Analisis Gugatan Wanprestasi dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2014/ PN.TK)

The legal act of buying and selling is one of the legal issues in the land sector. The sellers must submit property rights of the goods to the buyer. The research problem is a basic consideration of the judge ruled on a lawsuit breach of contranct by land of buying and selling in Decision No. 127 / Pdt.G / 2014 / PN.TK. Normatif juridical approach and empirical. Collecting data with literature studies and field studies, qualitative data analysis. The research result shows that the basic considerations in deciding the lawsuit breach of contract judges buying and selling land is optimal and meets the principles of justice where the defendant has fulfilled all obligations within the agreed payment. The breach of contract by the Plaintiff is not reasonable because land sales conducted in 2008 was melting giro The new conducted in 2010, and a description of the refusal of Bank BRI KC Telok Betong caused receiver EFD Debit is not accompanied by an acceptance of physical Debit certificate / Debit certificate is lost, not because there are no funds (empty). Suggestions submitted in a civil action must include proof of the original letter

Pengaturan Hukum dalam E-Commerce untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia

Bebarapa tahun yang lalu internet dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini pengguna jasa internet meningkat secara pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan pengguna internet di Indonesia hanya sebatas untuk hiburan dan percobaan. Kini Internet sudah menjadi permasalahan hkusus sejak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dangan transaksi Electronic Commerce (E-Commerce).Diakui secara ekonomi pemanfaatan ineternettelah memberikan nilai tambah dalam mempercepat proses transaksi, tetapi secara yuridis masalah pemanfaatan internet ini sangat berbeda dengan bisnis konvensional, sehingga sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dalam E-Commerce untuk melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia saat ini belum ada, tetapi undang-undang pada dunia nyata dapat berlaku di dunia maya untuk sementara waktu sampai Undang-undang tentang E-Commerce telah dibuat dan diberlakukan. Contohnya terhadap masalah-masalah khusus mengenai pengaturan kontrak, perlindungan konsumen dan alat bukti. Mengenai pengaturan kontrak dapat mengacu pada KUHPerdata yang peraturannya terdapat dalam buku III dan mengenai perlindungan konsumen serta mengenai alat bukti mengacu pada Herzien Indonesia Reglement (yang selanjutnya disingkat HIR) Pasal 164

Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

To perform a marriage must meet the requirements defined religion as well as those determined by the law of marriage. If marriages already performed but do not meet the requirements that have been determined, it can be proposed cancellation.The problem in this study is how the legal consequences of annulment of marriage that has been decided by the Religious The research method used in this thesis is a normative approach legal research done by literature study with an assessment of secondary legal materials. Analysis of the data used is the juridical qualitative then the conclusion-is-deductively. From the results of this study concluded that annulment of a marriage that began after court ruling has binding legal force and effect from the time of the marriage, the decision annulment of marriage does not apply retroactively to children born of the marriage and community-property

Peraliahan Hak Milik dan Daya Ikat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Peranan lembaga pembiayaan baik berupa bank maupun non bank sebagai suatu badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan menpunyai kedudukan dan potensi yang strategis. Salah satu yang berkembang saat ini adalah pembiayaan konsumen (consumer finance) sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan barang. Permasalahan penelitian adalah bagaimana peralihan hak milik yang menjadi obyek dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan bagaimana kekuatan mengikat dari perjanjian pembiayaan konsumen, dikaitkan dengan yurisprudensi.Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dokumen kendaraan bermotor seperti BPKB dan STNK serta pembayaran BBNKB menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan bukti hak milik, sehingga walaupun dokumen ditulis atas nama konsumen tidak dapat dijadikan alasan bahwa hak milik sudah beralih. Daya ikat perjanjian beli sewa kendaraan bermotor tidaklah mutlak. Hakim berwenang menilai dan mengesampingkan isi perjanjian apabila syarat-syarat perjanjian dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Bahkan dapat dikatakan kewenangan ini sudah menjadi yuridisprudensi tetap Mahkamah Agung Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap putusan di masa datang

Analisis Pembayaran Klaim PT. Jamsostek (Persero) pada Karyawan Bank Lampung di Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

National development has evolved over the employment opportunities for the people of Indonesia, so as to obtain income to meet the needs of workers and their families live. However, the ability to work and earn the opportunities and diminished or lost due to a variety of risk experienced workforce. Implementation of the Payment Claim made by PT. Social Security (Persero) Bank Employees Lampung To Happen When Evenemen In carrying out the payment of claims of PT. Social Security. Implementation completed in accordance with claim payments evenemen happened by 4 (four) social security programs such labor. Factors supporting the implementation of the payment of social security claims in PT. Social Security (Persero) in Lampung Bank employees are: the Law No. 3 of 1992, Act No. 13 of 2003 and Government Regulation No. 14 of 1992

Klausul Evenemen All Risk dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Timbulnya risiko kerugian pada kendaraan bermotor membuat Perusahan pembiayaan konsumen dan konsumen mengasuransikan kendaman. Apabila suatu kendaraan bemotor yang telah diasuransikan kemudian terjadi evenemen maka pihak tertanggung berhak mengajukan klaim ganti kerugian  atas evenemen yang terjadi kepada Penanggung. Permasalahan penelitian adalah perjanj ian asuransi kendaraan bermotor dengan klausul evenemen all risk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pendekatan penelitian dilakukan secara otomatif dan empiris,menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan,dan analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian asuransi k endaraan bemotor pada perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan setelah perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan yaitu perjanjian antara Perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen. Apabila pejanjian pembiayaan telah dilakukan maka pihak Perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen akan melakukan perjanjian asuransi dengan Perusahaan asuansi. Perjanjian asuransi tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal Balik. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor diimplementasikan pada Polis Standard Kendaraan Bermotor (PSKB) yang telah dibuat sebelumnya oleh Perusahaan asuransi selaku penanggung yang berisikan tentang ketentuan dasar pelaksanaaan suransi kendaraan bermotor serta memuat hak dan kewajiban yang mengikat dan hanrus dilaksanakan oleh para pihak

Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila

The development of the national law based Pancasila as "rechtsidee ", at the present time so many aspects of community has changed and developed rapidly. This change, of course, greatly influenced the development of existing Indonesia law. Development in all areas was always carried out, including the development of law through legal reform in order to develop a national law based on Pancasila. The Indonesian revolution that culmination point as Proclamation of Independence of the Republic of Indonesia creating a national law, he relief only in political terms only. Should be to building a legal system on the basis of new spiritual values of Pancasila. Ideas such as these provide a broad place to explore the principles of customary law in and regulations to conform with the ideals of Indonesian law based Pancasila and Indonesia Constitution year 194

Penyelesaian Sengketa dalam Pembiayaan Konsumen melalui Jasa Pihak Ketiga

Apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan Perusahaan pembiayaan konsumen maka penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyelesaian Sengketa dalam pembiayaan Konsumen Melalui Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector)? Pnelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui jasa pihak ketiga (Debt Collector) hanya berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pihak Perusahaan pembiayaan konsumen. Pihak ketiga (Debt Collector) dapat melakukan nogoisasi kepada konsumen  untuk segera melunasi hutangnya yang telah dikalkulasikan dengan denda. Namun apabila konsumen tetap tidak dapat melunasi hutangnya tersebut pihak ketiga (debt collector) dapat melakukan penarikan barang tersebut dengan cara baik-baik ataupun dengan cara pemaksaan. Saran yang dapat disampaikan adalah dalam hal melaksanakan tugas yang diberikan Debt Collector hendaknya melaksanakan dengan baik tanpa kekerasan dalam hal penagihan hutang atau penarikan barang dari tangan konsumen

Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Perlindungan hak yang mungkin didapat konsumen/nasabah adalah melalui lembaga konsumen. Akan tetapi, pihak lembaga konsumen dalam fungsinya sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan konsumen dengan para pengusaha, sering mengalami hambatan-hambatan baik dari konsumen sendiri, pengusaha, maupun pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah anjungan tunai mandiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami secara lebih jelas bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah anjungan tunai mandiri di lembaga keuangan perbankan. Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Setelah data dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah) yang melakukan electronic banking melalui Anjungan Tunai Mandiri yaitu pemberian keamanan kartu dilakukan dengan mengkombinasikan penggunaan magnetic stripe dengan penggunaan chip (integrated circuiâ), yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan/atau memproses data, sehingga pada kartu dapat ditambahkan aplikasi untuk kepentingan pengamanan pemrosesan data transaksi serta peningkatan keamanan mesin Electronic Data Capture (EDC) pada penyedia barang dan/atau jasa (merchant/point of sales), keamanan mesin ATM, dan keamanan pada sistem pendukung dan pemroses transaksi (back end system) yang berada pada penerbit, Acquirer dan/atau third party processor, dilakukan dengan cara menyediakan mesin dan sistem yang dapat memproses kartu dengan teknologi chip sehingga keamanan konsumen terjamin