DAMPAK YURIDIS PENARIKAN CEK MUNDUR DALAM MASYARAKAT

Surat cek bertanggal mundur disebut pula dengan Post Dated Cheque adalah surat cek yang diberi tanggal lebih kemud1an dari saat penerbitannya. Meskipun warkat cek mundur tersebut tidak diatur dalam I:itab Undang-undang HukuDl Perdata (KUHD)namun para pengusaha atau pedagang tetap menerbitkan, menerimanya, dan mempergunakan dalam Lalu Lintas Giral berdasarltan kesepakatan, kepercayaan, dan kebiasaan diantara para pihalt untuk memperlancar transaksi perniagaan

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DJ PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Pada t.anggal 29 Desember 1986 telah ditetapkan Undangundang NomoI 5 To.hun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi dasar berdirinya lingkungan baru peradilan, yaitu Peradilan TUN. Dengan adanya peradilan baru ini. maka ~ipenuhilah keinginan pasal 10 UU No 14/1970 tentang adanya empat lingkungan peradilan. yaitu 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3. Peradilan Militer, dan 4. Peradilan Tata Usaha Negara. Kehadiran peradilan ini memiliki latar belakang khusus sebagai alasan-alasanny

UPAYA KONSINYASI DALAM PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Penelitian Ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan hak atas tanah oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya mengenai upaya konsinyasi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam hal tidak tercapai kata sepakat mengenai besarnyaganti kerugran daLam pembebasan hak atas tana

PENGALIHAN SAHAM PERUSAHAAN KEPADA KOPERASI (SUATU TINJAUAN JURIDIS)

Program pemilikan saham perusaheen oleh koperasl ,sesuai dengan SK Menko EKVIN dan WASBNG No. SE 05/MEKUIN!1991 diprioritaskan bagi koperasi primsr , adapun cara pengalihan sahamnya dibedakan antara penempatan langsung (direct placement) dan meLarut bursa sesuei dengan cara-cara yang telah disepakati dengan BAPEPAM. Termasuk cara penempatan langsung adaLah hibah, jual-beli biasa yang dilpkukan oLeh koperasi didalam kapasitasnya sebagai investor dan jual beli saham yang diikuti dengan perjanjian gadai (dalam hal dana berasal dari perusahaan dan penerbit saham}, Cara kedua, yaitu meLalui bursa, pada dasarnya diperuntukkan bagi parusahaan yang sudah go public

PENGALIHAN SAHAM PERUSAHAAN KEPADA KOPERASI (SUATU TINJAUAN YURIDIS)

Program pemilikan sa ham p er-usaheen oleh ko per-a sl , se-s uat dengan SK Menko EKVIN dan WASB-~NG No. SE 05/M.EKUIN!1991 dipriori t as kan ba gt koperasi pr-Lmsr , P.dapun care peng8l.ihan sahamnya dibedakan entara penempatan langsung (direct placement) dan meLarut bursa s esuei dengan cara-cara yang telah di·sepakati dengan B~ptP~M. Termasuk cara penempatan langsung ada Lah hibah, jual-beli biasa yang dilpkukan o.Leh koperasi didalam kapasitasnya sebagai investor dan jual beli sah8m yang diikuti dengan perjanjian gadai (dalam hnl dana ber8sal dari p erusana an penerbit saham}, Car-a kedua, yai. tu meLaIui bursa, pada dasar-nya d.iperurrtukan bagi parusanaan yang sudah go public

PERLINDUNGAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat telah mampu menembus batas-batas negara. Perkembangan teknologi ini tidak dapat dilepaskan dari peranan komputer sebagai suatu alat Bantu yang tidak lagi sebatas alat penghitung (kalkulator), tetapi telah berkembang menjadi alat untuk memasukkan data, mengumpulkan dan mengelola serta mengeluarkan data yang lebih besar, sehingga segara permasalahan yang membutuhkan suatu keputusan dapat diambil dan dilaksanakan dengan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar pula. Komputer yang terdiri dari perangkat keras (hardware), perangkat. lunak (software) dan memori data (storage). Perangkat lunak (software) atau yang sering ditemahkan sebagai program komputer diartikan sebagai serangkaian instruksi yang mengendalikan atau mengubah operasi-operasi komputer. Program ini dapat dimuat secara permanen pada sirkuit integral atau disimpan pada disk magnetic atau pita perekam atau kartu kantung dll yang dimuatkan pada memori komputer jika diperlukan. Program komputer yang mulai dikenal sekitar lima puluh tahun yang lalu telah merubah secara urastis kehidupan masyarakat. Peranan. komputer sebagai alat meningkatkan produktifitas dan efektifitas kerja sudah tidak diragukan lagi. Masalahnya program komputer selain memberikan kemudahan juga telah menimbulkan beberapa permasalahan hukum

PENGALIHAN SAHAM PERUSAHAAN KEPADA KOPERASI (SUATU TINJAUAN YURIDIS)

Program pemilikan saham perusahaan oleh koperasi, sesuat dengan SK Menko EKVIN dan WASB-~NG No. SE 05/M.EKUIN/1991 diprioritaskan ba gt koperasi pr-Lmsr , P.dapun care peng8l.ihan sahamnya dibedakan entara penempatan langsung (direct placement) dan meLarut bursa s esuei dengan cara-cara yang telah di·sepakati dengan B~ptP~M. Termasuk cara penempatan langsung ada Lah hibah, jual-beli biasa yang dilpkukan o.Leh koperasi didalam kapasitasnya sebagai investor dan jual beli sah8m yang diikuti dengan perjanjian gadai (dalam hnl dana berasal dari perusanaan penerbit saham}, Cara kedua, yaitu melalui bursa, pada dasarnya d.iperurrtukan bagi parusanaan yang sudah go publi

EFEKTIFITAS PRANATA HUKUM KEPAILITAN DEWASA INI

Dalarn tahun-tahun terakhir ini, perkernbangan per-ekonornl an demi ki an pesatnya s ejal an d erizan per-kembanga n du ru a use ha , DaLarn rangka menjalankBn uaaha, perigusaha atau badan uaaha tidak jarang mendapat kan fasl Li,tas pinj:,rnan/kredit darf suatu Lernbaga keuangan, sperti bank atau perjanjian lainnya. Dengan dernikian telah timbul perikatan hutang-piutang antara debitur dengan kreditur. Apabi La debi tur dapat rnernenuhi kewajibannya s ecar-a sukarela, rnaka sesuai pasaL 1381 KUH Perdata, perikatan rnenjadi ha pus , Na-, mun sebali knya , a pabf La debi tur meLaLai, kan kewaji bannye da pa t ken kreditur melaksanakan haknya secara bertentangan dengan kehendak debi1lur? Berdesar-kan pasaL 1131 KUH Peroata bahwa r Sega.la kebendaaa n siberhutang menjadi jaminan a tas perikatanny8 s es eo rang; Beroas8rkan pasal tersebut, pada dasarnya kreditur rnernpunyai hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi; rnenempuh executorial beslag apabila menda pa t jaminan hi po td k atau g8dai; seri:a dapat menempuh dengan cara site umum kepailitan

LEMBAGA SEWA BELI SEBAGAI JENIS PERJANJIAN BARU DI LUAR KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA

Ternyata perjanjian dalam sewa beli ini banyak dilakukan dalam praktek dan tidak dijumpai dpalam Satu pasalpun di KUH perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian praktek yang ada mengenai sewa beli ini tidak bertentangan/sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH }perdata dimana keberadaan lembaga sewa beli ini diakui adanya serta diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH perata, yaitu bahwa untuk membuat suatu perjanjian sewa beli harus ada kata sepakat diantara kedua belah pihak, kedua belah pihak harus cakap dalam membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu serta kausa yang diperbolehkan. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya perjanjian sewa beli ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/rr/1980. Jika dalam praktek dapat dilihat bahwa hakekat perjanjian sewa beli adalah jual beli. Hal ini dikarenakan maksud para pihak adalah untuk memperoleh pemilikan suatu barang disatu pihak dan keinginan untuk memperoleh pembayaran atas harga barang dipihak lain dengan sejurnlah uang tertentu.Saran yang diberikan dalam penelitian kali ini adalah mengenai peraturan yang mengatur kegiatan sewa beli hendaknya tidak hanya sampai pada peraturan tingkat Menteri saja, tetapi bisa lebih ditingkatkan hingga suatu peraturan yang berbentuk Keppres maupun Undang-Undang. Da1am rangka mewujudkan pembentukan KUH Perdata Nasional kiranya dipikirkan juga oleh Pemerintah untuk mengatur masalah sewa beli, mengingat perkembangan dunia usaha dewasa ini cenderung semakin meningkat sesuai kebutuhaan masyarakat

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN DUNIA USAHA MELALUI PRAKTEK KEGIATAN LEASING

Sebagai a</al dari pr-oses pembuatan perjanjian leasing, pihffi I calon nasabah mengajukan permohoanan kepada pihak perueahaan leasing yang dipilihnyaagar diperkenankan untuk menggunakan fasilitas jasa leasing. Permohonan tersebut dibuat secara tertulis dan dilampiri dengan usuian rencana leasing/lease proposal yang biassnya dituangkan dalam bentuk formul!r yang dised!akan oleh pihak perusahaan leasing,(biasa disebut Formulir permohonan Leasing/Lease Application Form)