Tinjauan Maqasid Al-Syari’at tentang hak asasi manusia di dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945

Hak Asasi Manusia, atau biasa disebut HAM, merupakan seperangkat hak yang melekat pada masing-masing individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karenanya, pemenuhan, perlindungan, dan penjaminan terhadapnya wajib dipenuhi oleh negara agar tidak terjadi aksi perampasan terhadap seperangkat hak tersebut. Peran perlindungan hak asasi manusia jika ditinjau dalam literatur sejarah, Nabi Muhammad SAW membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah sebagai dasar Konstitusi sebuah negara. Begitu juga dengan Indonesia di tengah masyarakat yang plural dengan berbagai macam suku, budaya ajaran, keyakinan, dan agama, yang mana untuk mengatur semua itu diperlukan pedoman dasar sebagai rujukan dalam kehidupan yang aman dan tentramyaitu UUD 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) konsep piagam madinah dalam menjamin Hak Asasi Manusia. (2) konsep Undang-undang dasar 1945 dalam menjamin Hak Asasi Manusia, (3) Tinjauan Maqasid al-Syari’attentang Hak Asasi Manusia di dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi negara menjadi acuan dasar dan prinsip dalam setiap tingkah laku warga negara, juga menjadi cermin nilai-nilai umum yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. sehingga pengaturan dalam sebuah konstitusi memuat bagaimana tata kelola kehidupan warga negara termasuk bagaimana menjalankan hak-hak warga negara. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif analitik, Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka dalam menelaah data primer berupa Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 dan kitab al-Muwafaqat karya imam as-Syatibi. Kemudian menganalisisnya dengan menggunakan konsep maqasid al-syari’at. Sementara sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan, (1) Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah yaitu Hak persamaan, hak kebebasan beragama, hak ekonomi dan hak hidup. (2)Dalam Undang-Undang Dasar 1945 jaminan HAM terkonsef pada pasal 28a sampai J, dan pasal 29 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. (3) Dalam konsep Maqasid al-syari’ah pemikiran imam al-Syathibi ini dapat dinilai bahwasaanya tahap awal atau embrio perlindungan hak-hak individu juga sudah diperankan negara dengan bukti berupa lembaga-lembaga atau departemen yang secara tidak langsung menjadi representasi dalam menjalankan Maqasid al-syari’ahal-Syathibi yakni memelihara kepentingan dasar dan keluhuran martabat manusia dimuka bumi sehingga tercipta tatanan hukum yang dapat mensejahterakan dan memberi rasa aman dalam suatu negara, terutama negara yang berdasarkan hukum

ROLE OF STANDARD TRADERS IN OVERCOMING UNEMPLOYMENT RATE IN GOWA DISTRICT (CASE STUDY OF SOMBA OPU DISTRICT)

This study is to find out how the role of street vendors in overcoming the unemployment rate in Gowa Regency (case study of Somba Opu District). The type of research used in this research is descriptive qualitative research. The results obtained by the researchers are that street vendors in Somba Opu District have a very important role in tackling the unemployment rate, where there are many business opportunities for those who are not accommodated in the formal sector and for those who still have low education where they can actualize by becoming a trader