Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tenurial di Tingkat Lokal: Alternatif di Tengah Kemandegan INISIATIF di Tingkat Nasional

Dokumen ini menggambarkan pengalaman menginisiasi proses penyusunan dan pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa tenurial yang dilakukan di Kalimantan Tengah. Pengalaman pembelajaran ini patut menjadi referensi bagi daerah lain dan atau pemerintah pusat yang akan mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternative yang lebih inklusif

Penguatan Kebijakan Moratoriun Perizinan di Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Inpres Moratorium ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang diterbitkan pada era Pemerintahan Susilo B. Yudoyono, yaitu Inpres Nomor 10 Tahun 2011 dan Inpres Nomor 06 Tahun 2013. Kebijakan Moratorium Perizinan ini dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjawab tuntutan berbagai pihak agar pengelolaan hutan dilakukan secara efektif, transparan dan akuntabel. Melalui Moratorium Perizinan ini diharapkan ke depan akan terjadi perbaikan dalam proses perizinan yang transparan dan akuntabel sebagai landasan penting dalam pengembangan pengelolaan hutan dan lahan gambut yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan

Hutan Untuk Kesejahteraan : Cerita Dari Lapangan

Kumpulan tulisan dari cerita-cerita implementasi Forest Governance Program II (FGP II) yang telah berlangsung sejak tahun 2011-2015. Sebagai upaya untuk mengikat ilmu dan membuat keabadian dari perjalanan program, tulisan ini mencoba memotret apa yang telah dilakukan komunitas dan mitra dalam mengiplementasikan kegiatan program yang di dukung oleh Kedutaan Norwegi

Forest for People's Welfare: Stories From the Field

Anthology of stories implementation of Forest Governance II Program (FGP II) which has been ongoing since 2011-2015. In an effort to bind the science the program, this paper tried to photograph what has been done in the community and partners implement program activities supported by Embassy of Norway