PENTINGNYA REVITALISASI PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA UNTUK MENCEGAH MEKARNYA RADIKALISME PADA GENERASI MUDA

ABSTRAK                Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian rakyat rela untuk menerima, meyakini dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata, untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh dan mensosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan globalisasi dunia, modernisasi dan pesatnya era teknologi informatika, Konsensus nasional mulai luntur bahkan cenderung terkikis habis, padahal selama ini nilai-nilai dasarnya menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan, pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta memberikan panduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, namun dalam kenyataanya konsensus nasional ini makin termarginal dihadang oleh idiologi dan idealisme yang multi kultur dan muti dimensi akibatnya makin memudar nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan dan keragaman yang mulanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia  semakin hari terus terkoyak dan sejujurnya dapat dikatakan mengalami suatu kemunduran yang sangat menyedihkan. Indikasi dari kemunduran tersebut terlihat dengan semakin menipisnya semangat kebangsaan, kesadaran memiliki negeri ini dan makin kurang dihayatinya tata kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ideologi Pancasila pada hampir semua generasi bangsa ini. Kata Kunci : Pancasila; Radikalisme; Generasi Muda   ABSTRACTThe importance of the position of Pancasila for the Indonesian people in the life of society, nation and state, so that the basic ideas that contain the concepts, principles and values contained in Pancasila must contain the truth of values that are not foreign to Indonesian society. Thus the people are willing to accept, believe and apply in real life, so that the basic ideas are strong and strong in order to be able to anticipate the times. To maintain, maintain, strengthen and socialize Pancasila, state administrators and all citizens are required to understand, believe in and implement the truth of the values of Pancasila in the life of the community, nation and state. However, as time goes by and the development of world globalization, modernization and the rapid development of the era of information technology, the national consensus is starting to fade and even tends to be completely eroded, even though so far its basic values have become the basis for planting, growing, developing a sense, spirit and national spirit and providing guidance, guidance and guidance for the Indonesian nation in carrying out the struggle to achieve its national ideals, but in reality this national consensus is increasingly being blocked by multi-cultural and multi-dimensional ideologies and ideals as a result of the fading of the values of nationality, diversity and diversity which initially became pride. the Indonesian nation continues to be torn apart every day and honestly it can be said that it is experiencing a very sad setback. Indications of this decline can be seen in the depletion of the national spirit, the awareness of belonging to this country and the less and less understanding of the life order based on the values of the Pancasila ideology in almost all generations of this nation. Keywords: Pancasila; Radicalism; Young generatio

PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI KABUPATEN MINAHASA TONDANO SELATAN

Partisipasi politik masyarakat dalam sebuah pemilihan umum merupakan hak dan sesuatu yang penting. Penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat juga memiliki hak yang sama. Namun peraturan terkadang belum mengakomodir problematika terkait dengan partisipasi politik bagi para penyandang disabilitas. Artikel ini mengkaji partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kabupaten Minahasa, khususnya para penyandang disabilitas di kecamatan Tondano Selatan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa partisipasi para penyandang disabilitas di kecamatan Tondano Selatan pada Pilkada tahun 2020 cukup baik. Pihak penyelenggara yakni KPUD Kabupaten Minahasa juga melakukan kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk melakukan sosialisasi dan penyediaan akses pada Tempat Pemungutan Suara yang ramah bagi kaum disabilitas, serta menyediakan pendampingan bagi kaum disabilitas. Namun, masih terdapat kendala yaitu sulitnya mengumpulkan penyandang disabilitas, yang berakibat pada kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan, yang mengakibatkan banyak penyandang disabilitas yang bingung pada saat hari pemberian suara. Selain itu tenaga pendamping yang disediakan juga kurang maksimal dalam melakukan pendampingan.Kata Kunci: Partisipasi Politik; Penyandang Disabilitas: Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACTPolitical participation of the people in a general election is a right and something important. Persons with disabilities who have met the requirements also have the same rights. However, regulations sometimes do not accommodate problems related to political participation for persons with disabilities. This article examines the political participation of persons with disabilities in the election of governor and deputy governor of Minahasa Regency, especially persons with disabilities in South Tondano sub-district. The results of the study illustrate that the participation of persons with disabilities in the South Tondano sub-district in the 2020 Pilkada is quite good. The organizers, namely the Minahasa Regency KPUD, also collaborated with organizations of persons with disabilities to conduct socialization and provide access to friendly polling stations for people with disabilities, as well as provide assistance for people with disabilities. However, there are still obstacles, namely the difficulty of gathering people with disabilities, which results in less than optimal socialization being carried out, which results in many people with disabilities being confused on voting day. In addition, the accompanying staff provided are also less than optimal in providing assistance.Keywords: Political Participation; Persons with Disabilities: Regional Head Electio

POTENSI PERUBAHAN GARIS BATAS INDONESIA-SINGAPURA (Studi Kasus Reklamasi Di Pulau Nipah)

ABSTRAKPenelitian ini terkait dengan isu pengelolaan wilayah perbatasan di Pulau Nipah. Pulau Nipah terletak di perbatasan Indonesia dan Singapura. Sayangnya dimasa lalu pulau Nipah sangat terdampak oleh kegiatan penambangan pasir untuk memasok kebutuhan reklamasi di Singapura. Sesungguhnya reklamasi Singapura menimbulkan kekhawatiran dipihak Indonesia. Dengan reklamasi, tanah Singapura menjadi semakin menjorok mendekati wilayah Indonesia, sebaliknya pulau Nipah beresiko tenggelam dan hilang jika saja tidak dilakukan upaya konservasi untuk memperbaiki lingkungannya. Pada saat reklamasi pulau Nipah selesai dikerjakan, pemerintah Indonesia mengembangkan pembangunan pulau Nipah menjadi basis militer dan pusat pengembangan ekonomi dikawasan ini. Kenyataannya, yang menjadi alasan utama dilakukan reklamasi pulau Nipah adalah karena kekhawatiran Indonesia akan ada potensi perubahan garis batas Indonesia-Singapura, mengingat wilayah daratan Singapura semakin luas sedangkan pulau Nipah semakin kecil. Penelitian ini mendapati bahwa kecil kemungkinannya akan terjadi perubahan garis batas Indonesia-Singapura mengingat antara pemerintah Indonesia dan Singapura telah dicapai kata sepakat tentang garis batas setidaknya melalui tiga tahap pembicaraan diplomatik sejak tahun 1973. Sejauh ini tidak ada indikasi bahwa kedua negara berniat melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Namun demikian, proyek reklamasi pulau Nipah tetap penting sebagai antisipasi ke depannya mengingat  politik internasional cenderung tidak pasti. Kata Kunci: Garis batas, Indonesia, Singapura, Reklamasi, Pulau Nipah. ABSTRACTThis research is about border area management in Nipah island. Nipah island lies in the Indonesian and Singapore border line. Unfortunately, Nipah island has been severely affected by sand mining activities in the past, which was designated to supply materials for reclamation in Singapore. Reclamation in Singapore raised concern in the Indonesian side though. Whilst the land in Singapore has becoming more and more indented into Indonesian territory, on the contrary, Nipah Island risked drown and disappear if there was no attempt to preserve the nature of its environment. Once reclamation in Nipah island has been done, Indonesian government further develop Nipah island to become a military base as well as the new economic centre in the region. In fact, the potential that the boundary line between Indonesia and Singapore could be shifted due to changes in the size of Singapore, which was becoming wider, and of Nipah Island which became smaller and smaller; has been the main reason for reclamation project in Nipah island. This research found that the boundary line between Indonesia and Singapore is less likely to be shifted, because both Indonesia and Singapore have reached a mutual understanding about their border-lines through the three stages of diplomatic talks since 1973. So far there were no indication about the two parties would break the deals. However, reclamation project in Nipah island is worth doing in order to anticipate future international politics, which is somehow uncertain. Keywords: Border-line, Indonesia, Singapura, Reclamation, Nipah islan

KOREAN WAVE SEBAGAI INSTRUMEN SOFT POWER DIPLOMASI KEBUDAYAAN KOREAN SELATAN DI INDONESIA

ABSTRAKKorean Wave atau Hallyu merupakan penyebaran budaya popular dan hiburan Korea yang mulai tersebar pada pertengahan tahun 1990an yang akhirnya menjadi salah satu soft power diplomasi kebudayaan Korea Selatan dan masih terus bertransformasi hingga saat ini. Kesuksesan Korean Wave saat ini tidak lepas dari dukungan pemerintahnya yang memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan Korean Wave. Saatini dimana pemerintah Korea Selatan sangat gencar meningkatkan dan menyebarkan Korean Wave di belahan dunia termasuk di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya Korean Wave sebagai instrument soft power diplomasi kebudayaan Korea Selatan dan bagaimana Penerapan Korean Wave sebagai Instrument Soft Power Diplomasi Kebudayaan Korea Selatan di Indonesia serta mengetahui dan menjelaskan apa pengaruh Korean Wave sebagai instrument soft power diplomasi kebudayaan dalam membangun citra Korea Selatan di Indonesia. Untuk itu metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis dokumen serta berbasis internet melalui buku, jurnal, dokumen, artikel,koran online, maupun laporan penelitian dari penelitian terdahulu. Dalam menganalisa data digunakan analisis kualitatif dimana dari data yang didapat disusun berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian mengkorelasikannya satu sama lain untuk melihat bagaimana penerapan Korean wave di Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah Korea Selatan dan di dukung oleh para pelaku bisnis industri,media serta masyarakat secara umum serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap citra Korea Selatan di Indonesia untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa melalui kepopuleran Korean Wave pemerintah Korea Selatan dapat mengelola dan memanfaatkan budaya Korean Wave menjadi soft diplomasi Korea Selatan sehingga dapat memperkuat posisinya dan meningkatkan citra Korea selatan di Indonesia bahkan di belahan bumi lainnya. Kata Kunci: Korean Wave; Soft Power; Diplomasi Kebudayaan. ABSTRACT               Korean Wave or Hallyu is the spread of popular culture and entertainment in Korea which began to spread in the mid-1990s which eventually became one of South Korea's soft power cultural diplomacy and still continues to transform today. The success of the Korean Wave is currently inseparable from the support of the government which provides full support for the improvement of the Korean Wave. At present, the South Korean government is intensely increasing and spreading Korean Wave in parts of the world, including in Indonesia. This research was conducted to find out and explain how the history of the Korean Wave was formed as a soft power instrument of South Korean cultural diplomacy and how to apply the Korean Wave as a South Korean Cultural Diplomacy Soft Instrument in Indonesia and to know and explain what Korean Wave influences as a soft power instrument in cultural diplomacy build the image of South Korea in Indonesia. For this reason the method used in this study is document-based and internet-based through books, journals, documents, articles, online newspapers, and research reports from previous studies. In analyzing the data, qualitative analysis is used where the data obtained is compiled based on the facts and then correlates with each other to see how the application of the Korean wave in Indonesia is run by the South Korean government and is supported by industrial, media and community businesses. general as well as the influence that has been made on the image of South Korea in Indonesia to draw a conclusion. From the data obtained shows that through the popularity of the Korean Wave the South Korean government can manage and utilize the Korean Wave culture into South Korea's soft diplomacy so that it can strengthen its position and enhance the image of South Korea in Indonesia even in the other hemisphere. Keywords: Korean Wave; Soft Power; Cultural Diplomacy.ABSTRAKKorean Wave atau Hallyu merupakan penyebaran budaya popular dan hiburan Korea yang mulai tersebar pada pertengahan tahun 1990an yang akhirnya menjadi salah satu soft power diplomasi kebudayaan Korea Selatan dan masih terus bertransformasi hingga saat ini. Kesuksesan Korean Wave saat ini tidak lepas dari dukungan pemerintahnya yang memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan Korean Wave. Saatini dimana pemerintah Korea Selatan sangat gencar meningkatkan dan menyebarkan Korean Wave di belahan dunia termasuk di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya Korean Wave sebagai instrument soft power diplomasi kebudayaan Korea Selatan dan bagaimana Penerapan Korean Wave sebagai Instrument Soft Power Diplomasi Kebudayaan Korea Selatan di Indonesia serta mengetahui dan menjelaskan apa pengaruh Korean Wave sebagai instrument soft power diplomasi kebudayaan dalam membangun citra Korea Selatan di Indonesia. Untuk itu metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis dokumen serta berbasis internet melalui buku, jurnal, dokumen, artikel,koran online, maupun laporan penelitian dari penelitian terdahulu. Dalam menganalisa data digunakan analisis kualitatif dimana dari data yang didapat disusun berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian mengkorelasikannya satu sama lain untuk melihat bagaimana penerapan Korean wave di Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah Korea Selatan dan di dukung oleh para pelaku bisnis industri,media serta masyarakat secara umum serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap citra Korea Selatan di Indonesia untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa melalui kepopuleran Korean Wave pemerintah Korea Selatan dapat mengelola dan memanfaatkan budaya Korean Wave menjadi soft diplomasi Korea Selatan sehingga dapat memperkuat posisinya dan meningkatkan citra Korea selatan di Indonesia bahkan di belahan bumi lainnya. Kata Kunci: Korean Wave; Soft Power; Diplomasi Kebudayaan.  ABSTRACT               Korean Wave or Hallyu is the spread of popular culture and entertainment in Korea which began to spread in the mid-1990s which eventually became one of South Korea's soft power cultural diplomacy and still continues to transform today. The success of the Korean Wave is currently inseparable from the support of the government which provides full support for the improvement of the Korean Wave. At present, the South Korean government is intensely increasing and spreading Korean Wave in parts of the world, including in Indonesia. This research was conducted to find out and explain how the history of the Korean Wave was formed as a soft power instrument of South Korean cultural diplomacy and how to apply the Korean Wave as a South Korean Cultural Diplomacy Soft Instrument in Indonesia and to know and explain what Korean Wave influences as a soft power instrument in cultural diplomacy build the image of South Korea in Indonesia. For this reason the method used in this study is document-based and internet-based through books, journals, documents, articles, online newspapers, and research reports from previous studies. In analyzing the data, qualitative analysis is used where the data obtained is compiled based on the facts and then correlates with each other to see how the application of the Korean wave in Indonesia is run by the South Korean government and is supported by industrial, media and community businesses. general as well as the influence that has been made on the image of South Korea in Indonesia to draw a conclusion. From the data obtained shows that through the popularity of the Korean Wave the South Korean government can manage and utilize the Korean Wave culture into South Korea's soft diplomacy so that it can strengthen its position and enhance the image of South Korea in Indonesia even in the other hemisphere. Keywords: Korean Wave; Soft Power; Cultural Diplomacy

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI ILEGAL FISHING DI PERBATASAN INDONESIA DAN FILIPINA

Illegal fishing still occurs in Indonesian waters, although various efforts have been made to deal with it. This illegal activity is not only a problem for Indonesia, but also a cross-country problem because the actors and activities are cross-country, and because of that, the handling of this problem must be carried out cross-country, especially through bilateral cooperation. This study aims to determine the Indonesian Government's Efforts to Handle Illegal Fishing on the Border of Indonesia and the Philippines. The lack of a defense and security system in Indonesian waters has led to the emergence of threats such as illegal exploitation and exploration of fishery products that are not reported and are not in accordance with predetermined rules carried out by foreign parties. This act of fishing activity is commonly referred to as Illegal. This research uses a descriptive-analytic research method.With data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the research show that cooperation between Indonesia and the Philippines can run well if the Philippines itself is quick in responding to ideas and agreements that have been mutually agreed upon, the slow response from the Philippines itself makes the second agreement slow to process, therefore the strategy that can be carried out by Indonesia in encouraging a quick response from the Philippines itself is by discussing every collaboration that is ongoing or has expired intensively and continuously. Bilateral talks can accelerate cooperation between the two countries in a better and more advanced direction.   &nbsp

PERAN LURAH DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK SUATU STUDI DI KELURAHAN SAGERAT KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG

AbstrakTata kelola pemerintahan yang baik merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak bias lepas dari profesionalisme penyelenggara pemerintahan yaitu aparatur pemerintahan yang bermoral dan mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Selain itu dalam dalam menjalankan pemerintahan sangat diperlukan keterbukaan dari aparatur pemerintah agar dapat tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Lurah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilihat dari profesionalisme dan transparansi aparatur pemerintah kelurahan Sagerat. Teori yang digunakan adalah teori prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang dikemukakan oleh Buyung, Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian ini yakni peran lurah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilihat dari profesionalisme dan transparansi aparatur pemerintah kelurahan berdasarkan teori prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik menurut Buyung.Hasil penelitian ini ditinjau dari indikator profesionalisme dan transparansi yang dikemukakan oleh Buyung yaitu penyelenggara pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan dengan biaya terjangkau serta penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kesimpulan profesionalisme penyelenggara pemerintahan yang ada di kelurahan Sagerat yaitu pegawai pemerintah kelurahan Sagerat yang lambat dalam meresponi setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi.Kata kunci : Peran, Lurah, Tata Kelola Pemerintahan yang Bai