Dilema Etis Konsultan Pajak Dalam Tax Planning: Studi Fenomenologi

Konsultan pajak memiliki fungsi membantu wajib pajak terkait masalah- masalah di bidang perpajakan yang dihadapi wajib pajak. Namun terkadang perbedaan tujuan antara wajib pajak dan konsultan pajak menimbulkan dilema. Wajib pajak yang menganggap pajak itu sebagai beban berusaha mengecilkan pajak yang harus dibayar. Wajib pajak meminta bantuan konsultan pajak untuk melakukan tax planning secara legal hingga ke arah illegal. Konsutlan pajak harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, namun disisi lain adanya suatu kondisi dan imbalan yang diberikan klien membuat konsultan pajak mengalami dilema. Konsultan pajak harus mempunyai cara untuk menghilangkan dilema yang dirasakan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, mendalami serta mengupas bagaimana bentuk dilema etis yang di alami konsultan pajak dan bagaimana pengalaman konsultan pajak dalam mengatasi dilema yang dirasakan ketika melakukan tax planning. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan paradigma intepretif dan pendekatan fenomenologi transendental Husserl. Informan dalam penelitian ini adalah konsultan pajak IKPI Kota Denpasar. Informan dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Berdasarkan teknik analisis dari Moustakas (1994), dapat diperoleh hasil penelitian yang mengungkap bentuk-bentuk dilema konsultan pajak, seperti dilema yang muncul akibat adanya “area abu-abu” atau celah dalam peraturan yang menyebabkan ketidakjelasan dari peraturan tersebut, dilema akibat konsultan pajak memiliki kepedulian terhadap kliennya dan dilema akibat konsultan pajak memikirkan keberlangsungan bisnis jasanya. Bentuk-bentuk dilema tersebut menghasilkan pengalaman konsultan pajak dalam mengatasi dilema yang dirasakan yaitu dengan cara memunculkan rasa sadar bahwa sebagai seorang konsultan pajak harus memahami peraturan dengan baik untuk menghindarinya dari rasa dilema. Selain itu konsultan pajak harus membangun kesadaran dari wajib pajaknya (klien), serta harus mempunyai kesadaran profesi sebagai konsultan pajak yang terikat dengan kode etik. Membangun kesadaran wajib pajak dan mempunyai prinsip harus mematuhi kode etik, dilema yang dirasakan dapat teratas

BENTUK IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MATARAM

Tanggung jawab sosial atau Corporate Sosial Responsibility (selanjutnya disebut CSR) pada perusahaan sedang banyak diperbincangkan. Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan keingintahuan perusahaan dan instansi-instansi swasta yang ingin melaksanakan program tanggung jawab sosial di dalam perusahaan mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi entitas perbankan dan juga perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosialnya. Beberapa penelitian menyebutkan bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh bank syariah masih dianggap sebagai alat untuk membentuk citra perusahaan semata yang ujungnya akan menguntungkan pihak perusahaan. Kondisi demikian bertolak belakang dengan filosofi perbankan syariah yang berlandaskan prinsip syariah yang mendorong untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan interpretif dengan metode studi kasus, peneliti ingin mendalami bagaimana program tanggung jawab sosial yang digulirkan perbankan syariah tersebut memiliki manfaat yang besar dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Hasil penelitian menyebutkan bahwa BSM cabang Mataram telah melakukan tanggung jawab sosial yang sumber pendanannya dikelola oleh Laznas (Lembaga Amil Zakat). BSM cabang Mataram bersama Laznas telah melakukan beberapa program tanggung jawab sosial yaitu program Didik Umat, dimana memberikan santunan untuk biaya pendidikan untuk anak yatim dan dhuafa, dan program Simpati Umat dimana BSM dan Laznas mengadakan program bantuan bencana alam Lombok-Sumbawa, pemotongan hewan qurban untuk masyarakat sekitar yang kurang mampu dan perbaikan masjid

Studi Fenomenologi: Makna Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir

Abstrak Penelitian ini berjudul “Makna Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir” dengan menggunakan Studi Fenomenologi pada wajib pajak importir Surabaya. Tujuannya yaitu untuk mengungkap makna dari wajib pajak importir mengenai ketidakpatuhan dalam hal perpajakan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi fenomenologi dengan paradigma interpretif. Data yang digunakan dalam penelitian studi fenomenologi adalah data Wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analysis fenomenologi oleh Sanders (1982). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengalaman buruk yang dialami importir terhadap perpajakan dan adanya praktik pajak borongan sebagai wadah untuk meraup keuntungan besar menjadi dua alasan utama mengapa importir tidak patuh. Berawal dari pengalaman buruk yang dialami informan, hingga pada akhirnya menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan lagi terhadap oknum yang bekerja di otoritas pajak. Adanya praktik pajak borongan sebagai wadah untuk meraup keuntungan besar juga menjadi alasan utama perilaku ketidakpatuhan importir. Sintesis dari penelitian ini adalah peran pemerindah khususnya DJP sangat berpengaruh untuk menekan ketidakpatuhan wajib pajak importir. Perbaikan system serta perketat system merupakan hal yang tepat untuk menanggulangi ketidakpatuhan.This study is entitled "The Meaning of Non-Compliance of the Taxpayer Importers" using the Phenomenology Study of the Surabaya importer taxpayers. The aim is to uncover the meaning of the importer taxpayer regarding non-compliance in taxation. This type of research uses a qualitative approach to the study of phenomenology with an interpretive paradigm. The data used in the study of phenomenological studies are interview data. The data analysis technique used is the phenomenological analysis technique by Sanders (1982). The results of this study indicate that there are bad experiences experienced by importers regarding taxation and the existence of wholesale tax practices as a container to reap huge profits are the two main reasons why importers do not comply. Starting from a bad experience experienced by the informant, until in the end it caused disappointment and distrust again for the person working in the tax authority. The existence of wholesale tax practices as a forum for making large profits is also the main reason for the non-compliance behavior of importers. The synthesis of this research is that the role of the government, especially the DGT, is very influential in suppressing the non- compliance of importers taxpayers. Repairing the system as well as tightening the system is the right thing to overcome non- compliance

Studi Fenomenologi: Makna Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir

Abstrak Penelitian ini berjudul “Makna Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir” dengan menggunakan Studi Fenomenologi pada wajib pajak importir Surabaya. Tujuannya yaitu untuk mengungkap makna dari wajib pajak importir mengenai ketidakpatuhan dalam hal perpajakan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi fenomenologi dengan paradigma interpretif. Data yang digunakan dalam penelitian studi fenomenologi adalah data Wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analysis fenomenologi oleh Sanders (1982). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengalaman buruk yang dialami importir terhadap perpajakan dan adanya praktik pajak borongan sebagai wadah untuk meraup keuntungan besar menjadi dua alasan utama mengapa importir tidak patuh. Berawal dari pengalaman buruk yang dialami informan, hingga pada akhirnya menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan lagi terhadap oknum yang bekerja di otoritas pajak. Adanya praktik pajak borongan sebagai wadah untuk meraup keuntungan besar juga menjadi alasan utama perilaku ketidakpatuhan importir. Sintesis dari penelitian ini adalah peran pemerindah khususnya DJP sangat berpengaruh untuk menekan ketidakpatuhan wajib pajak importir. Perbaikan system serta perketat system merupakan hal yang tepat untuk menanggulangi ketidakpatuhan.This study is entitled "The Meaning of Non-Compliance of the Taxpayer Importers" using the Phenomenology Study of the Surabaya importer taxpayers. The aim is to uncover the meaning of the importer taxpayer regarding non-compliance in taxation. This type of research uses a qualitative approach to the study of phenomenology with an interpretive paradigm. The data used in the study of phenomenological studies are interview data. The data analysis technique used is the phenomenological analysis technique by Sanders (1982). The results of this study indicate that there are bad experiences experienced by importers regarding taxation and the existence of wholesale tax practices as a container to reap huge profits are the two main reasons why importers do not comply. Starting from a bad experience experienced by the informant, until in the end it caused disappointment and distrust again for the person working in the tax authority. The existence of wholesale tax practices as a forum for making large profits is also the main reason for the non-compliance behavior of importers. The synthesis of this research is that the role of the government, especially the DGT, is very influential in suppressing the non- compliance of importers taxpayers. Repairing the system as well as tightening the system is the right thing to overcome non- compliance

Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kelurahan Semarapura Kaja

Advances in technology provide convenience in the implementation of public services in the global era. Ease in public services, among others, by providing facilities that facilitate the process of public service itself, such as the management of various certificates related to the needs of the community in Semarapura Kaja Village. The problem is that there is no system at the kelurahan level that makes it easier for the community to administer a residence certificate. The method of activity in this case is making application for certificate management and socialization as well as assisting the use of applications in managing population certificates in the village. The output of this activity is an application for managing a residence certificate and optimal use of information technology by the people of Semarapura Kaja Village as a form of implementing public services.  Kemajuan teknologi memberi kemudahan dalam implementasi pelayanan publik di era global. Kemudahan dalam pelayanan publik antara lain dengan penyediaan sarana yang memperlancar proses pelayanan publik itu sendiri, seperti halnya pengurusan berbagai surat keterangan terkait dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Semarapura Kaja. Permasalahannya adalah belum adanya sistem di tingkat kelurahan yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan surat keterangan kependudukan. Metode kegiatan dalam hal ini adalah pembuatan aplikasi pengurusan surat keterangan dan sosialisasi serta  pendampingan penggunaan aplikasi dalam pengurusan surat keterangan kependudukan di kelurahan. Luaran dari kegiatan ini adalah aplikasi pengurusan surat keterangan kependudukan dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal oleh masyarakat Kelurahan Semarapura Kaja sebagai bentuk implementasi pelayanan publik. &nbsp