Aspek Hukum Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan Dalam Rangka Penghindaran Kecelakaan Kerja

AbstractBuilding function feasibility certificate is a certificate that is regulated by the regional government except for special function buildings by the government to declare the proper functioning of a building both administratively and technically, before its utilization. The research method used is normative legal research using a practical legal approach. The results of the study indicate that the building-worthy certificate or the term SLF has a legal basis in its arrangement. SLF is based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Law Number 25 of 2009 concerning Public Services and Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. Keywords: Function Worthy Certificate (SLF), Law, Building, Work AccidentAbstrakSertifikat laik fungsi gedung merupakan sertifikat yang ditertibkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan praktis hukum. Hasil penelitian menujukan bahwa Sertifikat laik fungsi gedung atau dengan istilah SLF memiliki landasan hukum dalam pengaturannya. SLF bedasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kata kunci: Sertifikat layak fungsi (SLF), hukum, Bagunan, Gedung, Kecelakaan kerj

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 Social policies designed to protect female workers that worked at night and promote equality in the workplace have a controversial effect on labor market outcomes. Restrictions on working hours and pregnancy benefits stipulated in applicable laws help protect the responsibilities of women workers who work at night for their families and ensure their physical security, but this regulation can raise doubts about the safety of women working at night. Protection of female workers has been regulated in the Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Article 76. In addition, the regulation is also regulated in the Transmigration of the Republic of Indonesia No. Kep 224 / Men / 2003 regulates the obligations of employers who employ female workers or laborers, where the application process is carried out directly by the employer through a work agreement between employers and workers which is then supervised by the authorized agency. Keywords: Legal Protection, Women, Working at Night   Abstrak Kebijakan sosial yang dirancang untuk melindungi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari dan mempromosikan kesetaraan di tempat kerja memiliki efek kontroversial pada hasil pasar kerja. Pembatasan jam kerja dan tunjangan kehamilan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku membantu melindungi tanggung jawab pekerja perempuan yang bekerja di malam hari terhadap keluarganya dan memastikan keamanan fisik mereka, tetapi peraturan ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keamanan perempuan yang bekerja pada malam hari. Perlindungan terhadap tenagakerja perempuan telah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pasal 76. Selain itu, pengaturannya diatur juga dalam Transmigrasi RI No.Kep 224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan, dimana proses penerapanya dilakukan langsung oleh pengusaha lewat perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja yang kemudian diawasi oleh instansi yang berwenang. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Bekerja di Malam Hari

Perlindungan Tenaga Kerja Anak

This study aims to determine the protection of child labor in Indonesia, especially the rules that protect child labor both in industrial areas and on entertainment such as artist child and the like. The research method used is legal research with statutory approach approach (analytical approach) which is analyzed with qualitative analysis. The results of the study show that child labor has gained enough protection from Indonesian legislation. Such protection is both at the level of the country's basic laws (contitutions) and the Law, as well as on derivative regulations issued by the central government, ministers, and local governments. Keywords: Labor Law, Child Labor, Child Protectio

Laporan Penelitian_The impact of asymmetric information in medical services: A study in progressive law

The relationship between doctors and patients is seen as a therapeutic contract. The medical practice should be based on good intentions, that is, to help patients using their knowledge underpinned by the Hippocratic Oath, the code of medical ethics, and professional standards. The dominant position of physicians leads to asymmetric information and professional misconduct called supplier-induced demand, which may harm patients. This research aimed to examine the implications of asymmetric information towards the doctor-patient relationship in medical services, the implications of asymmetric information towards therapeutic transactions between doctors and patients, and required measures to give protection to the loss party in therapeutic transactions. This study used the juridical-normative approach, secondary data as the main data, progressive legal theories, and principles and doctrines in the contract law. This research revealed that the doctor-patient relationship, which should reflect the mutual participation model, still reproduced paternalistic relationships which might interfere the enforcement of patient autonomy and violate the principle of duty-based ethics. Doctor moral hazard which reflects supplier-induced demand showed that doctors might persuade patients, leading to potentially inappropriate medical care. In the case of loss, breach of contract and an act against the law in the contract law could not be used because it occurred in the pre-contractual stage. Thus, the construction of abuse of circumstances was used so the doctrine of undue influence could be applied as a basis of contract cancellation. Keywords: Asymmetric Information, Therapeutic Contract, Doctor-Patient Relationship, Progressive La

AKIBAT DARI INFORMASI ASIMETRIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN : SUATU STUDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Hubungan dokter dan pasien merupakan perikatan yang bersifat kontrak terapeutik. Tindakan dokter dilandasi oleh niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menolong pasien. Posisi dominan dokter terhadap pasiennya menyebabkan terjadinya informasi asimetris dan memiliki potensi untuk memunculkan professional misconduct yang berbentuk supplier induced demand yang merugikan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dari adanya informasi asimetris terhadap pola hubungan antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan , implikasi dari adanya informasi asimetris terhadap transaksi terapeutik antara dokter dan pasien, serta upaya yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi terapeutik. Dengan menggunakan pendekatan Yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama, dan teori hukum progresif serta asas-asas dan doktrin-doktrin dalam hukum perjanjian sebagai basis analisis, maka didapatkan simpulan bahwa dengan adanya informasi asimetris, pola hubungan dokter dan pasien yang seharusnya sudah bergeser ke arah pola hubungan yang saling berperan serta, tetap masih belum dapat meninggalkan pola hubungan paternalisti, dan mengakibatkan tidak dapat ditegakkannya hak otonomi pasien, serta terlanggarnya prinsip duty-based ethics. Moral hazard dokter yang bersifat supplier induce demand menunjukkan bahwa dalam menjalankan profesinya, dokter telah mempersuasi pasien sehingga tidak tepat dalam memberikan keputusan medis. Dalam hal terjadi kerugian pada pasien, tanggung gugat tidak dapat menggunakan konstruksi hukum kontrak dalam bentuk wanprestasi , maupun perbuatan melawan hukum karena tindakan ini berada pada tahap prakontraktual. Untuk itulah digunakan konstruksi penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak, sehingga dapat diterapkan doktrin Undue Influence sebagai dasar pembatalan kontrak. Kata Kunci : Informasi Asimetri; Kontrak Terapeutik; Hubungan Dokter-pasien, Hukum Progresi