanding of the surrounding community who ”get” the RPTRA regard�ing the procedures for its use and maintenance. An equally important part is the concept of ”child-friendly”, what kind of understanding and implementa�tion is there, and its legal basis (particularly for the protection of children in public spaces – RPTRA). This research was conducted on Tidung Island, one of the islands in the South Thousand Islands District, Seribu Islands Regency, DKI Jakarta Province. Several things that need to be considered as a reference in the development of RPTRA in archipelagic areas based on an architectural approach: (1) Access and affordability, (2) Community involvement in RPTRA design, (3) RPTRA which also basically pays attention to children with special needs, (4) Maintaining Green Open Space compared to the existence of build�ings, (5) Prioritizing activity facilities that are the choice of the surrounding community, (6) RPTRA design must pay attention to weather conditions in coastal areas, (7) Socialization to the surrounding community on the character of materials and their use, (8 ) RPTRA designer’s understanding of zoning and facility classiϐication, (9) Setting zoning activities between toddlers and youth, (10) Utilizing existing facilities outside the RPTRA. Several things that need to be considered as a reference in the development of RPTRA in archipelagic areas based on a legal approach are: (1) The legal aspects of establishing an RPTRA based on the ideal area, (2) The conception of RPTRA as accommodating the idea of a child-friendly city based on existing regulations, (3 ) Legal studies to harmonize RPTRA with the PKK Main Program based on Governor Regulation Number 40 of 2016 have not gone well, (4) Legally (based on Governor’s Decree Number 349 of 2015 concerning the Implementation Team for RPTRA Develop�ment and Maintenance) the role of RPTRA managers must also be emphasized its main tasks and functions. Keywords: Equality Protection Approach, Legal Protection Approach, RPTR

    Penyuluhan tentang Pemeliharaan Bangunan dengan Metode Anti Rayap di Kelurahan Pulau Tidung - DKI Jakarta

    Get PDF
    Pulau Tidung Besar dipilih sebagai lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). karena Pulau Tidung Besar merupakan salah satu pulau yang memiliki jumlah penduduk tertinggi wilayah di Kabupaten Kepulauan Seribu. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk memberikan penyuliuhan tentang pemeliharaan bangunan rumah tinggal mereka yang umumnya bekerja sebagai nelayan.  Pelaksanaan PKM dilakukan dengan 2 (dua) tahap (kunjungan), yaitu tahap awal dan tahap akhir. Pelaksanaannya tahap awal yang dilakukan adalah kunjungan pertama untuk mendapatkan pemetaan lokasi sasaran PKM. Sementara itu, pada tahap kunjungan kedua akan dilakukan identifikasi kerusakan dan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, tim PKM dibagi menjadi 2 (dua) kelompok kegiatan. Kelompok pertama bertugas untuk melakukan kegiatan penyuluhan door-to-door dan memberikan anti rayap, agar mereka dapat merawat rumahnya dengan baik. Sementara itu, kelompok kedua bertugas untuk menyelesaikan tugas administrasi yang terkait dengan PKM, termasuk mengumpulkan data statistik yang ada di kantor kelurahan, termasuk untuk mendapatkan nomor surat MOU yang telah ditandatangani oleh lurah. Kata Kunci: penyuluhan, identifikasi, anti raya

    Catra Budaya, media informasi warisan budaya takbenda volume 1 tahun 2021

    No full text
    Majalah Catra Budaya hadir sebagai media informasi warisan budaya takbenda di daerah serta bagaimana upaya menjaga dan melestarikan keberadaannya setelah ditetapkan sebagai WBTb Indonesia. Muatan artikel ditulis oleh para pelaku budaya, pemerhati budaya, komunitas, dan penggiat budaya yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Komposisi artikel didasarkan pada keterwakilan lima domain pada warisan budaya takbenda
    corecore