PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA SEKRETARIAT DPR ACEH

ABSTRAKAbstrak karya akhir diserahkan kepada Panitia Komisi Ujian untuk mendapatkan Gelar Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA SEKRETARIAT DPR ACEHOleh :T. SAIFULLAHNIM : 1109200020125Konsentrasi : Manajemen UmumPembimbing Pertama : Prof. Dr. H. Nasir Azis, SE, MBAPembimbing Kedua : Dr. Sulaiman, SE, MMPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai serta dampaknya pada kinerja Sekretariat DPR Aceh. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pegawai yang bekerja pada Sekretariat DPR Aceh yang berjumlah 172 pegawai. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja pegawai dan juga terhadap kinerja Sekretariat DPR Aceh. Namun, hanya gaya kepemimpinan yang tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kinerja pegawai berperan sebagai partial mediator diantara pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja Sekretariat DPR Aceh. Implikasi dari penelitian ini, Sekretariat DPR Aceh perlu meningkatkan kemampuan kecerdasan pegawai melalui program bimbingan tehnis yang sesuai.Kata Kunci:Kecerdasan Emosional, Gaya Kepemimpinan, Kinerja Pegawai dan Kinerja Sekretariat DPR Aceh

POTENSI RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH)

Penelitian ini akan mengkaji tentang potensi radikalisme dikalangan organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Malikussaleh. Pilihan kajian ini didasari oleh, Pertama, berdasarkan data dari LIPI ditemukan bahwa tingkat radikalisme di kalangan mahasiswa Indonesia menunjukan angka yang memprihatinkan. Bahkan dalam sejumlah kasus terorisme berbasis agama yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebut saja kasus bom diri di Polres Medan yang dilakukan oleh seorang pemuda yang merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi. Selain itu, BIN dalam suatu penelitian yang dilakukan pada 3 Universitas ternama juga menemukan 39 Mahasiswa di Universitas tersebut telah terpapar paham radikalisme. Meski bukan dalam bentuk radikalisme aktif destruktif. Mahasiswa-mahasiswa tersebut tergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswa keagamaan. Kedua, dilihat dari pertumbuhan organisasi mahasiswa di Universitas Malikussaleh, organisasi yang berkecimpung pada masalah keagamaan khususnya Islam berkembang dengan pesat. Meski bukan berarti perkembangan tesebut mengarah ke suatu yang negatif, malah sebaliknya ke arah positif, akan tetapi dari pengamatan peneliti terdapat kelompok-kelompok hijrah yang eksklusif dengan ciri-ciri khas telah dapat dikatagorikan sebagai bagian dari fundamentalisme Islam. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk radikalisme yang terungkap pada aktifitas organisasi kemahasiswa yang berafiliasi dengan Islam di Universitas Malikussaleh. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab mahasiswa Unimal terpapar paham radikal dan agaimana bentuk upaya Universitas Malikussaleh dalam menanggulangi radikalisme di kalangan mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data-data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan kajian literatur

PENELANTARAN RUMAH TANGGA OLEH SUAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, kekerasan bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja akan tetapi penelantaran juga termasuk salah satu bentuk kekerasan juga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Huruf e UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. yang mana dengan tindak penelantaran tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang yang menjadi korban penelantaran.Bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk perbuatan yang dikategorikan tindak pidana penelantaran rumah tangga oleh suami dan bagaimana sanksinyaditinjau dari UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk perbuatan yang dikategorikan tindak pidana penelantaran rumah tangga oleh suami dan bagaimana sanksinya ditinjau dari UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.Manfaat dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan khususnya tentang penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian normatif, data diperoleh melalui prosedur peraturan perundang-undangan,analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi bentuk penelantaran rumah tangga yaitu melarang korban bekerja tetapi menelantarkan, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perawatan kepada keluarga, dan tidak memberikan pendidikan kepada anak. Dan sanksi yang diterapkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Diharapkanhukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga seharusnya tidak dengan pidana penjara ataupun bayar denda akan tetapi dengan sanksi ganti rugi yaitu terhadap pelaku penelantaran rumah tangga dijatuhkan hukuman ganti rugi, kerja sosial, dan mengikuti bimbingan koseling, agar tidak semata-mata mendapatkan efek jera akan tetapi juga mendapatkan perbaikan untuk kedepannya. Kata Kunci: Penelantaran, Kekerasan, Rumah Tangg

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)

Poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang isteri tanpa menceraikan isteri-isteri yang lain. Poligami merupakan sesuatu yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam keluarga. Dalam hukum Islam maupun Hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan poligami tersebut. Akan tetapi harus melalui aturan dan prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan poligami yang tidak tercatat, akibat hukum dari perkawinan poligami terhadap isteri dan anak-anak yang tidak dicatat, dan penyelesaian hukum terhadap perkawinan poligami yang tidak dicatat. Penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan serta penelitian lapangan (field research). Berdasarkan dari hasil penelitian masih terdapat suami yang melakukan perkawinan poligami yang tidak tercatat, hal itu menyebabkan permasalahan bagi isteri dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut khususnya hak anak dalam perlindungan tertentu bagi mereka baik status, harta dan juga kasih sayang. Perkawinan poligami yang tidak dicatat menyebabkan sebagian anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitias resmi di hadapan hukum dan dampak terhadap isteri mengabaikan hak-hak isteri dan status perkawinan dengan isteri kedua tidak mempunyai kekuatan hukum

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI NO 02 TAHUN 2021 TENTANG KEHALALAN VAKSIN COVID-19 SINOVAC

The determination of various types of Covid-19 vaccine products that have been determined by the Indonesian government as well as promises to provide Covid-19 vaccine products cannot be guaranteed to be halal, thayib and safe to use, especially for Indonesian people who are Muslim. On this basis, there was a debate in Indonesia regarding the halalness of thecovid 19 vaccine. Therefore, in order to organize and be able to successfully distribute the vaccine, as well as the consumption of the vaccines that have been purchased. So the Indonesian government cooperates with the Indonesian Ulema Council (MUI) by referring to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) NO. 02 of 2021 which issues a fatwa regarding the law that the Covid-19 vaccine produced by Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China and PT. Bio Farma (Persero) is legal, holy and halal. This study aims to find out in detail the legal basis for the MUI to issue a fatwa that the Sinovac vaccine is halal and to know and be able to analyze the views of Islamic law on the MUI Fatwa No. 02 of 2021 regarding the halalness of the Sinovac vaccine. This research is legal-normative research, namely research that uses law to justify a legal event. This type of research is descriptive-analytic research using library research. Based on the results of the study, it is known that there are 7 basics used by the MUI in determining the halalness of the Sinovac vaccine, namely: First, the opinion of the Ulama; Second, MUI Fatwa No. 04/2016 on Immunization; Third, MUI Fatwa Number 01 of 2010 concerning the Use of Microbes and Microbial Products in Food Products; Fourth, MUI Fatwa Number 45 of 2018 concerning the Use of Blood Plasma for Medicinal Ingredients; Fifth, the report and explanation of the audit results of the LPPOM MUI Auditor Team together with the MUI Fatwa Commission to Sinovac and PT Bio Farma; Sixth, the opinion of the participants of the Fatwa Commission meeting on January 8, 2021; Seventh, BPOM's decision to give approval for emergency use and guarantee of safety, quality, and efficacy for the Sinovac vaccine, which is one indicator that the vaccine meets thayyib qualifications. In addition, it can be believed that the Covid-19 vaccine produced by Sinovac is holy and halal. Those are the notes on the results of the MUI Fatwa regarding the halal certification of vaccines that were described in the Plenary Session of the MUI Fatwa Commission on January 8, 2020 and the MUI Fatwa No. 2 of 2021 has been issued/decided

VICTIMISASI DAN EKSPLOITASI SEKSUAL

Setiap pembangunan pasti bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, namun tidak bisa dipungkiri setiap pembangunan mempunyai sisi yang lain, seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Misalnya dalam hal pembangunan suatu pabrik pupuk di suatu daerah, pasti bertujuan sebagai solusi agar masyarakat terpenuhi kebutuhan pupuknya, disamping itu juga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Namun pasti ada hal yang sudah pasti mendatangkan masalah baru, yaitu tentang limbah pabrik yang suatu waktu akan mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Masyarakat tersebut menjadi korban dari suatu kebijakan pembangunan, disisi lain urbanisasi menjadi pemicu masalah sosial di kota kota besar, sehingga terjadi pelanggaran hukum dari akibat sempitnya lapangan kerja. Paradoksnya suatu pembangunan yang menimbulkan masalah baru inilah yang disebut dengan victimisasi dimana secara sadar atau tidak sadar masyarakat menjadi korban dari kebijakan publik. Selain itu juga terjadi tindak pidana yang lainnya yang merupakan imbas dari sempitnya lapangan kerja, seperti terjadinya prostitusi dan perdagangan manusia

Pengaruh Harga Diskon dan Promo Gratis Ongkir Pada Penggunaan Tiktok Shop Terhadap Perilaku Konsumtif Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Malikussaleh)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga diskon dan gratis ongkir terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Ekonomi Syari’ah Univeritas malikussaleh. Sejauh mana mahasiswa mengetahui tentang diskon, dan gratis ongkir yang di dapatkan apakah sudah dijalankan sesuai syariat Islam atau tidak. Nyatanya banyak hal-hal kecil yang berdampak pada perilaku konsumtif yang berasal dari apa yang mereka gunakan atau mereka konsumsi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 473 mahasiswa. Dengan sampel sebanyak 82 mahasiswa. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan membagikan kuesioner. Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif dengan menggunakan metode purpose sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program aplikasi Statistical For Social Scince (SPSS). Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa diskon secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Nilai t hitung untuk variabel Diskon diperoleh sebesar -213, dengan tingkat signifikan 0,832. Sedangkan nilai t tabel sebesar 1,990. Gratis ongkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif terhadap mahasiswa. Nilai t hitung untuk variabel Gratis Ongkir diperoleh sebesar 4,148, dengan tingkat signifikan 0,000. Sedangkan nilai t tabel sebesar 1,990. Berdasarkan uji f diketahui bahwa variabel diskon dan gratis ongkir secara signifikan berpengaruh dalam perilaku konsumtif mahasiswa. Angka R Square sebesar 17,2 menunjukkan bahwa 17,2% variabel Diskon dan gratis ongkos kirim mampu menerangkan variasi variabel perilaku konsumtif Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Malikussaleh sebesar 17,2  sisanya sebesar 83,8 atau 83,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini