PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN KEPOLISIAN PERAIRAN POLRES KARAWANG TERHADAP PELANGGARAN DOKUMEN KAPAL NELAYAN DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

Kepolisian Perairan sebagai salah satu instrument penegak hukum di Indonesia yang berada dalam naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di wilayah perairan dan lebih banyak di wilayah laut memiliki peran yang sangat banyak, mulai dari melakukan patroli, sambang dan melakukan penindakan apabila terjadi tindak pidana, misalnya adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perikanan seperti Pelanggaran kelengkapan dokumen kapal nalayan. Saat ini banyak terjadi pelanggaran dokumen nelayan di wilayah perairan kabupaten Karawang, namun Satuan Kepolisian Perairan tidak melakukan penegakan hukum penal, satpolair Polres Karawang, lebih mengutamakan Tindakan pencegahan seperti patroli perairan kabupaten Karawang dan kegiatan sambang kepada nelayan maupun masyarakat pesisir. Hal itu dilakukan karena kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang ada di wilayan kabupaten Karawang

Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Abstracts: The criminal policy against the crime of adultery in the Positive Criminal Law is contained in Article 284 of the Criminal Code, which criminalizes anyone who has sexual intercourse if one of the perpetrators or both of them is married. Adultery in this article is not comprehensive and fulfills a sense of justice for some people who think that adultery is not limited to that because it is not following the values ​​of the Indonesian people's customs and Islamic law, in which the majority of Indonesian people are Muslims. The Criminal Policy in the RKUHP includes an expansion of the meaning of adultery which criminalizes a person who commits adultery with the unconditional condition that one of the perpetrators or both of them is married, the RKUHP also includes cohabitation adultery and incestuous adultery (family ties). This writing does not only make a comparison between the criminal policies regulated in the Positive Criminal Law, namely Article 284 of the Criminal Code and the RKUHP, with Islamic Criminal Law. the problem of poverty which causes prostitution activities to still occur and religious marriage activities that are not registered by the state are carried out by some Indonesian people. Keywords: Islamic Criminal Law, Criminal Policy, Adulter

HUBUNGAN ANTARA LAMA HARI KATETER TERPASANG DENGAN KEJADIAN ISK PADA PASIEN YANG TERPASANG KATETER DI RUANG RAWAT INAP PENYAKIT DALAM RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan reaksi inflamasi sel urotelium yang melapisi saluran kemih ditandai dengan keluhan nyeri atau keadaan klinis yang berat. Penggunaan kateter merupakan sumber penyebab tersering infeksi nosokomial traktus urinarius. Risiko terjadinya bakteriuria berhubungan dengan lamanya kateterisasi. Risiko bakteriuria meningkat 5-10% per hari setelah pemasangan kateter dan bakteriuria dapat terjadi 90-100% pada penggunaan kateter jangka Panjang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui angka kejadian infeksi saluran kemih berdasarkan usia dan jenis kelamin, distribusi frekuensi angka kejadian infeksi saluran kemih berdasarkan lama hari kateter terpasang, dan mengetahui hubungan antara lama hari kateter terpasang dengan kejadian infeksi saluran kemih (ISK) pada pasien yang terpasang kateter. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2021 di ruang rawat inap penyakit dalam RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain penelitian case control menggunakan total sampling dengan populasi sebesar 100 responden dan analisis bivariat menggunakan ­chi square dengan program SPSS ver.26. Hasil penelitian menunjukkan dominan usia 56-65 tahun (40%) pada kelompok kasus dan usia 36-45 tahun (30%) di kelompok kontrol, sedangkan perempuan merupakan yang paling banyak pada kedua kelompok. Responden dengan lama hari kateter terpasang paling banyak pada kelompok kasus adalah >3 hari, sedangkan kelompok kontrol adalah <3 hari, dan p value = 0,000 pada analisis bivariat. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lama hari kateter terpasang dengan kejadian ISK