Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dengan fokus penelitian, yakni: (1) Peran dan penetapan kebijakan akuntansi masjid; dan (2) Penerapan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan organisasi masjid. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif pendekatan studi fenomenologi transcendental dengan mengambil situs dan lokasi penelitian Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Data diperoleh melalui teknik wawancara pada key informan sebanyak 12 (dua belas) orang dengan status jamaah, donatur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Bendahara, Sekretaris, dan Karyawan Masjid. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi dan metode analisis data dilakukan melalui tahapan intentional analysis, epoche, dan eidetic reduction. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dalam praktek akuntansi menggunakan standar baku PSAK No. 45 Tahun 2011 tentang Organisasi Nirlaba meliputi lporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perilaku praktek akuntansi dijamin oleh kualitas keimanan yang baik oleh adanya nilai-nilai amanah, istiqomah, uswah, mas’uliah, dan li jami’ il-ummah sebagai pedoman perilaku para pengelola masjid, struktur organisasi dengan SDM kompeten, dan peran jama’ah serta pengakuan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Prinsip akuntabilitas dipandang sebagai bagian dari ibadah dengan pola pertanggungjawaban vertikal dan horizontal. Pola vertikal kepada Badan Pengawas, Pemrov Jawa Timur dan terutama pertanggunjawaban kepada Allah SWT sebagai upaya mendapatkan ridho-Nya. Pola horizontal ditujukan para donatur masjid dan masyarakat. Penerapan akuntabilitas laporan keuangan ditandai oleh penerapan PSAK 45 dengan penyusunan laporan keuangan secara periodik setahun sekali disampaikan kepada Badan Pengawas sebagai Auditor Intern dan Gubernur Jawa Timur. Pelaporan keuangan kepada donatur dilakukan sebatas nilai dana yang disumbangkan pada saat dana sumbangan tersebut selesai pemanfaatan. Prinsip transparansi dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, dan tanggung jawab Badan Pengelola Masjid serta pemberian kemudahan akses informasi laporan keuangan, penyusunan mekanisme pengaduan, dan peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media-media publik. Namun demikian, laporan keuangan belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh auditor independen sehingga mengurangi nilai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan itu sendiri

Aman Syar`i, Qonuni, Dan Siyasi : Makna Akuntabilitas Keuangan PKS Dalam Bingkai Etnografi

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendiskripsikan makna akuntabilitas keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan budayanya. Tujuan penelitian tersebut dicapai menggunakan paradigma interpretif sebagai pijakan dan metode etnografi Spradley dengan alur penelitian maju bertahap. Berdasarkan kajian Indonesia Corruption Watch (ICW), PKS memiliki tata kelola paling bagus di antara partai politik peserta pemilu 2014, sehingga menjadi objek dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini sebelas orang yang terdiri dari unsur Majelis Syuro (MS), Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Dewan Syariah Pusat (DSP), dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Hasil penelitian ini menemukan makna Akuntabilitas Keuangan PKS, yakni: Aman Syar`i, Aman Qonuni, dan Aman Siyasi (“Tiga Aman”). Aman Syar`i, bermakna kepatuhan terhadap syariah, tidak bertentangan dan melanggar syariah serta dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah SWT. Aman Qonuni bermakna kepatuhan terhadap hukum positif dan tidak melanggar peraturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis kepada negara melalui Komisi Pemilihan Umum ((KPU) dan Kementrian Dalam Negeri. Aman Siyasi bermakna tidak melanggar etika publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara politis kepada konstituen dan publik. Aman Syar`i menjadi spirit PKS untuk melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Partai kepada stakeholders PKS dengan implementasi Aman Qonuni, dan Aman Siyasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan konsep akuntabilitas keuangan partai politik, perbandingan terhadap praktek akuntabilitas keuangan partai politik, dan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengkaji dan memperbaiki peraturan-peraturan yang terkait dengan akuntabilitas keuangan partai politik

Pengaruh Self Efficacy, E-Commerce Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengambilan Keputusan Berwirausaha Lulusan Program Studi Akuntansi Di Universitas Palangkaraya

Berwirausaha merupakan salah satu solusi dalam mengatasi persoalan tenaga kerja khususnya pengangguran yang masih menjadi topik hangat bagi masyarakat Indonesia. Minat berwirausaha saat ini dapat dikembangkan dan diterapkan dari usia muda sehingga banyak para wirausahawan yang bermunculan dari golongan anak muda. Proses berwirausaha dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari dalam lingkungan sekitar. Konsep e-commerce memberikan banyak kemudahan dan kelebihan dibandingkan dengan konsep belanja yang konvensional, diantaranya semua informasi yang diinginkan dapat diakses lebil lengkap dan cepat tanpa dibatasi waktu dan tempat. Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membantu pengolahan data bagi pihak yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self efficacy, e-commerce dan sistem informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan berwirausaha pada lulusan program studi akuntansi di Universitas Palangkaraya. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self efficacy, e-commerce dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan berwirausaha

Mengungkap Praktik Penetapan Harga Dalam Jual-Beli Properti Syariah Tanpa Bank

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik penetapan harga properti syariah tanpa bank. Penelitian ini menggunakan paradigma postmodernisme dalam upaya untuk merekonstruksi penetapan harga jual berkeadilan. Pendekatan etnometodologi posmodernisme digunakan untuk menemukan cara atau metode penetapan harga berdasarkan nilai keadilan Islam. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di lapangan, dokumentasi serta wawancara mendalam dengan orang-orang yang berkaitan dengan penetapan harga di PT. Panderman Properti Syariah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan indeksikalitas berkeadilan dan refleksivitas berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat cara dalam menetapkan harga, yakni menjalankan ketentuan syariah, menentukan tujuan penetapan harga, menghitung biaya dan menentukan keuntungan yang adil, serta mekanisme penawaran dan pembuatan kontrak. Penetapan harga jual berkeadilan dilakukan dengan cara memperhatikan hak-hak para stakeholder baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan secara langsung dengan operasional perusahaan. Masing-masing stakeholder dipenuhi haknya secara seimbang. Dari proses rekonstruksi dihasilkan metode penetapan harga jual berkeadilan yaitu metode cost plus mashlahah minus exploitative profit. Pada metode ini, biaya yang dihitung dan diakui adalah biaya privat dan biaya publik. Sedangkan keuntungan yang ditentukan adalah keuntungan maslahah yaitu keuntungan bagi semua pihak (stakeholder) dikurangi keuntungan yang bersifat eksploitatif (exploitative profit). Hasil penelitian ini memberikan informasi empiris mengenai fenomena berkembangnya cara menetapkan harga berdasarkan nilai Islam. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan para pembuat kebijakan atau standar untuk merumuskan aturan baku terhadap jual- beli properti syariah tanpa Ban

Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Dengan Model Four Leyer's Of Controt Dan Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Di Universitas Brawijaya)

Penelitian ini menggunakan teori kontinjensi untuk menguji pengaruh SPM dengan elemen four Lever’s of Control (LOC), yang mencakup beliefs system, boundary system, sistem pengendalian diagnostik, dan sistem pengendalian interaktif terhadap kinerja pegawai dan untuk menguji pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai Universitas Brawijaya. LOC diperkenalkan pertama kali oleh Simon (1995) dan mengungkapkan bahwa kekuatan dari LOC yaitu bahwa dalam pengimplementasian strategi tidak dapat digunakan sendiri-sendiri, namun saling melengkapi bila digunakan secara bersamaan. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data probability sampling dengan teknik cluster random sampling kepada pegawai kecuali pejabat struktural UB. Sebanyak 355 responden berpartisipasi dalam penelitian ini yang berasal dari 7 Fakultas dan Rektorat. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner dan dianalisis dengan SEM-PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa boundary system, sistem pengendalian diagnostik dan remunerasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai UB. Sementara itu, bukti empiris menunjukkan bahwa beliefs system dan sistem pengendalian interaktif tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai UB