PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS

The Constitutional Court is the state agency that was born after the reform in 1999. Through the changes to the Constitution of 1945, the Constitutional Court is authorized to examine laws (acts) against the Constitution. In addition there are other powers to protect the fundamental rights relating to the constitutional rights of citizens. As a state agency has the authority of the Constitutional Court, among others, as the supreme interpreter of the constitution in addition to realizing the democratic government, the Constitutional Court to act as the guardian of democracy, protection of constitutional rights of citizens and the protection of human rights

PERANAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MENERAPKAN PASAL 480 KUHP TERHADAP PENGANGKUTAN MINYAK ILEGAL

ABSTRAK Pengelolaan sumur-sumur minyak tua peninggalan zaman Belanda di Provinsi Sumatera selatan khususnya  di Kabupaten Musi Banyuasin, masih terus terjadi dengan menghasilkan produk barang jadi seperti bensin dan solar yang diolah melalui penyulingan secara tradisonal, proses ini merupakan kegiatan illegal sehingga hasilnya pun merupakan produk illegal. Produk illegal yang  dihasilkan tersebut kemudian diangkut oleh  truk-truk  tanki milik perorangan yang telah dimodifikasi untuk dijual ke luar  daerah Musi Banyuasin. Banyak  kasus pengangkutan minyak illegal tersebut yang diungkap dan disidik oleh  Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, akan tetapi berkas perkaranya sudah lengkap (P21) namun tidak dapat lanjut ke tahap pelimpahan  berkas perkara ke JPU (tahap 2) karena tersangka melarikan diri. Selama  ini Penyidik Ditreskrimsus Polda Summsel hanya menerapkan Pasal  53 huuruf b  UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang  ancaman hukumannya  dibawah 5 (lima) tahun sehingga tersangka tidak dapat ditahan, Akibatnya tersangka tidak dapat  dilimpahkan bersama barang bukti oleh penyidik kepada Kejaksaan karena  tersangka melarikan diri. Namun sejak Tahun 2017 Penyidik Ditreskrimsus Polda  Sumsel selain menerapkan Pasal 53 huruf b UU RI  Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas juga  menerapkan Pasal 480 KUHP, karena penyidik menganggap bahwa Minyak yang diangkut secara  illegal  tersebut patut diduga merupakan hasil  kejahatan dan dengan diterapkannya Pasal  480 KUHP tersebut  maka tersangka berikut barang bukti  dapat  dilimpahkan ke Kejaksaan (JPU). Kata Kunci : Peranan Penyidik, Pasal 480 KUHP, Pengangkutan Minyak Illega

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis

The Constitutional Court is the state agency that was born after the reform in 1999. Through the changes to the Constitution of 1945, the Constitutional Court is authorized to examine  laws (acts) against the Constitution. In addition there are other powers to protect the fundamental rights relating to the constitutional rights of citizens. As a state agency has the authority of the Constitutional Court, among others, as the supreme interpreter of the constitution in addition to realizing the democratic government, the Constitutional Court to act as the guardian of democracy, protection of constitutional rights of citizens and the protection of human rights.Key words: the rule of law, democracy, constitutional cour

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN

Abstrak:Di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019 terjadi 6 kasus kebakaran hutan dan atau lahan yang pelakunya oknum masyarakat secara individu dan 5 kasus dapat dilanjutkan pada tahap   II   (P21),   salah   satunya   adalah   kasus   dengan   laporan   Polisi   Nomor   LP/A-138/VIII/2019/SUMSEL/RES.MUBA, tanggal 09 Agustus 2019.. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum Pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan atau lahann di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin ? dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan atau lahan di wilayah Kepolisian Reor Musi Banyuasin ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan literature yang relevan dengan pembahasan tesis ini. Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Unit Pidana khusus Satreskrim Polres MUBA. bahwa pelaku secara sengaja melakukan pembakaran lahan untuk dijadikan areal kebun, berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka penyidik menetapkan  tersangka dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur Pasal 187 ayat (1) juncto Pasal 188 KUH.Pidana. Sedangkan faktor penghambat penegakan hukum terhadap kasus tersebut adalah faktor hukum diterapkan ketentuan KUHP bukan ketentuan dalam Undang-Undang yang bersifat lex specialist.   Dari segi aparatur pengeak hukum banyak aparat yang belum memahami ketentuan yang mengatur tentang pembakaran hutan dan atau lahan. Faktor fasilitas/sarana prasarana, belum tersedianya sarana/fasilitas untuk  melakukan  tindakan  kepolisian  dalam  upaya  mencegah dan  melakukan tindakan apabila terjadi kebakaran hutan dan atau lahan. Minimnya jumlah personil Polri dan terbatasnya anggaran biaya. Faktor masyarakat dan budaya masih adanya sikap ketidak pedulian masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat jika membuka lahan untuk pertanian/perkebunan dilakukan dengan cara membakar lahan.Kata Kunci : Penegkan Hukum pidana, Pelaku, Pembakaran Hutan/Lahan. Abstract:In Musi Banyuasin Regency in 2019 there were 6 cases of forest and/or land fires whose perpetrators were individual people and 5 cases could be continued in stage II (P21), one of which was the case with the Police report Number LP/A-138/VIII/2019 /SUMSEL/RES.MUBA, August09, 2019.. The problem in this thesis is how is the criminal law enforcement against the perpetrators of forest and/or land burning in the jurisdiction of the Musi Banyuasin Resort Police? and What are the inhibiting factors for the enforcement of criminal law against perpetrators of forest and/or land burning in the Reor Musi Banyuasin Police area?. The research method used is empirical juridical research, with primary data obtained from the field through interviews and secondary data by reviewing laws and regulations related to issues and literature relevant to the discussion of this thesis. The result of this thesis research is that based on the results of the investigation conducted by the Special Criminal Unit of the MUBA Police Satreskrim. that the perpetrator intentionally burns the land to be used as a garden area, based on valid evidence, the investigator determines the suspect with the threat of punishment as stipulated in Article 187 paragraph (1) in conjunction with Article 188 of the Criminal Code. Meanwhile, the inhibiting factor for law enforcement in this case is the legal factor being applied to the provisions of the Criminal Code, not the provisions in the Law which are lex specialist. In terms of law enforcement officials, many officers do not understand the provisions governing forest and/or land burning. Factors facilities/infrastructure, the unavailability of facilities/facilities to take police action in an effort to prevent and take action in the event of forest and or land fires. The minimum number of Polri personnel and the limited budget. Community and cultural factors are still the attitude of community ignorance and it has become a habit of the community if clearing land for agriculture/plantation is done by burning the land. Keywords: Criminal Law Enforcement, Perpetrators, Forest/Land Burning

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENGURUSAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

ABSTRAKPenegakan hukum kasus pungutan liar oleh oknum anggota Polri dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP No. 2 tahun 2003). Namun demikian, masih terkendala faktor undang-undang,  faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan budaya. Sanksi yang diberikan  terhadap  oknum  anggota polri yang melakukan pungutan liar  dalam Pengurusan  Surat Izin Mengemudi (SIM) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah  Sumatera Selatan yaitu berupa pemberian sanksi administratif yakni hukuman disiplin berupa teguran tertulis; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan gaji berkala; penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; mutasi yang bersifat demosi; pembebasan dari jabatan; dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. ABSTRACTLaw enforcement in the case of illegal levies by unscrupulous members of the National Police in the issuance of Driving License (SIM) in the jurisdiction of the South Sumatra Regional Police has been carried out in accordance with the Disciplinary Regulations for Police Members (PP No. 2 of 2003).  However, it is still constrained by statutory factors, law enforcement factors, community factors and culture factors. Sanctions given to unscrupulous members of the National Police who carry out illegal levies in the Management of Driving Permits (SIM) in the South Sumatra Regional Police Legal Area are in the form of administrative sanctions, namely disciplinary punishment in the form of a written warning;  delayment in attending education for a maximum of 1 (one) year;  postponement of periodic salary increases;  postponement of promotion for a maximum of 1 (one) year;  demotional mutations;  release from office;  and placement in a special place for a maximum of 21 (twenty one) days

PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR MUARA ENIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG

ABSTRAK   Latar belakang dalam penelitian ini adalah Kasus yang menyita perhatian publik yaitu kasus kekerasan, pencabulan, pemerkosaan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandunya sendiri  di Polres Muara Enim. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah  peranan penyidik Kepolisian Resor Muara Enim terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung? Dan 2) Apakah kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Muara Enim dalam menangani tindak pidana pemerkosaan anak kandung?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan penyidik Kepolisian Resor Muara Enim terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung telah cukup maksimal, meskipun belum begitu komprehensif sesuai dengan teori peranan normatif dan faktual dan sejalan dengan teori pemidanaan absolut dimana peran normatif dilaksanakan beradasarkan Undang-Undang Kepolisian, sedangkan peran faktual yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Resor Muara Enim terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung, diantaranya yaitu tindakan pre-emtif (antisipasi), tindakan preventif (nonpenal) dan tindakan represif. dan 2) Kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Muara Enim dalam menangani tindak pidana pemerkosaan anak kandung meliputi 1) faktor hukum, 2) faktor penegak hukum yakni minimnya sumber daya manusia penyidik, 3) faktor sarana dan prasarana  meliputi Kendala dalam pendanaan (keuangan), 4) faktor masyarakat meliputi Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat yang masih sangat rendah; Rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur; saksi susah untuk di mintai keterangan; dan pelaku melarikan diri.  Kata Kunci:   peranan, penyidik, tindak pidana pemerkosaa

Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik

The purpose of this paper is that Time Between Time Switching (PAW) is a mechanism in the representative system to replace board members who resign, die, or are dismissed. This research focuses on legal analysis of the PAW process of members of the Four Lawang Regency DPRD who are involved in violations of the Articles of Association / Bylaws (AD / ART) of political parties. The method used is normative legal research with a statutory and case approach. The results showed that the PAW process due to violations of political parties' AD/ART refers to applicable regulations but often causes controversy. This is due to the vagueness of the definition of "violation" in AD/ART and how it is enforced. In addition, the internal political dynamics of parties and the interests of various parties often influence the PAW process, which is supposed to be neutral and objective. In conclusion, there needs to be further revision and clarification regarding the definition of violations in AD/ART as well as a firmer and more transparent law enforcement mechanism to ensure the integrity and accountability of members of the Four Lawang Regency DPRD

PENERAPAN SISTEM PERSIDANGAN PIDANA SECARA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PALEMBANG)

AbstrakPandemi Covid 19 telah menyebabkan perubahan sistem persidangan di Pengadilan, yaitu dengan menggunakan media elektronik. Pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik atau online pada masa pandemi Covid 19 di Rumah Tahanan Negara Kota Palembang dilaksanakan dengan tahapan atau prosedur yaitu pihak Rumah Tahanan Negara Kota Palembang melaksanakan koordinasi ke Pihak Kejaksaan Republik Indonesia terkait jadwal persidangan perkara pidana secara online, kemudian meneliti surat Panggilan sidang perkara pidana secara online yang dikirimkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, dan kemudian mempersiapkan sarana dan prasana terkait persidangan perkara pidana secara online. Kendala yang dihadapi adalah kendala sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, masa Isolasi para tahanan atau terdakwa setelah pelimpahan dari Kejaksaan Republik Indonesia selama 14 (hari) pada masa pandemi Covid 19, dan tahanan atau terdakwa yang tidak dapat mengikuti sidang secara online dikarenakan sakit dan alasan lain. Adapun saran/rekomendasi yang dapat diberikan adalah koordinasi antara Lembaga Negara yang tergabung didalam Sistem Peradilan Pidana harus diperkuat dan perlu disusun norma pengaturan mengenai Persidangan pidana secara online di masa tertentu serta perlu dukungan anggaran yang memadai di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang untuk pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online. Kata Kunci : Persidangan Perkara Pidana Secara Online, Pandemi Covid 19 AbstractThe Covid-19 pandemic has caused changes to the trial system in the Court, namely by using electronic media. The implementation of electronic or online criminal trials during the Covid 19 pandemic at the Palembang City State Detention Center was carried out in stages or procedures, namely the Palembang City State Detention Center coordinated with the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia regarding the online criminal case trial schedule, then examined the summons. online criminal cases sent by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, and then prepare facilities and infrastructure related to online criminal case trials. The obstacles faced are the constraints of facilities and infrastructure in the conduct of criminal case trials electronically, the period of isolation of detainees or defendants after delegation from the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia for 14 (days) during the Covid 19 pandemic, and detainees or defendants who are unable to attend online hearings. due to illness and other reasons. The suggestions/recommendations that can be given are that coordination between State Institutions who are members of the Criminal Justice System must be strengthened and regulatory norms regarding online criminal trials are needed for a certain period and need adequate budget support at the Class I State Detention Center in Palembang City for the conduct of the trial. criminal cases online. Key Words : Electronic Trial of Criminal Cases, Covid 19 Pandemi

Harmonization of Laws and Regulations Simultaneous General Elections in Indonesia

The urgency of harmonization of general election laws and regulations deserves the attention of all parties. The problems in this study are 1) harmonizing the laws and regulations for simultaneous general elections in Indonesia and 2) the efforts made in harmonizing the laws and regulations for simultaneous general elections in Indonesia. The research method used is normative juridical research. The source of data used in this study consists of secondary data. Result shows that 1) there's a lack of harmony between KPU regulation (PKPU) and Bawaslu Regulations (Perbawaslu) throughout the entire process of conducting simultaneous general elections in Indonesia, which leads to inconsistencies in the roles and responsibilities of election organizers, law enforcement, and election administrators. Many rules in the Election Law No. 7 of 2017 in the Pilkada Law No. 10 of 2016 do not guarantee legal certainty. There are still rules that are inconsistent with each other-for example, the term for the transfer voter list. In the Election Law, the term used in the Additional Voters List (DPTb). However, in the Pilkada Law, the term Transfer Voter List (DPPh) is used. The same applies to voters who fulfill the requirements but have not yet been included in the Final Voters List (DPT). The Election Law uses the term Special Voter List (DPK), while the term in the Pilkada Law is DPTb. To call the same condition, but the times are different. In addition, there is also a legal vacuum in the Election Law which causes a bias in interpreting the norms in the Election Law. 2) Efforts Made to Harmonize Simultaneous General Election Laws and Regulations in Indonesia first, harmonization is carried out by promoting the newest advances and maximizing the use of information system technology to ease the conduct of elections and  boost voter turnout. Second, harmonization is done to keep harmony, stability, and unity in the idea of laws and regulations as a system so that laws and regulations work correctly. Third, guarantee that the process of forming laws and regulations is carried out according to the principle of legal certainity