Disain Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) dan Re-use Air di Lingkungan Perhotelan

Denpasar is one of the number one tourist destination in the world. This city needs a lot of water resources with high quality to meet the needs of the hotel. While the Bali island with a relatively small area can not save the water resources in large numbers, the good management of water resources and efficiency use of water is realy needed. Hotel is one of the largest water users in the city of Denpasar. The water source is from deep ground water and PDAM with the same quality. If someday deficit water and sea water intrusion in Denpasar happened, the hotel will be accused as one major cause of this problem. To overcome these problems, environmentally friendly hotel management will be needed to achieve "GREEN HOTEL & RESORT" programs in Bali, such as water USAge efficiency, water recycle and protect environment from wastewater polution. To achieve this without reducing the amount of water consumption, can be done by using the technology of wastewater reuse, with technology Waste Water Treatment Installation (WWTP) and continued with the water quality improvement technology using multi media filters, ultra-filtration or reverse osmosis

Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Praktek Praperadilan

Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang diintrodusir oleh KUHAP. Adapun fungsi yang dimiliki oleh lembaga peraperadilan adalah melakukan pengawasan horisontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari implementasi integrtaed criminal justice system. Dalam perkembangannya, muncul berbagai permasalahan pada lembaga praperadilan. Salah satunya adalah adanya ketidakjelasan interpretasi dalam KUHAP mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP. Dengan didasarkan pada putusan-putusan dalam berbagai kasus praperadilan terkait dengan interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka dalam praktek dan perkembangannya terdapat perbedaan interpretasi yang diberikan oleh para hakim. Penggunaan metode interpretasi tersebut dilakukan dalam rangka melakukan penemuan hukum yang bertujuan untuk menutupi aturan hukum in casu KUHAP yang tidak menginterpretasikan secara jelas mengenai definisi pihak ketiga yang berkepentingan

Potensi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Wilayah DKI Jakarta dan Strategi Pengelolaannya

Limbah B3 dapat menimbulkan dampak negative yang sangat besar dan bersifat akumulatif, sehingga kadarnya makin lama akan makin meningkat. Wilayah DKI Jakarta yang padat dengan berbagai kegiatan menghasilkan berbagai jenis limbah yang sebagian bersifat berbahaya dan beracun, yang biasa disebut dengan limbah B3. Banyak pihak yang tidak menyadari bahwa limbah yang dihasilkannya sebagian merupakan limbah B3 sehingga penanganan limbah B3 hanya dipusatkan pada sektor industri dan rumah sakit saja. Hal ini menyebabkan limbah B3 dari sektor domestik (terutama rumah tangga) terlupakan. Mengingat besarnya resiko yang dapat ditimbulkan dan kondisi yang demikian maka perlu disusun suatu strategi dan prioritas dalam pengelolaan limbah B3 dari semua sumber yang ada

Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Penelitian ini bertujuan memberikan sebuah tinjauan hukum mengenai eksistensi saksi mahkota. Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka KUHAP telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Dalam perkembangannya, maka penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagai instrumen hak asasi manusia Internasional termasuk sebagai instrumen penilaian terhadap implementasi prinsip-prinsip fair trial. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan metode penelitian hukum normatif. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu ditinjau ulang kembali karena bertentangan dan melanggar kaidah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional maupun ICCPR sebagai isntrumen hak asasi manusia Internasional yang juga merupakan sumber acuan terhadap implementasi prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial)

Eksistensi Reksa Dana Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Eksistensi reksa dana syariah sebagai suatu bentuk lembaga investasi inovatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan reksa dana konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kebijakan investasi yang dirumuskannya. Dalam melakukan pengelolaan investasi (reinvestment), maka reksa dana syariah harus berpedoman pada nilai-nilai syariah. Pada dasarnya, pembentukan reksa dana syariah sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam maka eksistensi reksa dana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga maka dapat dipersamakan dengan prinsip mudharabah. Selain itu, terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga trust maka dalam reksa dana syariah juga terdapat konsep al wakalah. Dalam operasionalisasinya maka reksa dana syariah juga membutuhkan suatu lembaga pengawas khusus selain Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional

Potensi Pencemaran dari Limbah Cair Industri Pengolahan Ikan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi

Fish processing industries in Muncar-Banyuwangi have increased the welfare of the people there and made this area known as the major fish producer in Indonesia. More than 50% of its production has been exported to many countries and the rest has fulfilled domestic need. Although fish processing industry has developed quickly, its industrial pollution effect hasn't been handled well so that it polluted the surrounding envionment especially water surface. It happened because of using water for industrial need reached 17.883,2 m3 /day and almost all industries haven't provided a good wastewater installalion so that the environment couldn't handle and neutrilize the wastes. This paper explains condition of fish processing industries and potential load of the wastewater produced by them