5 research outputs found
. Membangun Kembali Konsep Nilai Tambah Syariah Menggunakan Nilai-Nilai Ekonomi Islam Demi Hari Esok Yang Lebih Baik.
Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep nilai tambah syariah
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi
literatur yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan
menghimpun data dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini adalah nilai tambah
syariah merupakan nilai tambah ekonomi (dalam bentuk uang), mental dan
spiritual dalam bentuk (rasa altruistik, senang, dan persaudaraan, keadilan,
kebenaran, kejujuran dan kepercayaan, ikhlas, memelihara alam dan, dan rasa
kehadiran Tuhan.) yang didapatkan, diproses, dan didistribusikan dengan cara
yang halal yang di dalamnya melekat akhlak sebagai urat nadi dalam segala
aspek kehidupan (termasuk akuntansi) sebagai bentuk ibadah dan untuk
menjalankan amanat dan tanggung jawab dari sang pemilik harta yang hakiki
yaitu Tuhan. Karena sejatinya harta bagi manusia hanyalah pemberian hak milik
sementara dari Tuhan agar dikelola oleh manusia yang akhirnya akan tetap
kembali pada Sang pemilik hak milik yang Hakik
Institusionalisasi Kartu Kredit Pemerintah Dalam Belanja Uang Persediaan Pemerintah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan pelembagaan kartu kredit pemerintah dalam pembayaran uang persediaan melalui perspektif teori new institutional sociology di lingkup KPPN Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma Interpretif dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keunggulan yang ditawarkan oleh kartu kredit pemerintah menarik minat pengguna yaitu keamanan bertransaksi, kebijakan bebas pajak dan kemudahan dalam pelaporan pertanggungjawaban. Dalam optimalisasi kartu kredit pemerintah pada KPPN Gorontalo dan satker wilayah kerjanya masih memiliki beberapa hambatan yang perlu dievaluasi kembali yaitu penerbitan/pergantian kartu yang dilakukan oleh pihak perbankan masih membutuhkan waktu yang cukup lama dan terbatasnya jumlah merchant yang menyediakan mesin EDC di wilayah Gorontalo. Selanjutnya dalam proses pelembagaan kartu kredit pemerintah yang terjadi di lingkup KPPN Gorontalo menunjukan terjadinya gejala institutional isomorphism yaitu mimetic, coercive, dan normative. Selain itu, indikasi terjadinya decoupling juga ditemukan dalam implementasi kartu kredit pemerintah
Konsep Akuntabilitas Pemimpin Rumah Sakit Islam Berbasis Pemaknaan Terhadap Din
Rumah sakit merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang penyelenggaraannya diatur dengan Undang-undang tersendiri dan pengelolaannya tidak bisa dipisahkan dengan interaksi serta empati antar manusia. Kepentingan terhadap akuntabilitas menjadi semakin besar, bagi rumah sakit yang membawa misi keagamaan. Konsep akuntabilitas berbasis agency ataupun stakeholder theory yang hampa dari nilai-nilai tauhid, tentunya tidak bisa sepenuhnya dijadikan dasar akuntabilitas pemimpin rumah sakit Islam. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep akuntabilitas pemimpin rumah sakit Islam yang didasarkan pada pemaknaan terhadap din sebagai kesatuan ajaran Islam dalam artian yang sesungguhnya. Data lapangan diperoleh berupa kajian literatur, hasil pengamatan dan wawancara dengan informan, terutama pemimpin Layanan Bimbingan Rohani (LBR), Layanan Nafsul Mutamainnah (LNM) dan Layanan Pasien Duafa (LPD) di Rumah Sakit Islam Jakarta, Pondok Kopi (RSIJ-PK). Hasil pemaknaan terhadap din berupa nilai-nilai etika dan moral Islam yang diturunkan dari prinsip din berupa keberutangan, kepatuhan, kebijaksanaan dan kefitrahan, dikombinasikan dengan data lapangan dan kemudian diolah dengan metode akal budi din. Metode ini pada dasarnya adalah menangkap makna atau substansi dari realitas melalui proses identifikasi keteraturan dan pola data untuk kemudian dihubungkan dengan kerangka analitis dari pemaknaan terhadap din dalam dimensi vertikal dan horizontal. Penelitian ini menghasilkan beberapa konsep akuntabilitas pemimpin rumah sakit Islam dengan tingkat abstraksi yang berbeda-beda dan merupakan rumusan dari kajian filosofis dan empiris. Secara umum, rumusan konsep akuntabilitas pemimpin rumah sakit Islam berbasis pemaknaan terhadap din adalah pelaksanaan tanggung jawab pemimpin berupa pelayanan kepada pasien secara berkhidmat dalam pengobatan rohani dan pendampingan sakratul maut; ketaatan pada aturan; tindakan perbaikan mutu; dan perwujudan keselarasan sesuai syariat dalam penguatan keimanan dan penanganan jenazah serta keadilan bagi pasien khususnya duafa
Membangun Kesadaran Etika Akuntan Berdasarkan Perspektif Insan Kamil. Trilogi Pemikiran Iqbal, Hawkins Dan Jung Dalam Metode Cinta
Penelitian ini bertujuan membangun kesadaran akuntan dalam beretika menurut perspektif Insan
Kamil. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran etika, metode Consciousness In Nature
Transcendence in Action (CINTA) sebagai pemantik perjalanan akuntan dalam menumbuhkan
kesadaran etika (evolusi) sehingga mengalami proses kemenjadian menuju tingkatan Insan
Kamil. Metode CINTA dioperasionalkan menjadi tiga tahapan yang memuat perjalanan kedalam
diri dan penemuan diri sejati (intrapersonal), kesadaran tumbuh dari interaksi personal dan
lingkungan (interpersonal) serta kesadaran melampaui personal yang ada (transpersonal). Data
yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil
wawancara terhadap para informan akuntan, partisipasi peneliti serta pengamatan langsung.
Data sekunder merupakan data tekstual pemikiran M. Iqbal berupa gerak dan arah khudi menuju
Insan Kamil, pemikiran David R Hawkins mengenai Peta Kesadaran yang memuat perjalanan
jiwa serta pemikiran Carl Gustav Jung yang membahas psikologi transpersonal. Penelitian ini
menampilkan rekam jejak jiwa akuntan dalam menapaki proses kesadaran sehingga dapat
menumbuhkan nilai-nilai kesucian diri (fitrah) yang mampu memberikan pancaran cahaya ilmu
pengetahuan, nilai-nilai kesadaran yang menggerakkan potensi kreasi manusia, nilai-nilai
keilahian yang membentuk karakter diri serta nilai-nilai kesempurnaan yang menumbuhkan
benih-benih kebijaksanaan akuntan dalam beretika. Proses pertumbuhan kesadaran etika
akuntan tersebut akan menghasilkan bangunan ilmu pengetahuan, daya kreasi, karakter serta
kebijaksanaan dir
Signifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Mitifikasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian: Perspektif Barthesian
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses signifikasi dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
dan mengulik mitos LHP BPK atas LKPD. Metode penelitian yang digunakan
adalah postrukturalis-kritis dengan pemikiran Roland Barthes. Pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara, participant observation dan dokumentasi serta
dianalisis menggunakan analisis semantik. Hasil penelitian mengungkapkan
beberapa hal; Pertama, proses signifikasi dalam LHP BPK terjadi ketika
pemeriksa melakukan sinkronisasi antara; kondisi, kriteria, akibat, dan penyebab
yang ditujukan untuk menyeragamkan struktur bahasa dengan
mempertimbangkan relasi serta aturan yang mengatur unsur-unsur tetanda yang
disepakati, sehingga terjalin komunikasi yang saling memahamkan antara satu
dengan lainnya yang disampaikan lewat bahasa. Kedua, titik simpul atau
anchorage dari pesan linguistik dalam Laporan BPK adalah frasa “Menurut opini
BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material...,” sementara relay atau pengirim pesannya adalah
frasa “Laporan atas Laporan Keuangan”. Ketiga, makna konotatif opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) adalah “pengelolaan keuangan yang sudah amanah
dan jujur.” Makna ini lebih mewakili hasil reproduksi makna dari para propagandis
daripada makna denotatifnya dan telah menjelma menjadi mitos yang
mencitrakan kebaikan dan keteladanan, meskipun bisa saja menipu dan
manipulatif karena bercampur dengan ideologi yang berorientasi pada
kekuasaan, hegemoni, dan status quo. Implikasi temuan-temuan tersebut
adalah perlunya sikap kehati-hatian yang memadai bagi pihak-pihak yang
berkepentingan atas LHP BPK dalam menyikapi LKPD yang telah memperoleh
opini audit, termasuk opini WTP sebagai dampak telah terjadinya pemitosan
makna konotatif atas opini WTP