Implementation of Public Services through SI PATAS Innovation Program in Banyumas Regency, Central Java Province

This study discuss the implementation of public services through SI PATAS innovation program in Banyumas Regency, Central Java Province by utilizing qualitiave research methods. Using digital democracy theory, bureaucracy must deal with new ways of providing public services. We found that street level bureaucracy (SLB) try to innovate by creating a social media based public services through Whatsapp, the so-called SI PATAS in order to make the services delivered faster and easier. However, we found that the society did not perceived this new technology based public service well as it cannot solved the issues. It imply that the experimentation from SLB through SI PATAS did not meet the demands and needs of society in getting public services easier and faster

Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyumas Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Di Kabupaten Banyumas

In 2012,the government of BanyumasRegency authorized Local Regulation No. 4 of2012 on the Master Plan for Development of E-government in Banyumas Regency.BanyumasRegency becomes the only regency in Central Java which has regulation regarding Egovernmnetand received many awards in the field of IT. For that reason, this research aims tosee what and how the action plan will be implemented over the next 5 years and how thereadiness of the government of Banyumas Regency. The method used in this paper is descriptivequalitative method. The data source obtained from the primary data, which is through interviewswith informants or key person by snowball sampling technique.Meanwhile, secondary dataderived from the data of documents, archives, and other sources related to the research.Analysistechniques used in this research is qualitative data analysis in the form of description, illustration,and drawing conclusions on the tendencyresearched

Tata Kelola Tenaga Adhoc Pemilu Yang Lebih Mengakomodasi Generasi Muda dan Perempuan

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola tenaga adhoc pemilu yang lebih akomodatif terhadap generasi muda dan perempuan. Tata kelola tenaga adhoc yang akomodatif penting dilakukan agar KPU kabupaten/kota dapat melakukan peremajaan tenaga adhoc yang dimilikinya. Artikel ini berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2021 di Kabupaten Banyumas dengan pengumpulan data melalui wawancara dan FGD yang melibatkan informan dari berbagai latar belakang. Tata kelola tenaga adhoc pemilu dalam riset ini dibatasi hanya pada proses rekrutmen dan tidak sampai mengkaji elemen lain dari administrasi tenaga adhoc KPU. Kajian ini mengusulkan bahwa dalam proses rekrutmen tenaga adhoc pemilu perlu memanfaatkan teknologi dan media terkini. Selain bertujuan untuk menjangkau sebanyak-banyaknya masyarakat, khususnya generasi muda, pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi dan rekrutmen juga bermanfaat untuk mengurangi monopoli informasi rekrutmen yang dilakukan oleh birokrat dan kepala desa.Kata kunci: pemilu, tata kelola, tenaga adhoc

EKSKLUSIFITAS BANTUAN SOSIAL DAN WUJUD KECEMBURUAN SOSIAL PADA MASYARAKAT PEDESAAN

Penyaluran bantuan sosial seharusnya mampu memberikan keringanan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang terdampak kerentanan akibat pandemi Covid-19, dengan tujuan agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya hingga dapat berintegrasi dengan masyarakat sekitarnya. Namun, pada realitanya justru penyaluran bantuan sosial menciptakan separasi antara penerima manfaat bantuan sosial dan bukan penerimanya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh bantuan sosial terhadap tingkat solidaritas masyarakat. Guna meneliti realita tersebut maka digunakan metode penelitian yaitu mix method, yang mana metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan didukung data kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima manfaat dari bantuan sosial menghadapi ekslusi sosial berwujud stigmatisasi di tengah masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat antar sesama akibat kesenjangan dan ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Stigmatisasi yang dibentuk oleh masyarakat terhadap penerima manfaat bantuan sosial diekspresikan dengan rasa kecemburuan sosial. Pada gilirannya rasa kecemburuan sosial yang diekspresikan tersebut merusak kohesi dan kolektifitas masyarakat hingga menciptakan pergeseran pola solidaritas dan gejolak konflik dalam kehidupan masyakakat. Adapun wujud pergeseran pola solidaritas tersebut terbingkai pada tranformasi nilai yang dianut oleh masyarakat dari kolektivisme menuju individualisme dalam menentukan tindakan sosialnya, sedangkan wujud gejolak konflik tersebut terbingkai pada perseteruan yang didasari oleh persoalan kesenjangan dan ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.The distribution of social assistance should be able to provide socio-economic relief for people affected by vulnerabilities due to the COVID-19 pandemic, to enable them to carry out their social functions so that they can integrate with the surrounding community. However, in reality, the distribution of social assistance creates a separation between recipients of social assistance benefits and non-recipients. Based on this, this research aims to identify the influence of social assistance on the level of community solidarity. To examine this reality, a research method was used, namely the mixed method, which uses a quantitative approach through a survey method supported by qualitative data. The findings show that people who receive benefits from social assistance face social exclusion in the form of stigmatization in society. This cannot be separated from the decline in the level of public trust between people due to errors and inaccuracies in social distribution targets. The stigma caused by society towards recipients of social assistance benefits is manifested by a sense of social synchronization. At the same time, a sense of social reflection causes damage to community cohesion and collectivity, creating changes in solidarity patterns and conflict flare-ups in community life. The manifestation of the shift in solidarity patterns is framed in the transformation of values adopted by people from collectivism to individualism in determining their social actions, while the manifestation of conflict turmoil is framed in feuds based on divided issues and inaccurate targets for the distribution of social assistance.   Keywords: Social assistance, social solidarity, rural communities