HUBUNGAN ANTARA EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN HARMONISASI KONFLIK ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM

This paper aims to analyze the relationship between the application of the legal principle ofequality before the law in law enforcement in Indonesia with the harmonization of conflict between thestate institutions and the National Police Commission. The method used in this research is normativejuridical, namely research in the review by reference and based on the norms and rules of law, thelegislation in force, theories and doctrines of law, jurisprudence, and materials other literature relevantto the research topic. From the analysis of the data, it can be concluded that there is a recognition of theprinciple of normative and empirical rule of law, namely that all the issues are resolved with the law asthe supreme guidance. Normatively either in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945,and in Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 on Human Rights, the principle of equality of treat-ment before the law has been published in a comprehensive manner, as the rights that must be re-spected, guaranteed, protected and met by the state. Disharmony between institutions or law enforce-ment agency that is now emerging, should be immediately solved by basing the legislation that exists

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL

Technological advances the longer growing rapidly, including the rise of the use of social media and social networking. The goverment has been working hard to eradicate pornography. Pornography has damaged the values of morality f Indonesian society, especially young people. Through Act Law Number 44 Year 2008 About Pornography and The Law Number 11 Year 2008 of Information and Electronic Transaction as amended by Act Law Number 19 Year 2016 has arrenged abaout the criminal offence of pornography, however in this legisation there are still some weaknesses so often happens multitafsir in analyzing the formulation of rules relating to the determination of its criminal elements. This of course can affect law enforcement efforts on pornography, without exception on the criminal liability of acts of pornography

KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERPPU DALAM PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM TATA NEGARA

Abstract: It is stated in the fourth amendment of 1945 constitution in Article24 C (1) that the Constitutional Court have the power to have final decision/judgment at first and last level to examine Law toward Constitution, to decidethe dispute of authority of state institutions granted by the Constitution, thedissolution of political parties, and the dispute as the results of the elections.Around this time, there are a lot of the problems, especially in the interpretationof the authority given to the Constitutional Court by the Constitution inorder to examine the Law against the Constitution, if it is associated with LawNo. 12 of 2011 on the Establishment of Regulatory of Law, article 7 (1)which states that the type and hierarchy of legislation consists of: a) Constitutionof Republic of Indonesia of 1945; b) Decree of the People’s ConsultativeAssembly; c) Laws/Government Regulation substitute of Law; d)Government Regulation; e) Presidential Decree; f) Provincial Regulation; andg) Regulation of City/District. Therefore, deep analysis study about interpretationof Laws and Government Regulation of substituting law in terms oftheories of Constitutional Law is required

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

AbstractThis research will discuss a juridical review of paralegals in the provision of legal assistance where there is an overlap of authority between Advocates and paralegals who through Regulation of the Minister of Law and Human Rights Permenkumham Number 01 Year 2018 are authorized to obtain proceedings both in non-litigation and litigation. The short-term goal expected from this research is to provide a critical analysis of paralegals in the provision of legal assistance in a justice system in Indonesia. The long-term goal of this research can be an appropriate and effective framework in solving problems regarding the provision of legal assistance as efforts to provide legal protection for justice seekers. This research uses a normative juridical research method. This normative legal research was conducted in a qualitative descriptive, normative descriptive means that the material or legal materials are collected, sorted and subsequently studied and analyzed for content, so that it can know the level of synchronization, the feasibility of norms, and the submission of new normative ideas. Keynote: Paralegals, Advocate, Legal Aid, Justice. AbstrakPenelitian ini akan membahas tentang tinjauan yuridis tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum dimana terdapat tumpang tindih kewenangan antara Advokat dengan paralegal yang melalui Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 diberikan wewenang untuk dapat beracara baik secara non litigasi maupun litigasi. Tujuan jangka pendek yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisa kritis terhadap paralegal dalam pemberian bantuan hukum dalam sebuah sistem peradilan di Indonesia. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini dapat menjadi kerangka kerja yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan tentang pemberian bantuan hukum sebagai upaya-upaya pemberian perlindungan hukum para pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Kata Kunci: Paralegal, Advokat, Pemberian Bantuan Hukum, Peradila

ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN BERBASIS KEADILAN MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA

UU No 23 Tahun 2011 memberi penguatan kedudukan pengelolaan zakat pertanian di mana negara diamanatkan untuk turut membangun zakat nasional. Peran negara yang semakin besar dan posisi BAZNAS yang semakin kuat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk integrasi zakat dalam kebijakan negara, khususnya kebijakan fiskal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, agar pengelolaan dan pendistribusian zakat lebih terarah dan memenuhi sasaran, maka seharusnya lembaga yang berwenang mengelola dan mendistribusikan zakat hanyalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Pertanian adalah bagian penting dalam meningkatkan zakat pertanian untuk kesejahteraa masyarakat. karena maju atau mundurnya sektor pertanian, akan berpengaruh pada pencapaian pengelolaan zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah agar potensi dari petani untuk membayar zakat pertanian semakin besarserta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan masyarakat juga tercipta dengan baik dan efisien yang berbasis keadilan. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya juga semakin meningkat juga, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merat

PELATIHAN LEGAL DRAFTING ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) MELAYU ILIR KECAMATAN MARTAPURA TIMUR KABUPATEN BANJAR

Badan Perwakilan Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar merupakan salah satu unsur pemerintahan Desa yang fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dan mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Namun, anggota BPD Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar masih belum memahami mengenai peraturan perundang-undangan dan legal drafting. Dengan pelatihan legal drafting, diharapkan BPD Melayu Ilir dapat mengawasi dan memberikan masukan Kepala Desa Melayu Ilir dalam mengeluarkan regulasi di desa. Adapun target luaran yang ingin dicapai adalah hasil kegiatan ini dapat dipublikasikan pada Prosiding. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah ceramah dan dialog mengenai peraturan perundangundangan, urgensi regulasi desa dan cara-cara pembuatan regulasi desa yang baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan legal drafting dalam merancang draft regulasi di tingkat desa. Dari kegiatan ini terlihat bertambahnya pengetahuan dan wawasan anggota BPD Melayu Ilir mengenai legal dan drafting dan timbulnya kemampuan atau keterampilan peserta dalam merancang dan membahas draft usulan regulasi di tingkat desa