HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA BIDANG HUKUM KELUARGA (FAMILY LAW) DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN GLOBAL

In the current era of globalization and internationalization where economic, social and cultural developments have caused international relations to be infinite which can lead to civil disputes which give rise to the meeting of legal systems of countries in the world that have their own characteristics related to International Private Law. Hopefully there will not be many problems that arise if disputes over different citizenship civilizations are resolved through Alternative dispute resolution. Although when the Al forum decision on alternative dispute resolution was not carried out voluntarily by the parties affected by the execution, the execution of such decisions became the competence of the district court. Especially if the arbitration forum ruling was dropped outside Indonesia, then when the decision is to obtain recognition and execution within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, the decision must first obtain an exequature from the Chair of the Central Jakarta District. Court. But the situation will be different if the dispute is not resolved through Alternative dispute resolution but is left to the court authorities to resolve it, it will be different.In the current era of globalization and internationalization where economic, social and cultural developments have caused international relations to be infinite which can lead to civil disputes which give rise to the meeting of legal systems of countries in the world that have their own characteristics related to International Private Law. Hopefully there will not be many problems that arise if disputes over different citizenship civilizations are resolved through Alternative dispute resolution. Although when the Al forum decision on alternative dispute resolution was not carried out voluntarily by the parties affected by the execution, the execution of such decisions became the competence of the district court. Especially if the arbitration forum ruling was dropped outside Indonesia, then when the decision is to obtain recognition and execution within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, the decision must first obtain an exequature from the Chair of the Central Jakarta District. Court. But the situation will be different if the dispute is not resolved through Alternative dispute resolution but is left to the court authorities to resolve it, it will be different

Pengawasan Preventif Sebagai Kontrol Pusat Terhadap Daerah di Era Reformasi

AbstrakEra reformasi ditandai dengan adanya pemberian hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berimplikasi pada praktik pengawasan, khususnya pengawasan preventif yang cenderung terlalu ketat. Hal ini cenderung melemahkan otonomi dan resentralisasi.Preventive Control of Central Government to Local Government in Reformation EraAbstractThe reformation era marked by granting of rights, powers, obligations and autonomous regions to set up and manage the affairs and interests of their own local community reviewaccording to the rules. Directing local administration toaccelerate the establishment of public welfare through service improvement, empowerment, and community participation, as well as increasing competitiveness of the region viewed withprinciples of democracy, equality, justice, and the peculiarities of System The Unitary State The Republic Of Indonesia. In Law Number 23 of 2014 Concerning Local Government, the relation between central and local government, effects on preventive control, supervision particularly felt tend to be too tight. Too set how local government should be careful central government authority. It tends to weaken the autonomy and recentralisation.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a

Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara eksistensi pertambangan rakyat dari aspek perizinan, pengawasan, pembinaan, hingga pengelolaan lingkungan hidup semakin menyulitkan masyarakat kecil. Tujuan penelitian ingin mengetahui sejauh mana keberpihakan negara terhadap eksistensi pertambangan rakyat pasca perubahan regulasi yang baru. Sisi manfaat dalam hal kebijakan hukum dalam rangka memperkuat posisi hukum pertambangan rakyat. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian dari penelitian ini antara lain; pertama, dengan diberlakukannya Undang-Undang Minerba Tahun 2020 membuat kewenangan perizinan pemerintah daerah telah dihapus. Pengorganisasian perizinan menjadi sentralistik oleh pemerintah pusat. Kedua, eksistensi pertambangan rakyat menjadi tidak jelas pihak mana yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan rakyat. Ketiga, peran strategis pemerintah daerah telah dicabut dan saat ini pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga akan muncul budaya birokratisasi dalam tata kelola pertambangan rakyat

KONTRIBUSI HUKUM PROGRESIF DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Abstract Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai payung hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimana Undang-Undang tentang Pemasyarakatan tersebut telah mempertegas posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana dan fungsi pemasyarakatan sebagai perlakuan terhadap pelanggar hukum. Adanya perubahan mendasar dalam Undang undang pemasyarakatan ini, akan berimplikasi terhadap perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan. Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menitikberatkan terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan sehingga menyiratkan adanya pengaturan fungsi Pemasyarakatan yang progresif sebagaimana hukum progresif merupakan gagasan atau pemikiran hokum yang diperkenalkan Prof. Satjipto Rahardjo yang bermula dari keprihatinan terhadap kehidupan berhukum teutama Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sudah kurang pas terutama setelah berlakunya PP Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak wargabinaan pemasyarakatan yang dirubah dengan PP Nomor 32 tahun 1999. Permasalahan penelitian yaitu bagaimana kontribusi hukum progresif terhadap fungsi Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metode penelitian yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual hukum progresif. Hasil Penelitian pertama, mengetahui fungsi Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan apakah sudah progresif karena mengikuti pandangan hukum untuk manusia yakni Pemasyarakatan bukan hanya untuk Warga Binaan Pemasyarakatan tetapi juga Tahanan. Kedua, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang  Pemasyarakatan tidak lagi mempertahankan status quo sebatas pembinaan saja tapi telah bergerak lebih maju dan lebih luas meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Ketiga, Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan apakah telah mengantisipasi hambatan hukum tertulis dalam kondisi praktek Pemasyarakatan di lapangan melalui dukungan intelijen Pemasyarakatan, sistem teknologi informasi Pemasyarakatan, sarana dan prasarana, pengawasan oleh intenal dan eksternal, serta kerja sama, bantuan dan peran serta berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Keempat, menilai apakah Undang- undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia. Kata Kunci : Hukum Progresif, Pemasyarakatan, Undang-Undang, Wargabinaan dan                                Petuga

Criminal Sanctions’ Reformulation in the Reclamation of the Mining Community

The norm of sanctions in Mining Law 2020 through irrational legislative policies can trigger criminal disparities and become a criminogenic factor. Reformulation efforts are needed in formulating sanctions regarding reclamation. This research aims to realign the purpose of criminalizing the post-mining reclamation obligation in the community mining category. The discussion is focused on the provisions reformulation for the community mining category's reclamation obligation. The problem will be researched using normative legal research methods. According to this research, the reclamation obligation sanction is an omission offense. The reclamation omission offense is both a passive law and a formal offense. Reformulation is based on the basic idea of ​​balancing the double-track system of criminal sanctions. Criminal sanctions become the last instrument if the sanctions are ignored. Action sanctions prioritize restoring post-mining environmental conditions. The criminal sanctions threat and fines in the community mining category must be lighter

MEWUJUDKAN DESA REBO DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI RESPONSIVITAS PEMERINTAH DESA (Pemanfaatan Hak Atas Tanah dalam Hukum Dan Permasalahannya)

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan suatu media untuk menjembatani dunia pendidikan dengan masayarakat, dimana Perguruan Tinggi dihadapkan pada masalah bagaimana agar warga masyarakat mampu menghadapi tantangan, salah satunya mengenai kepastian hukum pemanfaatan hak atas tanah di Desa Rebo Kabupaten Bangka. Mitra yang terlibat Pemerintah Desa Rebo. Kontribusinya dalam rangka untuk pengelolaan lahan di sekitar tambang sebelum penetapan pembebasan lahan. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan:Masyarakat di pemukiman dusun Dusun Karang Panjang dan sebagian Dusun Rebo gelisah karena tempat tinggal yang sudah bertahun tahun dan turun temurun ditempati ditetapkan menjadi hutan produksi dan hutan lindung, yang berarti mereka kehilangan hak untuk mimiliki lahan yang selama ini mereka tinggal. Pemerintah Desa telah mengajukan pembebasan melalui program TORA lewat Pemerintah Provinsi ke Kementerian Kehutanan RI, tapi sampai saat ini belum ada kabar mengenai pengajuan itu.Oleh sebab itu melalui kegiatan responsivitas Pemerintah Desa dalam  kondisi warga saat ini sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada warga dan selama belum ditetapkan pembebasan lahan, sosialisasi dan pendampingan pada  pengelolaan kawasan tempat tinggal yang saat ini ditetapkan sebagai kawasan produksi dan hutan lindung.Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan suatu media untuk menjembatani dunia pendidikan dengan masayarakat, dimana Perguruan Tinggi dihadapkan pada masalah bagaimana agar warga masyarakat mampu menghadapi tantangan, salah satunya mengenai kepastian hukum pemanfaatan hak atas tanah di Desa Rebo Kabupaten Bangka. Mitra yang terlibat Pemerintah Desa Rebo. Kontribusinya dalam rangka untuk pengelolaan lahan di sekitar tambang sebelum penetapan pembebasan lahan. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan:Masyarakat di pemukiman dusun Dusun Karang Panjang dan sebagian Dusun Rebo gelisah karena tempat tinggal yang sudah bertahun tahun dan turun temurun ditempati ditetapkan menjadi hutan produksi dan hutan lindung, yang berarti mereka kehilangan hak untuk mimiliki lahan yang selama ini mereka tinggal. Pemerintah Desa telah mengajukan pembebasan melalui program TORA lewat Pemerintah Provinsi ke Kementerian Kehutanan RI, tapi sampai saat ini belum ada kabar mengenai pengajuan itu.Oleh sebab itu melalui kegiatan responsivitas Pemerintah Desa dalam  kondisi warga saat ini sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada warga dan selama belum ditetapkan pembebasan lahan, sosialisasi dan pendampingan pada  pengelolaan kawasan tempat tinggal yang saat ini ditetapkan sebagai kawasan produksi dan hutan lindung

FORMULATION OF MINERBA LAW ENFORCEMENT POLICY AGAINST UNCONVENTIONAL MINE FLOATING CATEGORY (STUDY OF SOCIO LEGAL IN BANGKA DISTRICT)

The floating TI problem will also have an impact on policies on environmental conservation, fisheries and cultural change. Subjectivity of policy issues.  This research approach is socio-legal. Research with such an approach, views the law in its complex face, not only stops at the norm, but also targets how the process of formation is up to its implementation. TI floating problems must be identified related to issues of authority, economic and environmental issues. With this concept, this research was carried out by conducting a step review of norms for the first stage. In the next stage, a search for certain norms related to floating TI is carried out the act of number 4 ‘ 2009 on Minerals and Coal. It was only analyzed by offering how floating law enforcement related to IT in the Bangka Regency area. Policy problems are only possible when humans make judgments about the desire to change some problem situations. The policy problem is the result / product of human subjective assessment, the policy problem can also be accepted as legitimate definitions of objective social conditions and hence policy problems are understood, maintained and changed socially; and there are many solutions to a problem as there are many definitions of the problem. Problems and solutions are in constant changes

Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP

Santet kerap kali menimbulkan keresahan masyarakat, belum ada hukum positif yang mengatur tentang santet. RUU KUHP Nasional yang akan datang, santet dirumuskan dalam Pasal 252. Politik hukum dalam memformulasikan santet hanya menjangkau dimensi perbuatan bukan akibat dari perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi nilai dan pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet. Hasil kajian menunjukkan, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 252 mencegah praktik main hakim sendiri, konstruksi nilai dibangun berbasis pada ide dasar pencegahan berorientasi pada kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy). Perspektif nilai yang ingin ditegaskan tercermin dalam teori relatif dicirikan bahwa tujuan pidana adalah mencegah kejahatan terjadi dan sebagai sarana memperbaiki pelaku kejahatan. Pemaknaan normatif, santet merupakan delik formil yang dilarang adalah perbuatannya bukan akibat yang ditimbulkan. Pemaknaan integrasi-sosial ialah upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang patuh hukum maka kriminalisasi santet ditujukan pemeliharaan stabilitas masyarakat agar saling melindungi tidak membalas dengan perbuatan main hakim sendiri

PENYULUHAN HUKUM TENTANG EFEKTIFITAS PENANGANAN PELANGGARAN DALAM HAL PENEGAKAN HUKUM PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

The 2019 Simultaneous Regional Head Elections became an evaluation material in terms of law enforcement against election violations and criminal acts, the number of violations and the lack of active public participation in submitting reports of alleged violations became the starting point for the service team to carry out legal counseling. The methods used are (1) pre-activity by surveying the location of the extension, (2) implementation of activities using the lecture method from the presenter, (3) evaluation by discussion and question and answer. The conclusions of the implementation of this legal counseling include: (1) knowing technically knowing the procedures for conducting elections: (2) knowing the forms of election violations and crimes: (3) knowing problems that may arise in the upcoming elections. Recommendations from the implementation of this activity are the need for harmonization of regulations related to law enforcement in resolving disputes and election violations and it is hoped that the community will be more active in participating and supervising the 2024 democratic party