Pemaknaan Peran Perempuan di Parlemen(Analisis Semiotika dalam Berita Online Tempo.co dan Kompas.com)

Penelitian ini berdasarkan pada tidak tercukupinya kuota 30% pada kebijakanaffirmative action. Kurangnya keterwakilan perempuan di kursi parlemendiakibatkan oleh rendahnya tingkat elektabilitas perempuan. Media sebagai saranainformasi dan edukasi memberitakan perempuan di parlemen dengan tidakseimbang. Pemberitaan tentang perempuan di parlemen tidak berkaitan dengankontribusi dan potensi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat posisiperempuan yang ditampilkan melalui teks berita dari kedua portal berita tersebutdan menjelaskan ideologi dominan yang melatarbelakangi terjadinyapenggambaran perempuan tersebut.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk padaparadigma kritis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori EkologiMedia, konsep cultural studies, dan konsep feminisme liberal. Teknik analisisyang digunakan adalah analisis semiotika Roland Barthes yang mengacu padalime kode pembacaan. Subjek penelitian yaitu sepuluh teks dari portal beritaonline Tempo.co dan Kompas.com.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam teks berita online tersebutpemberitaan perempuan tidak fokus pada hasil kontribusi perempuan pada saatmenjabat sebagai anggota parlemen. Berita perempuan di parlemen tidaktermasuk dalam berita headline atau berita utama. Pemberitaan tentangperempuan lebih banyak masuk dalam kategori berita hiburan. Kontribusi danpencapaian perempuan di parlemen hanya dibahas sekilas dalam berita, yangmenjadi fokus dalam pemberitaan yaitu kehidupan pribadi, penampilanperempuan, dll. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam pemberitaan tersebutmenggunakan bahasa yang bermakna halus tetapi kesan yang timbul dalam beritajustru negatif. Terdapat modal ekonomi, modal sosial dan modal kultural dalampemberitaan peran perempuan di parlemen. Modal yang paling sering munculdalam pemberitaan tersebut yaitu modal kultural, dimana penampilan dan statusperempuan menjadi syarat penting untuk menjadi anggota legislatif. Pemberitaanmenampilkan seolah-olah perempuan tidak mampu duduk di kursi parlemen tanpamodal-modal tersebut

Pemaknaan Peran Perempuan di Parlemen(Analisis Semiotika dalam Berita Online Tempo.co dan Kompas.com)

Penelitian ini berdasarkan pada tidak tercukupinya kuota 30% pada kebijakanaffirmative action. Kurangnya keterwakilan perempuan di kursi parlemendiakibatkan oleh rendahnya tingkat elektabilitas perempuan. Media sebagai saranainformasi dan edukasi memberitakan perempuan di parlemen dengan tidakseimbang. Pemberitaan tentang perempuan di parlemen tidak berkaitan dengankontribusi dan potensi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat posisiperempuan yang ditampilkan melalui teks berita dari kedua portal berita tersebutdan menjelaskan ideologi dominan yang melatarbelakangi terjadinyapenggambaran perempuan tersebut.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk padaparadigma kritis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori EkologiMedia, konsep cultural studies, dan konsep feminisme liberal. Teknik analisisyang digunakan adalah analisis semiotika Roland Barthes yang mengacu padalime kode pembacaan. Subjek penelitian yaitu sepuluh teks dari portal beritaonline Tempo.co dan Kompas.com.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam teks berita online tersebutpemberitaan perempuan tidak fokus pada hasil kontribusi perempuan pada saatmenjabat sebagai anggota parlemen. Berita perempuan di parlemen tidaktermasuk dalam berita headline atau berita utama. Pemberitaan tentangperempuan lebih banyak masuk dalam kategori berita hiburan. Kontribusi danpencapaian perempuan di parlemen hanya dibahas sekilas dalam berita, yangmenjadi fokus dalam pemberitaan yaitu kehidupan pribadi, penampilanperempuan, dll. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam pemberitaan tersebutmenggunakan bahasa yang bermakna halus tetapi kesan yang timbul dalam beritajustru negatif. Terdapat modal ekonomi, modal sosial dan modal kultural dalampemberitaan peran perempuan di parlemen. Modal yang paling sering munculdalam pemberitaan tersebut yaitu modal kultural, dimana penampilan dan statusperempuan menjadi syarat penting untuk menjadi anggota legislatif. Pemberitaanmenampilkan seolah-olah perempuan tidak mampu duduk di kursi parlemen tanpamodal-modal tersebut

Settlement of Difference in Industrial Relationship in Court Based on Law No. 2 Year 2004

Labor Dispute Settlement in the Industrial Relations Court Based on Law No. 2 of 2004 concerning the IRC which includes First: Research Objectives To find out and analyze the types of Disputes that can be resolved at the Industrial Relations Court, To find out the position of the Industrial Relations Court in the Judicial System in Indonesia, To find out the Process of Settling Industrial Relations Disputes in the Relations Court Industrial. Second The scope of the research describes the state of labor disputes, the legal protection of the labor justice system. The third research method is to use qualitative research methods that are nominally. The fourth discussion on Settlement of Labor Disputes at the Industrial Relations Court, is regulated by Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, which also applies to all judicial bodies in the territory of the Republic of Indonesia. Before the enactment of Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. Before these steps are taken, they must first be completed through a Bipartite settlement, Conciliation, Mediation, Negotiation and Arbitration, which must be taken first based on an agreement between the worker and the employer. that the existence and entry into force of Law No. 2 of 2004 is a gateway to labor law towards a labor justice system that is Fast, accurate, fair and inexpensive and can guarantee legal certainty that is highly coveted by workers and employers in particular and the Indonesian people in general. The Fifth Conclusions in Settling Industrial Relations Disputes there are 4 (four) types of disputes which then become the absolute authority of the Industrial Relations Court, including: First, Rights Disputes. Second, disputes of interest. Third, Work Termination Disputes. Fourth, disputes between trade unions / labor unions. In addition to the settlement process at the Industrial Relations Court, the Industrial Relations Dispute Settlement Act also regulates alternative industrial relations settlements carried out outside the court, namely through bipartite efforts which constitute mandatory, mediation and conciliation efforts which are mandatory effort choices before entering the Industrial Relations Court, and arbitration which is a settlement institution that has a decision of permanent legal force. &nbsp