Peranan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Menghadapi ASEAN Community 2015 Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung

Perguruan Tinggi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sebuah negara. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI) sebagai perguruan tinggi besar di Indonesia juga turut berperan dalam menghadapi ASEAN Community. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan UNPAD, ITB, dan UI dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghadapi ASEAN Community. Penelitian ini menyajikan karakteristik kelembagaan yang berbeda dari tiga institusi sebagai representasi dari keadaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia.Teori yang digunakan untuk mengkaji tema penelitian ini menggunakan perspektif Kesejahteraan Sosial khususnya Teori Social Development dan perspektif Hubungan Internasional dengan Teori Epistemic Community. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan teknik studi kasus. Sumber data meliputi data primer melalui indepth interview maupun data sekunder dengan analisis deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga perguruan tinggi tersebut sudah melakukan persiapan dalam menghadapi ASEAN Community. Hal tersebut dilihat dari aspek-aspek visi dan misi; aturan; pedoman tata kelola; student body; sumber daya manusia; infrastruktur; tri dharma perguruan tinggi; kerjasama Internasional

Analisa Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi dalam Upaya Penyusunan Lnstrumen Pemantauan dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilaksanakan bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai upaya untuk mewujudkan SJSN tersebut, maka diluncurkanlah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 2014 dan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Setelah berjalan hampir dua semester, maka perlu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program JKN. Terutama pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) , yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan lembaga teknis guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berangkat dari kondisi tersebut, maka perlu disusun Analisa Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi dalam Upaya Penyusunan lnstrumen Pemantauan dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kajian ini dapat terlaksana atas bantuan, dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini Tim Penyusun ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada : 1. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia; 2. Friedrich Ebert Stiftung 3. Dekan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Padjadjaran; serta 4. Semua pihak yang telah membantu lancarnya kegiatan ini. Akhir kata, Tim Penyusun juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk laporan ini, sehingga laporan kajian ini menjadi lebih sempurna. Terima kasi

Accountability of the Bureau of Procurement Goods and Services of Banten Province in Implementing E-Procurement

Accountability is an important issue in scientific studies and in the field of public administration. Accountability in public organizations at the organizational level involves providing explanations to internal and external parties with an interest in evaluating the actions taken by these public organizations. The accountability of a public organization can be measured from several dimensions, including transparency, control, responsibility and responsiveness. A qualitative approach was used in this research. Data were collected through interviews and documentation studies, and descriptive data analysis techniques were used. The results showed that the implementation of e-procurement involved the principles of effective efficiency and open and non-discriminatory competition. Public accountability was also largely achieved. Keywords: accountability, organization, public, e-procuremen

Empowering Farmers to Encourage Social Change During the COVID-19 Pandemic in Banten Province

This research examined the efforts carried out by the Banten Provincial Government in empowering farmers to encourage social change during the COVID- 19 pandemic. Qualitative methods were used with an exploratory approach. Data were collected by interview and documentation methods. The results showed that the Banten Provincial Government tried to empower farmers by: providing support for food production in the form of seeds, fertilizers, and agricultural machinery; assisting agricultural production through “field school” activities that included providing education and direct field practice to farmer groups; and enabling farmers to actively participate in agricultural production activities through conducting continuous monitoring and evaluation of various assistance and activity programs that have been provided to farmers in need. These efforts to empower farmers led to an increase in food production in Banten Province, especially for rice commodities. Another impact was increased social changes experienced by farmers through the use of appropriate technology and agricultural mechanization, which encouraged agricultural production to become more efficient, thereby increasing the Banten Province farmer's exchange rate. Farmer empowerment will have a major impact on food availability, especially during the pandemic, and therefore social changes for farmers in the use of agricultural technology are important. Keywords: empowerment, farmer, social chang

Implementation of Population Identification Numbers in the Social Security Program of Banten United in Serang City

Since the inception of the the Social Security program for the people in Banten United, this program has not been integrated with valid population data, or with DP3AKKB (Women's Empowerment, Child Protection, Population and Family Planning, Population and Civil Registration Sector). The use of population identification numbers (NIK) should be maximized to harmonize the provision of social assistance through the Social Security program. Therefore, it is necessary to create a model for aligning NIK with the Social Security program, to ensure optimal efficiency and promote the strategic objectives of the program, namely improving social welfare through poverty reduction. NIK can be used to provide assistance directly in the form of money (in-cash transfers), as well as in the form of goods and services (in-kind transfers). NIK can also facilitate integrating economic and social policies in order to protect poor and vulnerable groups. An integrated social protection system covers social and economic vulnerabilities and their interactions, provides a comprehensive range of interventions based on measurable needs and contexts, and facilitates a multisectoral and coordinated approach to address multiple vulnerabilities and maximize their effectiveness and impact on multiple sectors. Currently, the basic problem in providing social assistance in Banten is that a systems approach and a multisectoral approach have not been developed. The systems approach is an effort to build and strengthen structures and mechanisms that facilitate the integration of a network of policy interventions to address a wide range of vulnerabilities. A multisectoral approach is to identify and maximize the relationship between social protection and its sectoral outcomes, such as education, health, nutrition, water and sanitation. Keywords: policy implementation, e-KTP, population identification number, the Social Security program for the people in Banten Unite

Resolusi Konflik Pilkada di Kota Cimahi Jawa Barat

Pilkada serentak sudah dilakukan pada tanggal 15 Februari Tahun 2017, yang diikuti oleh 76 kabupaten dan 18 kota di Indonesia. Khusus di Jawa Barat daerah yang akan mengadakan pilkada ini adalah Kota Cimahi. Walaupuan Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan cukup kecil dibandingkan daerah lain, hanya tingkat kerawanan akan menjadi besar jika potensi konflik Pilkada di Jawa Barat dikaitkan dengan Pilkada Gubernur di Tahun 2018. Dengan tujuan melihat potensi konflik Tahun 2017, penelitian ini akan menggambarkan peta konflik pilkada dalam Pilkada di Provinsi Jawa Barat. Khususnya di wilayah Kota Cimahi. Dengan mengkaitkan isu Pilkada di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 maka model resolusi konflik Pilkada di Jawa Barat menjadi suatu kondisi yang diharapkan ada dan dapat diimpelementasikan di Jawa Barat.Hasil penelitian menunjukan bahwa Konflik yang terjadi umumnya adalah pelanggaran-pelanggaran admnistratif yang tidak menjadi pemicu timbulnya konflik terbuka di kalangan masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Bawaslu maupun Panwaslu menggunakan instrumen hukum yaitu peraturan KPU terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, juga mengindikasikan tingkat kesadaran hukum pemilh dinilai sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi.Sementara itu resolusi konflik yang yang dibangun diarahkan pada dua hal. Pertama, yaitu dengan menggunakan payung hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga tidak meluas menjadi konflik dipermukaan, Ke dua, yaitu menggeser level konflik dari manifest level menjadi latent level[1], atau biasa diterjemahkan dengan ‘menenggelamkan konflik di bawa permukaan”, atau biasa disebut pula transformasi konflik

Analisis Kebijakan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Jaminan Sosial

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku "Analisa Kebijakan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan jaminan Sosial", yang merupakan kerjasama penelitian antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang sekarang berubah nama menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Padjajaran Bandung. Sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilaksanakan bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan SJSN dilakukan secara bertahap dan membutuhkan kelengkapan peraturan pelaksanaan dan pengintegrasian sistem dari berbagai elemen pembangunan, termasuk didalamnya pemantauan dan evaluasi kebijakan jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilaksanakan bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan mewujudkan kesej ahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan SJSN dilakukan secara bertahap dan membutuhkan kelengkapan peraturan pelaksanaan dan pengintegrasian sistem dari berbagai elemen pembangunan, termasuk didalamnya pemantauan dan evaluasi kebijakan jaminan sosial. Koo dinas i bukanlah persoalan yang mudah, lebih -lebih koordinasi orisontal dimana yang dikoordinasikan memiliki posisi yang sepadan dan tidak terkait secara struktural. Oleh karena itu, perlu adanya kesalingpemahaman dan pengertian untuk mencapai tujuan bersama antar K/L khususnya dalam bidang Jaminan dan Perlindungan sosial