Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015

Pascareformasi, pemilihan kepala daerah di Indonesia selalu diwarnai dengan penggunaan isu politik identitas. Isu ini sengaja dilakukan agar dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat mayoritas yang memiliki kesamaan identitas dengan sang kandidat, baik itu agama maupun etnis. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah (selanjutnya HT-Zadi) bisa tampil sebagai pemenang, padahal agama dan etnisitas Hendrata Thes merupakan minoritas di kabupaten Kepulauan Sula. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan HT-Zadi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terpilihnya Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah karena terdapat beberapa strategi yang digunakan mulai dari membentuk tim yang solid dan kuat di setiap desa, door to door dan kampanye melalui media sosial. Faktor lain yang juga mempengaruhi karena efek dari pemerintahan masa lalu yang belum bisa memenuhi janji politiknya. Untuk menangkal isu politik identitas yang sangat masif yang digunakan oleh lawan politiknya, para tim sukses beserta kandidat meyakinkan para pemilih dengan program-program unggulan HT-Zadi baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang akan diimplementasikan jika mereka terpilih

Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua

Penelitian ini mengkaji tentang motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua. Sebab, pemekaran daerah otonomi baru tidak selamanya murni untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan sangat lekat dengan kepentingan politik yakni kekuasaan dan jabatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaitf. Dimana menurut John W. Creswell, (2013) bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi ataupun memahami individu atau kelompok yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial. Lebih lanjut, untuk mengkaji motif politik dalam penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder diperoleh melalui media bereputasi dan dokumen berupa jurnal. Untuk menganalisis data penelitian digunakan Nvivo plus 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua sangat sarat dengan motif intensif materil yakni  kepentingan elit politik baik pusat maupun daerah guna mendapatkan imbalan, kedudukan, dan kekuasaan. Pada motif insentif idealisme terdapat narasi bahwa pemekaran daerah guna untuk kepentingan publik yakni memberikan pelayanan, pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan. Adapun sejumlah aktor yang terlibat dalam rencana pemekaran daerah otonomi baru yakni elit lokal, elit pusat, Polri, TNI, tokoh adat, dan tokoh agama sedangkan masyarakat sipil secara luas tidak dilibatkan sama sekali

Infrastruktur Halte Transjogja, Sudahkah Inklusif? Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta

Bus Transjogja telah beroperasi lebih dari satu dekade lamanya. Seiring berjalan waktu, banyak sarjana yang mencatat bahwa masih kurangnya inklusivitas terhadap penyediaan prasarana halte bus yang ramah disabilitas maupun pengguna kursi roda, ditambah dengan masih kurangnya aksesibilitas troktoar menuju/dari halte. Padahal, sudah banyak sarjana memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan pengelola bus Transjogja untuk segera berbenah. Karena hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk bertindak mengobservasi lebih lanjut realitas dilapangan berterkaitan penyediaan prasarana halte bus Transjogja yang bersifat inklusif dipertengahan tahun 2022, ditambah dengan aksesibilitas troktoar menuju/dari halte. Oleh karenanya, untuk memprakarsai temuan dan diskusi, artikel ini menggunakan metode kualitatif berganda dengan teknik pengumpulan data penelitian melalui studi observasi dan juga dokumentasi. Selanjutnya, temuan ini menyajikan bahwa 10 dari 24 titik lokasi halte bus Transjogja masih jauh dari kata inklusif, dimana jalur landai atau ramps bagi orang-orang dengan mobilitas menggunakan kursi roda nampak terhalang oleh beberapa atribut. Padahal, keberadaan halte Transjogja di sebagian besar titik tersebut berada di lokasi yang sangat strategis bagi warga maupun wisatawan sebagai tempat pemberhentian atau memulai perjalanan mereka menuju/dari lokasi lainnya. Sama halnya dengan troktoar, ada 6 dari 24 jalur troktoar yang dinilai belum menerapkan aksesbilitas yang inklusif bagi orang-orang yang menggunakan perangkat kursi roda. Lebih lanjut, pembuktian observasi ini dapat memberikan pemahaman terhadap persoalan inklusivitas prasarana layanan transportasi Transjogja, khusus jalur ramps dan troktoar. Dengan demikian, artikel ini berupaya untuk memberikan pesan peringatan (warning messages) dan juga desakan serius bagi pemerintah daerah provinsi DIY dan pengelola untuk memusatkan perhatian mereka terhadap perbaikan prasarana halte Transjogja agar bersifat inklusif, sehingga keberadaan Transjogja dapat mengutamakan fungsi daripada bentuk serta jalur troktoar yang lebih memadai bagi orang-orang dengan mobilitas terbatas