Kajian Perubahan Fisik Spasial Kawasan Urban Fringe di Kecamatan Ampenan Kota Mataram

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana Perubahan fisik yang terjadi akibat adanya perkembangan Kota Mataram dari tahun 2010 sampai tahun 2017 dan mengevaluasi implementasi RTRW Kota Mataram terhadap Perubahan fisik spasial Kawasan Urban Fringe Kota Mataram khususnya di Kecamatan Ampenan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif- kuantitatif dengan menggunakan analisis matriks konsistensi dan dikombinasikan dengan analisis spasial untuk membantu dalam analisa pemetaan. Hasil dari kajian luasan Perubahan fisik spasial Kecamatan Ampenan dari tahun 2010 sampai tahun 2017 adalah +80,49 Ha atau 8,59% dari total luas wilayahnya, dimana konversi lahan yang dominan terjadi yaitu berupa lahan pertanian (sawah) berubah fungsi menjadi lahan terbangun perkotaan (permukiman dan terbangun non permukiman). Sedangkan hasil evaluasi konflik ruang antara RTRW dengan Penggunaan Lahan pada tahun 2010 dan 2017, diperloleh bahwa pada tahun 2010 terdapat 47.61 Ha (5.04 %) yang bersifat bertentangan/inkonsisten, 123.38 Ha (13.06 %) yang bersifat nertal, dan 773.93 Ha (81.90 %) yang bersifat sesuai/konsisten. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 75.41 Ha (7.98 %) yang bersifat bertentangan/inkonsisten, 75.70 Ha (8.01 %) yang bersifat netral dan 793.81 Ha (19.88 %) yang bersifat sesuai/konsisten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, secara umum implementasi kegiatan pemanfaatan serta pengendalian ruang di Kecamatan Ampenan masih dikategorikan dalam kondisi aman dan berjalan dengan cukup bai

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA PUAP (PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kelembagaan penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya BP2KP juga menagani permasalahan peyaluran bantuan modal PUAP untuk Gapoktan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. pihak BP2KP memiliki sistem evaluasi dan seleksi Gapoktan sebelumnya yang hanya menekankan pada siapa yang mengajukan lebih lama tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan dari Gapoktan dalam mengelola bantuan modal itu tadi. Sistem ini tentunya tidak menguntungkan bagi BP2KP, karena kriteria yang digunakan dalam evaluasi dan seleksi Gapoktan belum menerapkan kriteria yang ada dalam aturan penyaluran dana PUAP yang sangat mempengaruhi penilaian dan dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu Gapoktan. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem informasi yang baik pada proses pemilihan Gapoktan untuk memudahkan dalam menentukan Gapoktan mana yang layak diberikan bantuan modal usaha, dalam hal ini digunakan sistem pendukung keputusan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan sebuah metode yang dianggap baik untuk melalukan proses pengolahan data hasil survey. Metode tersebut dianggap baik karena dapat membandingkan antar kriteria dan juga antar alternatif yang telah dipilih. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu Gapoktan yang menjadi prioritas utama untuk dijadikan sebagai bahan rekomendasi penerima penyaluran bantuan modal usaha pengembangan usaha agribisnis pedesaan di BP2KP Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Maju Bersama adalah rangking pertama dengan nilai prioritas 0.379 atau 37,9%. Dan kriteria eigen tertinggi adalah Memiliki SDM untuk Mengelola Usaha Agribisnis (SDM)  dengan nilai 0.648 atau 64,8%.   &nbsp