Pengaturan dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perundang-undangan Indonesia

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua bentuk penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mengenai keterlibatan pihak ketiga ini, juga dibedakan atas dua bentuk yaitu pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (misalnya: mediator) dan pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (arbitor). Pembahasan mengenai pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum positif Indonesia lebih difokuskan pada kajian terhadap tujuh undang-undang baik yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa maupun undang-undang yang di dalamnya termuat pengaturan penyelesaian sengketa. Pilihan terhadap ketujuh undang-undang ini bukanlah dimaksudkan bahwa hanya ketujuh undang-undang ini yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebab, yang menjadi inti dari pembahasannya adalah mengidentifikasi model penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hukum positif Indonesia

Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Perusahaan yang Baik

Keterbukaan dalam pasar modal mempunyai makna bahwa menjadi suatu keharusan bagi emiten, Perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk kepada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai USAhanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut. Prinsip keterbukaan di pasar modal dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu primary market level, secondary market level, dan timely disclosure. Keterbukaan di pasar modal selain untuk kepentingan perlindungan hukum pemodal (investor) tetapi juga dapat menjadi suatu instrumen yuridis bagi upaya membangun Perusahaan yang sehat dengan pengelolaan yang baik

Gaya Komunikasi Pemimpin Baru PT. X Dalam Mensosialisasikan Perubahan Budaya Organisasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya komunikasi pemimpin baru PT. X dalam mensosialisasikan Perubahan budaya organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta metode yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa gaya komunikasi pemimpin baru PT. X adalah jenis Relinguising Style untuk mendukung staff dan Controling style saat menanyakan hasil produksi. Walaupun begitu terkadang bisa berubah menjadi Equalitarian pada saat rapat berlangsung ataupun Dynamic style untuk menyampaikan gagasan dan idenya saat berkunjung ke gudang produksi

Comparative Study on Solar Collector's Configuration for an Ejector-Refrigeration Cycle

Solar collector's configuration plays important role on solar-powered refrigeration systems to work as heat source for generator . Three types of solar collector consisting of flat plate, evacuated tube, and compound parabolic solar collectors are compared to investigate their performances. The performances consist of the behavior of heat which can be absorbed by the collectors, heat loss from the collectors and outlet temperature of working fluid at several slopes of the solar collectors. The new accurate analysis method of heat transfer is conducted to predict the performance of the solar collectors. The analysis is based on several assumptions, i.e. sky condition at Bandung is clear and not raining from 08.00 until 17.00 and thermal resistance at cover and absorber plate is negligible. The numerical calculation results confirm that performance of the evacuated tubes solar collector at the same operating conditions is higher than the others. For the case of an evacuated-tubes solar collector system with aperture area of 3.5 m2, the maximum heat which can be absorbed is 3992 W for the highest solar intensity of 970 W/m2 at 12.00 with horizontal position of the solar collector. At this condition, the highest outlet temperature of water is 347.15 K with mass flow rate 0.02 kg/s and inlet temperature 298 K

ANALISIS DAN IMPLEMENTASI BANDWIDTH MANAGEMENT DAN PENGATURAN HAK AKSES MENGGUNAKAN MIKROTIK ROUTEROS PADA PT. MULIA KNITTING FACTORY

ANALISIS DAN IMPLEMENTASI BANDWIDTH MANAGEMENT DAN PENGATURAN HAK AKSES MENGGUNAKAN MIKROTIK ROUTEROS PADA PT. MULIA KNITTING FACTORY - Mikrotik RouterOS, bandwidth management, hak akse

Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Di Kota Jambi

Based on Article 21 of the Fiduciary Law, it is stated that the Fiduciary Giver can transfer inventory items that are the object of the Fiduciary Guarantee. However, to protect the interests of the Fiduciary Recipient, the transferred object must be replaced with an equivalent object. However, there is a fiduciary giver who transfers the inventory object that is the fiduciary object but does not replace the object as it should. So that two problem formulations are drawn, namely, first, how is legal protection against fiduciary guarantees with objects in the form of inventory items at grocery stores, second, how is legal protection for creditors related to fiduciary guarantee objects in the form of inventory objects. This study aims to determine and analyze the implementation of guarantees fiduciary with the object in the form of inventory and to find out and analyze the legal protection of creditors related to the object of fiduciary guarantee in the form of inventory; The type of research used is the type of empirical juridical research. The results of the study show that, legal protection for fiduciary guarantees with inventory objects includes: Fiduciary givers can transfer inventory objects that are objects of fiduciary guarantees in the usual ways and procedures in trading businesses, this provision does not apply if there has been a breach of contract by the debtor and or third party fiduciary. Second, the implementation of legal protection for creditors in a fiduciary guarantee agreement is born from the making of a notarial deed of imposition of fiduciary guarantees, and continues to be confirmed by registration with the Fiduciary Registration Office in order to obtain a guarantee certificate. Abstrak Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Fidusia menegaskan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara. Akan tetapi terdapat pemberi fidusia yang mengalihkan benda persediaa yang menjadi objek fidusia akan tetapi tidak mengganti objek tersebut sebagai mana mestinya. Sehingga di tarik dua rumusan masalah yaitu, pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan pada toko kelontong, kedua, Bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan; Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Perlindungan Hukum terhadap jaminan fidusia dengan objek benda persediaan meliputi: “Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan di dalam usaha perdagangan, ketentuan ini tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga. Kedua, Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

This study aims to indentify and analyze (1) the arrangements regarding the form of legal protection for depositors at Sharia MFIs, (2) the limitations regarding the authority of OJK to depositors at Sharia MFIs. The research method used is juridical normative using a statute approach, conceptual approach and case approach. The results of this research are (1) Regulations regarding the form of legal protection for depositors in the form of preventive protection are clearly contained in the laws regarding MFIs. Meanwhile, repressive protection in the form of dispute resolution is carried out at the Religious Court,and it can be resolved through other means based on the agreement of the disputing parties if it is stated in the agreement. Legal protection regarding depositing customer funds in the form of LPS can be found in Article 19 of the laws regarding MFIs, government regulations that further explain the LPS rules for this Sharia MFIs do not yet exist, so it can be said that this LPS has not yet been formed, (2) The limitations of the OJK's authority are include about regulation, supervision and settlement of  Sharia MFIs, especially in terms of solvency and liquidity difficulties which are assisted by the Regency/City Government or other appointed parties. Furthermore, the Ministry of Cooperatives conducts the inspection with the Ministry of Internal Affairs and OJK on Sharia MFIs in terms of licensing and guidance. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada LKM Syariah, (2) batasan mengenai kewenangan OJK kepada nasabah penyimpan pada LKM Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan berupa  perlindungan preventif sudah secara jelas terdapat pada undang-undang mengenai LKM. Sedangkan perlindungan represif berupa penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui cara lain berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa bila dicantumkan pada perjanjian. Perlindungan hukum mengenai dana nasabah penyimpan berupa LPS dapat ditemukan pada undang-undangan mengenai LKM Pasal 19, peraturan pemerintah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai aturan LPS pada LKM Syariah ini belum ada sehingga dapat dikatakan bahwa LPS ini belum dibentuk, (2) Batasan kewenangan OJK diantaranya mengenai pengaturan, pengawasan serta penyelesaian terhadap LKM Syariah terutama dalam hal kesulitan solvabilitas dan likuiditas yang dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau kepada pihak lain yang ditunjuk. Sedangkan Kementerian Koperasi melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan OJK pada LKM Syariah dalam hal perizinan dan pembinaannya

Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (Cyber Notary) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan

This study aims to: 1.) To find out and analyze the Validity of the Authentic Deed against the Deed made electronically, 2.) To find out and analyze the Deed that was signed electronically. The main legal issue or legal issue to be investigated is the existence of a legal conflict between Article 15 paragraph (3) of Law No. 2 of 2014 concerning amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the position of a Notary and Article 18 Juncto Article 7 Juncto Article 5 paragraph (1) Juncto Article 5 paragraph (4) of Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 rning Information and Electronic Transactions. The problems studied in this concerning actions. study are: 1.) How is the application of the cyber notary concept based on the legislation? 2.) How is the validity of the deed made by a notary that is carried out electronically the era of in the era legal research i f the covid-19 pandemic?. The type of research used in this normative juridical law research. The approach used in this research is the Statute Approach and the Conceptual Approach. The legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis of the materials in this research is carried out by taking an inventory of all laws and regulations in accordance with the problems discussed, systemizing legislation related to the problem under study, and interpreting the legal materials as mentioned above with the problems that will be discussed in this thesis problem. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1.) Untuk mengetahui dan menganalisis Keabsahan Akta Otentik terhadap Akta yang dibuat secara Elektronik, 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi hukum terhadap Akta yang ditanda tangani secara Elektronik. Pokok persoalan hukum atau isu hukum yang akan diteliti adalah adanya konflik hukum antara Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 18 Juncto Pasal 7 Juncto Pasal 5 ayat (1) Juncto Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana penerapan konsep cyber notary berdasarkan peraturan perundang-undangan ? 2.) Bagaimana keabsahan akta yang dibuat oleh notaris yang dilakukan secara elektronik ?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Menginventarisasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas, Mensistemisasi Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan Menginterprestasikan bahan-bahan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam permasalahan tesis ini