Peningkatan Keaktifan Belajar Mahasiswa melalui Pemberian Penguatan Positif dalam Gaya Kepemimpinan Partisipatif di IAKN Manado

The enjoyable, effective, creative, innovative, and active study is a form of study which accentuates the liveliness of students in a way to improve performance. Style and study method provide huge impact to the achievement of study goals. This research intends to describe the implementation of participatory leadership style, accompanied by the strengthening in improving the study liveliness. It applies the Class Action Survey method to A-Class students of Theology study programs in Institute of National Christian Religion - Manado. The data analysis technique applies Miles and Huberman model (2014), such as data condensation, data display, verification and conclusion. Based on the research in 2 cycles, results yielded are the improvement of study liveliness after the participatory leadership style are applied, accompanied by the strengthening in improving the study liveliness. On the early condition, the liveliness only reaches 20.27. Meanwhile, after being proceeded on cycle 1, there is improvement and reaches 45.45. On this stage, the amount of active students is rising. Improvement is also emerged in cycle 2, and it reaches 77.27% of active students. It shows that the 70% of achievement indicator has been achieved.&nbsp

AKIBAT HUKUM MELANGGAR PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN DEBITUR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perjanjian hutang piutang antara Perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dengan debitur dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitur yang melanggar perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum perjanjian hutang piutang antara perusahaan pembiayaan kendaraan dengan debitur adalah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, putusan makamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan. 2. Akibat hukum terhadap debitur yang melanggar perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dapat mencakup beberapa konsekuensi serius. Debitur yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran dapat menghadapi tindakan hukum, termasuk penarikan kendaraan, penagihan melalui proses peradilan, dan pontensi kehilangan aset. Selain itu pelanggaran kontrak juga dapat merugikan kredit debitur di masa depan penting bagi debitur untuk memahami konsekuensi hukum pontensial sebelum menandatangani perjanjian kendaraan bermotor.   Kata Kunci : perjanjian hutang piutang, perusahaan pembiayaan, debitu

HARMONISASI HUKUM KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah utnuk mengetahui bagaimana harmonisasi hukum kontrak jual beli barang internasional dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan bagaimana kedudukan asas kebebasan berkontrak dan pilihan hukum para pihak sebagai bentuk harmonisasi hukum kontrak jual beli barang dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1.  Harmonisasi hukum kontrak jual beli barang internasional dalam rangka pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi negara-negara ASEAN yang memiliki sistem hukum yang berbeda-beda khususnya dalam melakukan kontrak jual beli barang internasional. Upaya untuk meratifikasi CISG oleh negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia akan membawa banyak keuntungan dalam rangka harmonisasi hukum kontrak nasional dengan internasional dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembaruan hukum kontrak di Indonesia merupakan bagian dari upaya harmonisasi hukum kontrak jual beli untuk kepentingan kelancaran aktivitas jual beli barang di antara negara-negara ASEAN. 2.Kedudukan asas kebebasan berkontrak dan pilihan hukum para pihak sebagai bentuk harmonisasi hukum kontrak jual beli barang dalam rangka pelaksanaan masyarakat Ekonomi ASEAN, menunjukkan asas kebebasan berkontrak merupakan asas universal yang dianut oleh semua sistem hukum yang berlaku di negara-negara, sehingga lebih mempermudah terjadinya harmonisasi hukum kontrak jual-beli barang di antara negara-negara ASEAN dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan CSIG dan pelaksanaannya perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Kata kunci: Jual beli barang, masyarakat ekonomi Asea

FOUR NEW SPECIES OF ARENGA (PALMAE) FROM INDONESIA

 MOGEA, JOHANIS P. 2004. Four new species of Arenga (Palmae) from Indonesia. Reinwardtia 12 (2): 181 – 189. -- Arenga distincta from Borneo and A. longipes, A. plicata, and A. talamauensis from Sumatra are described and illustrated for the first time. The descriptions are followed by information regarding the habitat and geographical distribution, and notes on morphological similarities with other, presumably related species.Leaves of A. longipes and A.talamauensis are paripinnate while the other two species are imparipinnate

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya Kredit Macet dan bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, di mana dengan menggunakan merode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Fakta terjadinya kredit macet pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yaitu menurunnya nilai tukar mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu bank. Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah. Dalam dunia hukum, kredit bermasalah yang demikian adalah tidak terlaksananya pembayaran angsuran disebut wanprestasi. 2. Dalam hal penyelesaian sengketa kredit macet cara penyelesaian melalui arbitrase ini dilakukan melalui lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Penggunaan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdagangan termasuk dalam menyelesaikan sengketa perkreditan didasarkan pada beberapa keuntungan tertentu yang tidak diperoleh dari penyelesaian sengketa selain arbitrase. Diantara keuntungan tersebut, yaitu penyelesaiannya relative tidak memerlukan waktu yang lama dengan sifatnya yang tertutup (ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) maka diharapkan nama baik para pihak terjaga.Kata kunci: kredit macet, arbitras

Kategori aspek dalam bahasa Tontemboan

Bahasa Tontemboan adalah salah satu bahasa daerah yang ada di Kabupaten Minahasa dan Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara . Bahasa ini memiliki dua variasi dialektis yaitu Makela’i dan Matana’i masih aktif digunakan walaupun sudah mulai menunjukkan tanda kepunahan. Untuk itu diperlukan upaya pelestariannya yakni dengan mengadakan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini, untuk mengidentifikasi bentuk penanda aspek dan makna yang dinyatakan oleh penanda aspek tersebut, selanjutnya dikategorikan pada subkelas perfektif dan imperfektif. Kajian ini hanya di batasi pada dialek Matana’i

PENERAPAN AJARAN DEELNEMING DALAM MEMBERANTAS KASUS TINDAK PIDANA PERAGANGAN ORANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ajaran “delneming†dalam memberantas kasus tindak pidana perdagangan orang dan mengetahui kendala apa yang dapat ditemukan dalam menerapkan ajaran delneming dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative, dengan kesimpulan 1.Penerapan ajaran deelneming dalam memberantas kasus tindak pidana perdagangan orang dipersoalkan tuntutan hukum serta sanksi hukum yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang dan melihat pertanggungjawabannya, Pasal 55 dan 56 KUHP untuk hukuman atau sanksi pidana bagi orang yang membantu melakukan tindak pidana. 2. Kendala dalam menerapkan ajaran delneming dalam kasus tindak pidana perdagangan orang adalah : a. Banyaknya pihak yang terkait dalam kasus-kasus perdagangan orang dengan peranya. b.Trafficking, sulit menangkap pelaku karena pelaku seringkali berada berbeda beda tempat. Aparat penegak hukum terhambat dengan minimnya support atau dukungan biaya penanganan kasus

KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN SEBAGAI WALI ATAS ANAK-ANAK PANTI ASUHAN

Tujuan dilakkannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak panti asuhan dan bagaimanakah tanggung jawab hukum yayasan sebagai wali atas anak-anak panti asuhan dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Yayasan Panti Asuhan boleh menjadi wali bagi anak-anak asuhnya di mana kedudukan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali bergantung pada penetapan Pengadilan yang menunjuknya sebagai wali. Penunjukan yayasan panti asuhan sebagai wali harus ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri atau Agama setempat sesuai dengan kedudukan yayasan panti asuhan tersebut. Yayasan dibentuk untuk tujuan pokok sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan itu dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan (atas permohonan kejaksaan) atau atas permohonan pihak yang berkepentingan untuk pembubaran diri. Sebelum maupun setelah berlakunya undang-undang yayasan, telah diakui bahwa yayasan adalah badan hukum. Perbedaannya adalah sebelum berlakunya undang-undang yayasan telah jelas bahwa yayasan memperoleh status sebagai pada saat mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi pengesahan antara lain adalah untuk keabsahan keberadaan badan hukum sehingga badan hukum itu mempunyai kelayakan. 2. Tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai wali adalah sama dengan wali lain yang telah diatur di dalam perundang-undangan, dimana setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak dan mengurus harta kekayaannya serta harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum. Tanggung jawab ini berupa merawat, menyediakan tempat penampungan, memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan untuk kelangsungan hidup yang baik bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu serta memberikan bimbingan atau didikan bagi anak-anak yang ada di panti asuhan. Hal ini dapat memberikan kesempatan kepada anak dalam pertumbuhan dan kesempatan dalam pengembangan mental serta dapat melaksanakan peran sosial dengan baik dan benar.Kata kunci: yayasan; wali; panti asuhan