ANALISIS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DI KHDTK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KHDTK at Tanjungpura University is a forest area managed for education, research, and community service. This research objective is to analyze the management of KHDTK. Using field observation methods and interviews with KHDTK managers. The interview technique is carried out through in-depth interviews. Using two levels of analysis (1) qualitative descriptive analysis of management (2) content analysis of statutory regulations related to KHDTK. The results of the analysis explain environmental management through community involvement in the form of MPTS enrichment agroforestry, meeting household needs in the form of utilizing water sources and firewood. Forest management is carried out by planting RHL which expands its use for voluntary carbon and protecting/securing forests from forest and land fires, encroachment/illegal logging. Utilization of forest products in the form of NTFPs such as rattan, bajakah roots, resin, and honey. Funding resource management comes from DIPA funds from the Faculty of Forestry which are divided into research, PKM, KHDTK natural laboratory management, and Cooperation grant funds. The challenge in KHDTK management is the dominance of regulations governing KHDTK administration requirements such as PBPH which is profit-oriented, while KHDTK has special characteristics (cost center). The 10% area utilization limitation for funding investment opportunities seems to be lopsided with the specific aim of training and training which manages the landscape of forest areas requiring capital-intensive investment so that program management runs optimally.Keywords: analysis, KHDTK, Forest area management.AbstrakKHDTK di Universitas Tanjungpura (UNTAN) merupakan kawasan hutan yang dikelola untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan KHDTK. Menggunakan metode observasi lapangan dan wawancara terhadap pengelola KHDTK. Teknik wawancara yang dilakukan melalui indept interview. Menggunakan dua tingkat analisis yaitu (1) analisis deskriptif kualitatif terhadap pengelolaan, dan (2) Analisis isi (content analysis) peraturan perundangan terkait dengan KHDTK. Hasil analisis menjelaskan pengelolaan lingkungan melalui pelibatan masyarakat dalam bentuk agroforestri pengayaan MPTS, pemenuhan kebutuhan rumah tangga berupa pemanfaatan sumber air dan pemanfaatan kayu bakar. Pengelolaan hutan yang dilakukan berupa penanaman RHL yang diperluas pemanfaatannya untuk voluntary karbon dan perlindungan/pengamanan hutan dari karhutla, perambahan/pembalakan liar. Pemanfaatan hasil hutan berupa HHBK seperti rotan, akar bajakah, getah damar, dan madu. Pengelolaan sumberdaya pendanaan bersumber dari dana DIPA Fakultas Kehutanan yang terbagi untuk penelitian, PKM, pengelolaan laboratorium alam KHDTK dan dana hibah Kerjasama. Tantangan pada pengelolaan KHDTK adalah dominannya peraturan yang mengatur persyaratan administrasi KHDTK seperti PBPH yang berorientasi profit, sedangkan KHDTK memiliki karakteristik khusus (cost center). Pembatasan pemanfaatan kawasan 10% untuk peluang investasi pendanaan seakan menjadi timpang dengan tujuan khusus diklat yang mengelola bentang alam kawasan hutan membutuhkan investasi padat modal agar pengelolaan program berjalan optimal. Kata kunci: analisis, KHDTK, Pengelolaan kawasan hutan

Tindak Penyiksaan dan Hukum Internasional

Tindak penyiksaan pada saat ini telah mendapatkan popularitasnya kembali seiring dengan insiden Abu Ghraib. Tapi, sebenarnya tindak penyiksaan, sebagaimana dibuktikan oleh rekaman sejarah, merupakan salah satu bentuk kebiadaban yang paling melekat dalam perjalanan umat manusia. Tindak penyiksaan tepatnya bukanlah kejahatan sebagaimana kejahatan umumnya mengingat natur kejahatan ini sendiri yang dapat dilakukan oleh siapa saja – termasuk oleh negara. Oleh karena itu timbul pertanyaan, bagaimana reaksi komunitas internasional terhadap kejahatan ini. Tulisan ini merupakan kajian terhadap tindak penyiksaan dalam hukum internasional. Torture today has got its popularity due to Abu Graib case. However, torture actually in its history is one of the serious crimes in human being life. Torture is not common crime because naturally it can be done not only by everybody but also by state. Based on this assumption then how is the international community reaction to this kind of crime? This paper is intended to describe this crime in international law perspective. The method of study is library due to the kind of research is normative. There are three kinds of research approaches. They are statute approach, concept approach and case approach

Hukum Internasional Kontemporer

xvi, 275 hl

Hukum internasional kontemporer

Bibliografi hlm. 269-275xvi, 275 hlm. ; 24 cm

Hukum internasional kontemporer

xvi, 275 hlm.: 24 cm

Hukum internasional kontemporer

xvi, 276 p.; 24 c

Kinerja struktur beton tidak beraturan yang direncanakan sebagai sistem rangka pemikul momen khusus menurut SNI 03-2847-2002 studi kasus: bangunan dengan coakan sudut 40% pada wilayah 2 peta gempa indonesia

Ada perubahan Peraturan Beton Indonesia dari SNI 03-2847-1992 menjadi SNI 03-2847-2002. Dalam peraturan beton yang baru terdapat perubahan yang cukup signifikan yaitu pada faktor pembesaran jumlah momen nominal kolom terhadap jumlah momen nominal balok (overstrength factor kolom) yang berkurang dari 1,625 menjadi 1,2. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa kinerja struktur beton terutama kecukupan nilai overstrength factor kolom pada suatu Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) di wilayah 2 peta gempa Indonesia. Struktur yang ditinjau adalah bangunan tidak beraturan 6- dan 10- lantai dengan denah bercoakan sudut sebesar 40%. Di dalam penelitian ini, digunakan tulangan balok dan kolom teoritis yaitu tulangan yang tidak dibulatkan dengan tujuan tidak ada penambahan kekuatan akibat kelebihan bahan. Pemeriksaan kinerja struktur dilakukan dengan analisis statis pushover nonlinier dan analisis dinamis time history nonlinier. Kecukupan nilai overstrength factor ditentukan berdasarkan terjadinya mekanisme keruntuhan strong column weak beam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overstrength factor kolom sebesar 1,2 belum menjamin terjadinya mekanisme keruntuhan strong column weak beam

Hukum internasional kontemporer

xvi+275hlm.;23c

Hukum internasional kontemporer/ Thontowi

xvi, 275 hal.; 23 cm

Hukum internasional kontemporer/ Thontowi

xvi, 275 hal.; 23 cm