OPTIMALISASI FUNGSI DAN KEDUDUKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA TATA RUANG DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang (RTR). Dalam praktek, KLHS hanya ditempatkan sebagai dokumen pelengkap atau syarat formil dan terdapat ketidaksesuaian materi muatan dalam KLHS dengan kebutuhan pengaturan RTR.Pembaruan fungsi dan kedudukan KLHS dalam sistem hukum lingkungan Indonesia menjadi penting, serta mengatur secara tegas kebutuhan materi pengaturan RTR untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini digunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan utuh menyeluruh. Pola penelitian dan pengkajian terapan terhadap hukum, lingkungan dan tata ruang bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijaksanaan dalam kedudukan KLHS dalam perencanaan tata ruang. KLHS merupakan kajian ilmiah bertujuan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang. Pencegahan terhadap kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu peraturan. RTR sebagai salah satu-satunya dokumen hukum rencana sekaligus instrument hukum pengendali yang menjadi dasar bagi terkait seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus diperkuat kedudukannya dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, sehingga KLHS harus diperbarui fungsinya agar harmonis dan sesuai dengan kebutuhan pengaturan RTR untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dan keadilan bagi generasi kini dan mendatang

PENGARUH BOARD SIZE, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012)

ABSTRAK PENGARUH BOARD SIZE, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012) FATHURRAHMAN PRIYANTA F.0309019 Indonesia merupakan negara dimana perusahaan-perusahaan menganut two-tier system dalam pengelolaannya. Sistem tersebut membuat perusahaanperusahaan di Indonesia sudah memliki struktur organisasi yang terpisah antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Hal itu tentu akan memicu timbulnya konflik agensi antara pemillik dengan manajer perusahaan. Untuk mengatasinya, maka perlu dilakukan penyatuan kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan. Penyatuan kepentingan tersebut dapat dilakukan dengan adanya penerapan good corporate governance Nilai perusahaan merupakan bentuk gambaran kepercayaan masyarakat terhadap kondisi yang telah dicapai perusahaan pada satu periode tertentu, dalam proses kegiatan dan tujuannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh board size, proporsi komisaris independen dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan, dengan karakteristik perusahaan (size, leverage, profitability) sebagai variabel kontrol. Berdasarkan pengambilan sampel yang menggunakan metode purposive sampling, total data perusahaan yang digunakan sebagai penelitian adalah sebesar 70 perusahaan dengan jangka waktu observasi 4 tahun sehingga didapat 280 perusahaan manufaktur yang listing di BEI dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik regresi berganda untuk membuktikan hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel board size, proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan yang dalam penelitian ini diukur menggunakan Tobin’s Q secara parsial, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan perusahaan. Kata Kunci: Ukuran Dewan, Proporsi Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, Nilai Perusahaa

Tegal Tourism Object Selection Decision Support System Using Fuzzy Logic

There are many agencies that have databases but are left without proper management. For example, in tourist attractions in Kota & Kab. Tegal, along with the rapid development of tourism technology, the tourism industry requires the tourism industry to apply information technology to provide convenience for tourists to find out tourist areas according to the cost, and the distance of the tourist attractions entered. The provision of tourism information helps tourists to consider and make decisions to travel. Tahani Fuzzy Logic was chosen because the concept of Fuzzy logic is easy to understand, flexible, and because the Tahani logic method is a form of decision support where the main tool is functional with the main input criteria determined by the user/tourist. This system was implemented using web programming and MySQL database, where the variables to be considered are Type of Tour, Number of Facilities, Price of Tour Tickets, Number of Tourist Visitors, Travel Distance from City Center. The results of this study are a decision support system for tourism selection in Tegal using Fuzzy Tahani which can recommend tourist attractions in Tegal which are determined by tourists depending on tourist criteria based on the firestrength of the selected variable

Automatic Essay Scoring Using Data Augmentation in Bahasa Indonesia

Essay is one of the assessments to find out the abilities of students in depth.  UKARA is an automatic essay scoring development that combines NLP and machine learning.  This study uses the datasets provided for the UKARA challenge which consists of 2 types, datasets A and B. The dataset provided is still small for the model creation  process so that it is one of the causes of the resulting model is not optimal. This research focuses on the process of adding or augmenting data using EDA (Easy Data Augmentation Techniques). There are four methods applied, namely Synonym Replacement (SR), Random Insertion (RI), Random Swab (RS), and Random Deletion (RD).  The data is used for model creation by using the BiLSTM method. Performa model evaluated using confusion matrix with nilai accyouracy, precision, recall dan f-measure.The results showed that the dataset A without augmentation using k-fold cross validation produced the highest accuracy value with a value of 85.07%. While the results in data B show EDA insert with k-fold cross validation of 72.78%

IMPLIKASI PERUBAHAN PERUNTUKAN PRASARANA DAN SARANA TERHADAP PEMILIK RUMAH DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

Kebutuhan terhadap perumahan telah mengalami peningkatan, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat dunia, terutama pada masyarakat perkotaan, dimana populasi penduduknya sangat besar, sehingga memaksa pemerintah untuk berupaya memenuhi kebutuhan akan perumahan di tengah berbagai kendala seperti keterbatasan lahan perumahan. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu implikasi perubahan peruntukan prasarana dan sarana terhadap pemilik rumah yang mengalami kerugian di kawasan permukiman dan arah pengaturan peruntukan prasarana dan sarana di kawasan permukiman dalam mewujudkan lingkungan yang teratur, serasi dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yang menitikberatkan terhadap data sekunder yang difokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Analisis data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif yakni memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi perubahan peruntukan prasarana dan sarana terhadap pemilik rumah yang mengalami kerugian di kawasan permukiman yaitu terjadi eksklusifitas dalam pemanfaatan fasilitas tersebut, karena fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan public goods yang pemanfaatannya tidak dipungut biaya dan tidak boleh ada pihak yang dikecualikan dalam pemanfaatan fasilitas tersebut. Pemilik rumah dapat mengajukan tuntutan kepada pengembang perumahan untuk mendapatkan kompensasi akibat dari kerugian yang dialaminya. Arah pengaturan peruntukan prasarana dan sarana di kawasan permukiman dalam mewujudkan lingkungan yang teratur, serasi dan berkelanjutan adalah untuk mengawasi, mengendalikan dan memanfaatkan ruang, lahan serta sumber daya alam yang tersedia dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di kawasan permukiman, sehingga dapat menciptakan keteraturan dan keterpaduan antara lahan yang akan dibangun dengan persentase yang telah diatur

Analysis of the Suppression Device as Vortex Induced Vibration (VIV) Reducer on Free Span using Finite Element Method

Subsea pipeline is a transportation infrastructure of oil and gas as an alternative for ship tanker. The uneven topography surface of the sea floor resulting the pipe undergoes free span. The free span is a condition endured by the pipe where the pipe position has  distance or gap with the seabed supported by two pivot. The free span is at risk of experiencing a vibration caused by the presence of dynamic load that is current and the wave. The vibration that occurs is the impact of the presence of the phenomenon of Vortex Induced Vibration (VIV). The Phenomenon Of VIV occur on a cylindrical component caused by ocean currents, causing the occurrence of vibration by the movement of fluid on the pipe so that it raises the vortex at the rear of the direction of oncoming flow. One way to dampen or reduce the impact of VIV is by adding suppresion device. VIV suppression device is a tool that is installed on the pipeline on offshore piping installationcthat serves to dampen or reduce the impact of VIV. One of the simulations used to know the characteristics of a fluid is to use (CFD) Computational Fluid Dynamic. With the addition of suppression device can add the rest of the operating time on a free span of affected VIV, on the condition of free span critical exposed VIV (Vortex Induced Vibration value) has a life time on plain pipe 44.21 years, on pipe with 53.09 years and Fairing on the pipe with the Helical strike 52.95 year

Scheduling Program Analysis of Pressure Relief Device (PRD) According to RBI API 581 on Production Gas Separator System

Pressure relief device serves to control and limit the pressure by directing the flow into an additional path. In the process of purification of oil and gas, application of PRD are found in production gas separator system. However, based on API 581, the PRD also has a risk of failure that every oil and gas company needs to conduct regular inspections to ensure the reliability of PRD. One approach to evaluating critically the PRDs for arranging and scheduling programs is to use the risk-based inspection (RBI) method. The RBI is a systematic approach to the method of inspection management of equipment or works unit based on the level of risk that the equipment or work units. Risk assessment for production gas separator system’s PRD has based on API RP 581 third edition.  After knowing the level of risk for PRD, the risk needs to be evaluated. For acceptable risk, it can be used as a reference to determine the next inspection until risk target. Meanwhile, unacceptable risk should be inspected immediately after RBI analysis