Polygamy in the Perspective of Tafsīr Al-Aḥkām and Islamic Law: An Examination of the Gayo Luwes Community in Aceh, Indonesia

The law on marriage, adheres to the principle of monogamy, but in other parts, it is stated that under certain circumstances polygamy is justified. The main problem studied was the practice of polygamy without the permission of wives in Gayo Lues Regency, Aceh. This study employs empirical legal methodologies and applies theoretical frameworks grounded on Islamic law, specifically utilizing the approach of tafsīr al-aḥkām. The collection of data was conducted through the utilization of in-depth interviews and a comprehensive review of relevant literature. The findings of the study revealed significant variations in the occurrence of non-consensual polygamy in Pantan Weather subdistrict, Gayo Regency. Polygamy entails both bad and positive consequences, with the former outweighing the latter in terms of quantity. The adverse consequences encompass spousal inequity, the disregard for the rights of women and children, the proliferation of animosity among spouses, and the erosion of familial bonds. In contrast, the potential benefits of engaging in polygamy primarily revolve around the avoidance of immoral behavior, specifically adultery, and the facilitation of subsequent marriages. By entering into multiple marriages without the explicit consent of one's spouse, an individual may perceive certain advantages, such as the acquisition of desirable outcomes. Conversely, the fear of experiencing negative consequences, such as infidelity, may serve as a motivating factor for individuals to pursue polygamous relationships. Moreover, as posited by scholars of interpretation, both ancient and contemporary, the fundamental principle of marriage in Islamic jurisprudence is monogamy. However, if an individual engages in polygamy, it is imperative to uphold principles of justice, responsibility, and the preservation of familial harmony and tranquility. This study contributes to the understanding that polygamy may be considered as a viable option in exceptional circumstances, but only under the condition that it is practiced with fairness and equity by specific individuals

Dualism of Competences in The Settlement of Child Abusement Cases in Aceh: Case Number 231/Pid.Sus/2018/ PN Bna and 005/JN/2017/Ms-Lgs

There is a dualism of competences in the settlement of cases of sexual abuse of children in Aceh. The practice of dualism of competences occurs in the settlement of cases of criminal acts of sexual abuse against children in Aceh where case Number 231/Pid.Sus/2018/PN Bna was resolved in the Banda Aceh District Court and case Number 005/JN/2017/Ms-Lgs was resolved in the Court of Justice. Syar'iyah Langsa. The formulation of the problem in this thesis research is why there is dualism of authority in resolving cases of child molestation in Aceh and what is the juridical basis for the Banda Aceh District Court and the Langsa Syar'iyah Court in adjudicating cases of child abuse. This research uses normative juridical research. Dualism occurs because the Qanun Jinayat and the Child Protection Law (UUPA) regulate sexual abuse of children. The juridical basis of the District Court in the settlement of cases of criminal acts of sexual abuse against children in case Number 231/Pid.Sus/2018/PN Bna uses Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (UUPA), and the juridical basis of the Syar'iyah Court in the settlement cases of criminal acts of sexual abuse against children in case Number 005/JN/2017/Ms-Lgs using Article 47 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The judicial process against Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law was carried out at the Syar'iyah Court. The norm that has the authority to adjudicate is the Syar'iyah Court by implementing the Qanun Jinayat

Effectiveness of Satpol PP and WH Performance in Controlling Civil Servants Based on Aceh Governor Regulation Number 139 of 2016 in Aceh Besar

This paper is to answer the problem of the effectiveness of the performance of the Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah in controlling civil servants according to Aceh Governor Regulation number 139 of 2j016. Ideally, Satpol PP and WH are required to carry out their duties and authorities in controlling civil servants who are negligent during office hours and staff. Civil servants are required to comply with the regulations set out in the civil servant code of ethics and if not implemented, they will be subject to disciplinary punishment, whether it is a light, moderate or severe level of disciplinary punishment according to the violation. The formulation of the problem is first, how is the performance of Satpol PP and WH in controlling civil servants in Aceh Besar. Second, how the strategies implemented by the Satpol PP and WH in controlling civil servants in Aceh Besar have been implemented effectively. Third, how is the review of Islamic law on the implementation of controlling civil servants. This research was conducted using an empirical normative legal approach using the type of field research (Field Research) and literature (Library Research), namely reviewing written law as well as facts in the field using analytical descriptive patterns to describe or provide an overview of the object under study through data or samples collected. have been collected by drawing conclusions. From the results of the study, it was found that the Aceh governor regulation number 139 of 2016 has regulated the control of civil servants who leave without permission during office hours and the law of each violator has been regulated in the civil servant code of ethics itself. Satpol PP and WH are not fully effective in carrying out their duties because there are still many employees who are outside as well as the strategies to overcome obstacles that are carried out are also ineffective

Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan rumah tangga dimana suami tidak menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada istri selama proses perceraian berlangsung hingga istri terhalang untuk mendapatkan hak yang semestinya diterimanya. Seharusnya, nafkah harus terus diberikan oleh suami kepada istrinya hingga resmi putusnya perceraian di depan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok, yaitu apa saja yang menjadi faktor pengabaian nafkah dalam proses perceraian dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proeses perceraian. Untuk memperoleh jawaban dari persoalan tersebut, Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan analisis deskriftif. Berdasarkan kajian dan penelaahan yang peneliti lakukan, setidaknya ada 5 faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengabaian nafkah dalam proses perceraian, diantaranya adalah faktor kurangnnya pemahaman agama, faktor kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri, faktor ekonomi, faktor tidak ada keserasian antara suami istri dan faktor kejenuhan antara suami istri. Hukum Islam memandang bahwa semua faktor yang menjadi alasan pengabaian nafkah dalam proses perceraian tidaklah dibenarkan. Perihal ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah karena faktor ekonomi menjadi sebuah pengecualian karena tidak dibebankan kepada seseorang sebuah kewajiban melainkan atas kesanggupannya. Suami yang tidak memberikan nafkah selama masa perceraian dapat menjadi hutang baginya dan harus dibayarkan. Namun apabila istri merelakan hutang tersebut tidak dibayarkan oleh suaminya, maka suaminya terbebas dari hutang

Mekanisme Perubahan Apbk Kota Subulussalam Tahun 2018 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Sebagai Negara yang berdaulat Indonesia adalah Negara kesatuan yang dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Aceh sebagai daerah istimewa melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 42 Ayat (1) Butir D tertulis “menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama” hal ini menjadi suatu permasalahan di kota subulussalam karena pengimplementasian Pasal 42 Ayat (1) Butir D tersebut tidak ada dilaksanakan di kota subulussalam. Terkait dengan kasus yang terjadi dalam tahun anggaran 2018 yaitu Perubahan APBK yang terjadi tiga kali dalam satu tahun. Penelitian ini di format untuk menjawab permasalahan sebagai tujuan penelitiannya yaitu bagaimana perubahan APBK kota subulussalam yang dilaksanakan oleh Walikota. Bagaimana perubahan APBK kota subulussalam di tinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode Normatif Yuridis. Dari hasil penelitian yang penulis teliti bahwa proses Penganggaran APBK kota Subulussalam sudah sesuai dengan proses penganggaran dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang merujuk kepada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun setelah sidang paripurna bersama DPRK, tiba-tiba Walikota kembali mengeluarkan perubahan APBK tampa sepengetahuan dan persetujuan DPRK. hal tersebut tentu menyalahi aturan, sehingga mengakibatkan keputusan perubahan APBK tersebut tidak sah

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi)

Abstrak Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban mengatur hak-hak saksi dan korban dan penulis lebih memfokuskan kepada hak-hak saksi dalam tindak pidana korupsi, dalam permasalahan hak-hak saksi dan akan berkaitan dengan implementasi dari pasal 5 mengenai ada atau tidak perlindungan saksi yang di terapkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena keberhasilan suatu proses peradilan pidana itu tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan di pengadilan terutama keterangan saksi merupakan faktor yang penting sehingga perlu adanya perlindungan saksi sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang. Dan salah satu faktor tidak adanya penerapan perlindungan saksi yaitu adanya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di BAP dengan di persidangan. Dari permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi pasal 5 undang-undang nomor 31 tahun 2014 terhadap saksi tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan apa faktor penyebab terjadinya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan di persidangan berdasarkan pengamatan hakim. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dari hak-hak saksi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh belum diterapkan sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dikarenakan banyak kendala yang dihadapi yaitu mulai dari lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK), anggaran atau dana, dan dari pemerintah. Dan adanya perbedaan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan dengan di Persidangan berdasarkan penelitian bersama hakim yaitu ada tiga faktor, adanya pengaruh dari pihak penyidikan, adanya pengaruh dari pihak terdakwa, dan adanya rasa takut dari saksi.   Kata Kunci: Implementasi-Hak Saksi-PN Banda Ace

Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga

All couples expect a harmonious family or sakinah mawadah warahmah. Ideally to create a household that is sakinah mawadah and warohmah needed a uniform understanding of the rights and obligations between husband and wife. Husband and wife must always carry out their respective obligations in the household. But differently what happened in Syiah Kuala Subdistrict is that the wife did not fulfill her obligations to her husband in the household. In Islamic law, wives should carry out their obligations to serve their husbands, but what happens in Syiah Kuala Subdistrict is that many wives neglect their obligations. This kind of wife is called nusyuz.  The problem that wants to be examined in this study is the first, whether the factors that cause the wife not to fulfill the obligation to the husband in the household in Syiah Kuala Subdistrict, the second, how is the impact and legal consequences for wives who do not fulfill their obligations to husbands in the household in Syiah Kuala Subdistrict. This research uses a case approach (Case Approach) which is to examine cases related to issues in the field. The results in this study do not meanthat the factors that cause the wife not to fulfill her obligations to the husband in Syiah Kuala subdistrict are economic pressure factors, career factors, harmony factors of spousal relationships, and domestic violence factors.  As for the impact that occurs in the field for wives who nusyuz ini is, there is commotion or domestic violence (Domestic Violence), Infidelity, Hated and not dipeayaihusband, and divorce. Then in Islam the legal consequences for the wife who does not fulfill the obligations to her husband ialah become a wife who disobeys or nusyuz towards the husband. In addition, wives like this also do not deserve aliving from the husband

PELANGGARAN TERHADAP IHDAD OLEH WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya wanita yang memakai wangi-wangian, bekerja dan keluar rumah pada masa ihdadnya padahal dalam Islam ditegaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya harus melaksanakan ihdad dengan tidak berhias, tidak keluar rumah, tidak memakai wangi-wangian yang mengundang syahwat. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan yang terjadi di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti apa yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran ihdad di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ihdad tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk pelanggaran ihdad seperti memakai wangi-wangian, keluar rumah untuk bekerja dan berhias. Sementara, faktor penyebab terjadinya pelanggaran ihdad oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah karena faktor tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita sebagai PNS, faktor ekonomi serta faktor interaksi yang selalu dilakukan kepada orang-orang seperti keharusan memakai wangi-wangian pada saat masa berkabung karena jarak untuk bekerja Sementara, tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik ihdad yang dilakukan oleh wanita di desa tersebut adalah tidak melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah walaupun masih dalam masa ihdad selama wanita tersebut mengetahui batasan-batasan dirinya yaitu tidak memakai pakaian, perhiasan yang dapat mengundang syahwat orang lain. Kebolehan tersebut dapat terealisasi karena alasan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari—hari baik sebagai petani maupun pedagang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena wanita tersebut menjadi orang tua tunggal dan karena alasan tanggung jawab terhadap pekerjaan bagi seorang wanita karir seperti Pegawai Negeri Sipil

EXECUTION OF PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JUDGES VERDICT FOR PDAM TIRTA DAROY BANDA ACEH TECHNICAL DIRECTOR DISMISSAL DISPUTE (Judge Case Study Decision Number 05 / B / 2015 / PT.TUN-MDN)

Execution of Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) judges verdict in some nation administrative dispute resolution practice in Indonesia have not been properly implemented due to the absence of an executorial Instution as well as a strong legal basis lead to weak force power for  verdict of  the PTUN. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara also do not explicitly and clearly regulate the issue of force of verdict PTUN and  the execution of the verdict really depends on the goodwill of the Tata Usaha Negara Entity or Officials in obeying the law. How was the execution of the PTUN judges verdict? What was the reason for the unexecuted  judges verdict? So that we can find out how the judges verdict was executed and the reasons why the judges verdict was not executed. We use sociological research method to search what happened. Executor of a decision required to overcome and minimize the PTUN judges verdict  that was not executed as well as improvements to the basis of the Law which is more concrete and forces the execution of PTUN  judges verdict so that no party were harmed. Pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam praktek penyelesaian sengketa Administrasi negara di Indonesia sebahagiannya belum terlaksana sebagaimana semestinya yang disebabkan ketiadaan lembaga eksekutorial, maupun landasan hukum yang kuat mengakibatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai daya paksa. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara pun tidak mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masalah daya paksa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam pelaksanaan Putusan benar-benar tergantung pada iktikad baik Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mentaati hukum. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim PTUN.? Apa sebab tidak terlaksananya eksekusi putusan hakim tersebut? Sehingga dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan hakim  dan sebab mengapa tidak terlaksananya putusan hakim tersebut. Dalam meneliti sengekta ini penulis menggunakan metode (Sosiologis research) lebih kepada penelitian lapangan apa yang terjadi, untuk mengatasi dan meminimalisir putusan hakim PTUN yang tidak terlaksana diperlukan adanya eksekutor putusan, serta perbaikan pada landasan Undang-Undang yang bersifat lebih konkrit dan memaksa Pelaksanaan putusan hakim PTUN sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

PERLINDUNGAN ANAK LUAR NIKAH DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Children born out of wedlock are unexpectedly present in society, so they are abandoned in inappropriate places. To save their lives, the agency for orphan care established a baby hatch in Sungai Petani, Kedah, Malaysia. It is a temporary shelter for the children, only to be adopted by the foster parents. The problem is that rumors arise in the community that baby hatches promote adultery, so there is a paradox between protecting the soul (ḥifẓ al-nafs) and protecting offspring (ḥifẓ al-nasl). This study wants to know how the protection provided by the baby hatch is from the maqāṣid al-sharī‘a perspective. Researchers apply the tarjih maslahat method after collecting field data and conclude that in this regard, ḥifẓ al-nafs should take precedence over ḥifẓ al-nasl