Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa

The meaning and understanding of democracy along the histories of Indonesian government give specific meaning for the development of democracy in Indonesia. There are a lot of democracy paradox or democracy irony that happened in the orde lama era, orde baru era and reformasi era. The process and the development of democracy, finally face to face with the interest of power in the contexts of political trap that is true undemocratic. General election 2004 and Directly Regional Head Election 2005 are being momentum in the implementation of democratic governance, also challenge for political actors and community to raise cultural and structural democracy. By the way, Indonesian democracy still left some questions, that is, whether we prepare and capable to develop democracy without any irony or paradox.Kata kunci : paradox demokrasi, pilkada, membangun demokras

Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa

The meaning and understanding of democracy along the histories of Indonesian government give specific meaning for the development of democracy in Indonesia. There are a lot of democracy paradox or democracy irony that happened in the orde lama era, orde baru era and reformasi era. The process and the development of democracy, finally face to face with the interest of power in the contexts of political trap that is true undemocratic. General election 2004 and Directly Regional Head Election 2005 are being momentum in the implementation of democratic governance, also challenge for political actors and community to raise cultural and structural democracy. By the way, Indonesian democracy still left some questions, that is, whether we prepare and capable to develop democracy without any irony or paradox.Kata kunci : paradox demokrasi, pilkada, membangun demokras

IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS KOTA BANDAR LAMPUNG)

Penerimaan negara yang didapat dari sektor pertambangan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan memiliki kontribusi mencapai hampir 10 % dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, sektor pertambangan tidak lepas dari dampak negatif terhadap lingkungan dan khususnya kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan kepada Daerah untuk memaksimalkan pendapatan melalui sektor pertambangan. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dibebani amanah besar sebagai pengelola kegiatan sektor pertambangan untuk ruang lingkup satu provinsi, yang tentu saja bukan perkara mudah, sehingga menarik untuk dikaji bagaimana implementasi terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan 1) mengkaji implementasi kebijakan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung 2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 3) merumuskan strategi untuk mencapai pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan. Untuk menjawab tujuan pada poin (1) dan (2) digunakan metode analisis data Miles dan Huberman, dan untuk menjawab tujuan pada poin (3) digunakan metode analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi kebijakan telah sampai pada kegiatan evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pemprosesan permohonan izin baru. Untuk implementasi kebijakan pengawasan pertambangan menunjukkan hasil yang belum optimal dengan indikasi adanya kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan menurunnya ketaatan pelaporan kegiatan pengelolaan lingkungan pasca kebijakan diberlakukan. 2) Faktor pendukung implementasi kebijakan adalah a) Adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan, b) Pembentukan UPTD yang bertugas membantu fungsi dinas, c) SOP pelayanan perizinan yang melibatkan forum BKPRD Kota. Faktor penghambat implementasi adalah a) Dukungan sumberdaya (Personil, anggaran, fasilitas) yang terbatas, b) Fungsi koordinasi yang lemah, c) Sikap pembiaran top management terhadap tidak optimalnya fungsi UPTD, d) Tupoksi UPTD dan Bidang Pertambangan Umum yang tumpang tindih. 3) strategi yang dapat dilakukan adalah ketegasan dari pemerintah untuk memberantas PETI yang sangat merusak lingkungan dan memaksa perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dengan penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas bagi pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajibannya. Kata Kunci : Implementasi, Pertambangan Berkelanjutan, Strategi Pengelolaan, SWOT The State revenue obtained from the mining sector has increased every year and has contributions reaching nearly 10% of the State Budget total. However, the mining sector unavoidable with the negative impacts on the environment and in particular to do with the autonomous region policies which gives the power to the regions to maximize income through mining sector. The Lampung Provincial Mining and Energy Department vested with the great mandate as the mining Manager to the scope of one province, which of course is not easy, so it is interesting to review how the implementation against the policy. This research aims to 1) assess implementation of the policy at the Lampung Provincial Mining and Energy Department in the city of Bandar Lampung 2) identify factors supporting and restricting the policy implementation policy 3) formulating strategies to achieve mining sustainable management. To answer the purpose in points (1) and (2) used Miles and Huberman data analysis methods, and to answer the purpose in points (3) used a SWOT analysis method. The results showed that 1) implementation of the policy have come to the mining permit evaluation activities and a new permit application processing. For the implementation of the supervision policy shows a not optimal results with indication of the emerge of illegal mining and declining observance of environmental management activities reporting post policies enforced. 2) the endowments policy implementation factor was a) the existence of clear guidelines in the implementation of the policy, b) formation of the Technical Implementation Unit (TIU) in charge of helping the Department, c) SOP service licensing involving BKPRD forum. Factors restricting implementation is a) Limited support resources (personnel, budget, facilities) b) feeble coordination Functions, c) top management's attitude issues towards not optimal TIU function d) The overlap of authorities 3) Recommendation strategy is the determination of the government to eradicate illegal mining which extremely damage the environment and forcing the company to meet its obligations under the provisions of legislation, with law enforcement and sanctions expressly for mining permits holders which do not meet their obligations. Keywords: Sustainable Mining, Management Strategy, SWOT Analysi

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Balkondes Kabupaten Magelang

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di 20 Balkondes yang terletak di Kecamatan Borobudur sekitaran kawasan Candi Borobudur. Pembangunan Balkondes dilaksanakan pada awal tahun 2017, sehingga dengan rentang waktu hingga kini tahun 2020 harus dilihat bagaimana capainnya dan faktor-faktor apa saja yang ikut mempengaruhinya. Metode penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif menggunakan data sekunder seperti studi kepustakaan, buku, jurnal, skripsi, internet dan sumber-sumber lain yang sekiranya masih terkait. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan tiga tahapan pemberdayaan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberian daya. Penyadaran, ditujukan dalam menggali potensi pada masing-masing desa guna mengetahui ciri khas serta produk utama di setiap Balkondes. Namun, terdapat beberapa Balkondes yang memiliki ciri khas atau produk unggulan yang sama; Pengkapasitasan, sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan lebih terfokus kepada perangkat desa, sehingga penerimaan penyadaran terhadap potensi desa tidak diterima secara sepenuhnya oleh masyarakat; Pemberian Daya, ditujukan agar masyarakat mampu secara mandiri mengelola Balkondes, namun pengaruh dalam top down sangatlah besar

PERSEPSI, SIKAP DAN PERILAKU PENGOLAH IKAN ASAP DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI SENTRA PENGASAPAN IKAN DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan sentra pengasapan ikan terbesar di Kabupaten Demak. Produksi ikan asap yang mencapai 8-9 ton per hari menunjukkan betapa banyaknya dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pengasapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji persepsi pengolah ikan asap mengenai pengelolaan lingkungan di Sentra Pengasapan Ikan Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, (2) Mengkaji sikap pengolah ikan asap terhadapa pengelolaan lingkungan di Sentra Pengasapan Ikan Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan (3) Mengkaji perilaku pengolah ikan asap dalam mengelola lingkungan di Sentra Pengasapan Ikan Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling melalui diskusi dan wawancara dengan panduan kuesioner serta pengamatan secara langsung. Responden dalam penelitian ini adalah pengolah ikan asap di Sentra Pengasapan Ikan Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Persepsi pengolah ikan asap mengenai pengelolaan lingkungan di Sentra Pengasapan Ikan Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yakni kondisi kualitas lingkungan menjadi lebih baik ketika kegiatan pengasapan ikan direlokasi di sentra pengasapan ikan. Untuk memperbaiki kondisi kualitas lingkungan diperlukan adanya pengelolaan terhadap limbah cair, limbah padat dan asap meskipun kegiatan pengasapan ikan di Sentra Pengasapan Ikan Desa Wonnosari Kecamatan Bonang tidak memiliki dampak lingkungan yang cukup berarti, (2) Sikap pengolah ikan asap terhadap pengelolaan lingkungan di Sentra Pengasapan Ikan Desa Wonosari Kecamatan Kabupaten Demak adalah mendukung terciptanya kondisi kualitas lingkungan sentra pengasapan ikan yang lebih bersih untuk menghasilkan produk ikan asap yang higienis. Sikap tersebut ditunjukkan dengan sikap positif pengolah ikan dalam mengelola limbah cair yang dihasilkan dari proses pencucian ikan sebelum dibuang ke badan air melalui IPAL, mengelola limbah padat yang dihasilkan untuk dimanfaatkan menjadi produk hasil samping yang bernilai ekonomi, mengelola asap dengan membuat ventilasi dan meninggikan cerobong agar asap yang dihasilkan tidak mengganggu kesehatan. Sikap tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi akibat pengasapan ikan, (3) Perilaku pengolah ikan asap dalam mengelola lingkungan di Sentra Pengasapan Ikan Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak telah dilakukan pada tiap tahapan proses produksi mulai dari persiapan bahan baku dan bahan pembantu hingga proses pengasapan ikan. Limbah cair yang dihasilkan diolah melalui IPAL sebelum dibuang ke badan air, limbah padat yang dihasilkan telah diolah menjadi produk hasil samping yang menghasilkan keuntungan, dan asap yang keluar dikelola melalui ventilasi dan cerobong asap sehingga dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pengasapan ikan dapat diminimalisir Kata Kunci : Persepsi, Sikap, Perilaku, Pengelolaan Lingkungan, Pengasapan Ikan, Wonosari Bonang Demak is the largest of smoked fish center in Demak. Smoked fish production reached 8-9 tons per day show how much the environmental impact resulting from fish processing activities. This study aims to (1) Assess the perception of smoked fish processor on environmental management in the Smoked Fish Center, (2) Assess the attitudes smoked fish processors on environmental management in the smoked fish Center and (3) Assessing the behavior of smoked fish processors to manage the environment in Smoked Fish Center This type of research is descriptive research with qualitative methods. While the sampling technique is done by purposive sampling techniques through discussions and interviews with the questionnaire guide and direct observation. Respondents in this study is smoked fish processors in Smoked Fish Center and related parties. The results showed that (1) The perception of smoked fish processors on environmental management in the Smoked Fish Center namely environmental quality conditions are better when smoked fish processing activities relocated in Smoked Fish Center. To improve environmental quality conditions necessary to the management of liquid waste, solid waste and smoke despite smoked fish processing activities in Smoked Fish Center has no significant environmental impact, (2) The attitude of smoked fish processors for environmental management in Smoked Fish Center is supporting environmental quality conditions of smoked fish center to produce cleaner and hygienic smoked fish. The attitude shown by the positive attitude fish processors that manage liquid waste from washing the fish before being discharged through the WWTP (Waste Water Treatment Plant), managing solid waste to be utilized as a product byproduct of economic value, manage the smoke by creating ventilation and elevate the chimney in order the smoke is not detrimental to health. The attitude is to minimize the environmental impact caused by smoked fish processing, (3) The behavior of smoked fish processors to manage the environment in Smoked Fish Center has been performed at each stage of the processing from preparation of raw materials and auxiliary materials to the smoked fish processing. Wastewater produced is processed through the WWTP before being discharged, solid waste produced has been processed into byproducts that generate profits, and the smoke that comes out is managed through the vents and chimneys that the environmental impacts from the smoked fish processing can be minimized Keyword : Perception, Attitude, Behavior, Environmental management, Smoked Fish Processin

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Sektor Pariwisata Balkondes Giritengah di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang

Balkondes merupakan program dari Kementerian BUMN yang konsepnya berasal dari rancangan para Kades di Kecamatan Borobudur pada tahun 2013 dengan konsep Gerai Ekonomi Desa. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisisi strategi pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata melalui Balkondes Giritengah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Indikator yang digunakan memiliki enam tahapan yaitu yaitu tahap persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif, performalisasi rencana, pelaksana kegiatan, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap persiapan belum optimal karena konsep Balkondes diinisiasi oleh para kades di Borobudur namun dibuat secara top down. Tahap pengkajian belum optimal karena pengkajian tidak dilakukan menyeluruh. Tahap perencanaan alternatif kegiatan belum optimal karena potensi yang ditampilkan di etalase Balkondes harus mendapat izin dari Kades. Tahap pemformalisasi kegiatan sudah optimal karena dana terpenuhi. Tahap pelaksana belum optimal akibat konflik vertikal antara BUMN dan Pemerintah Kabupaten Magelang. Tahap evaluasi menjelaskan tidak sinergisitasnya BUMN dan Pemkab Magelang sehingga berdampak terhadap masyarakat