UPAYA HUKUM NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT DITINJAU DARI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa langkah hukum yang dapat ditempuh oleh notaris yang merasa dirugikan karena diberhentikan secara tidak hormat tanpa melalui proses pembelaan berdasarkan surat keputusan pemberhentian yang dibuat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas rekomendasi Majelis Pengawas Notaris. Pada proses pemeriksaan masih terdapat notaris yang tidak diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan. Padahal pembelaan dalam tahap pemeriksaan merupakan hak setiap notaris. Notaris sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya surat keputusan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diketahui. Upaya tersebut dilakukan untuk melakukan pembatalan surat keputusan pemberhentian karena pihak penyelenggara pemerintah tidak menjalankan jabatannya sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Metode penelitian dalam artikel ini bersifat eksplanatoris yaitu menjelaskan mengenai gejala yang timbul dari rumusan permasalahan dalam artikel ini serta mencari jawaban atas permasalahan tersebut dengan dianalisis terhadap sumber hukum yang berkaitan. Pada penelitian terdahulu hanya membahas upaya hukum notaris yang diberhentikan sementara, sedangkan pada artikel ini dibahas mengenai upaya hukum notaris yang diberhentikan secara tidak hormat. Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat tidak bisa menjalankan profesinya secara permanen, sedangkan notaris yang diberhentikan sementara bisa menjalankan tugas dan jabatannya kembali. Upaya hukum notaris melalui PTUN adalah langkah yang harus ditempuh oleh notaris apabila merasa dirugikan atas pemberhentian secara tidak hormat. Putusan Majelis Hakim PTUN yang menyatakan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut batal demi hukum, secara tidak langsung mengembalikan notaris sesuai profesi jabatannya serta mengembalikan harkat dan martabat notaris kepada keadaan semula

Sudargo Gautama and the Development of Indonesian Public Order: A Study on the Application of Public Order Doctrine in a Pluralistic Legal System

Thesis (Ph.D.)--University of Washington, 2015A sweeping proviso that protects basic or fundamental interests of a legal system is known in various names – ordre public, public policy, public order, government’s interest or Vorbehaltklausel. This study focuses on the concept of Indonesian public order in private international law. It argues that Indonesia has extraordinary layers of pluralism with respect to its people, statehood and law. Indonesian history is filled with the pursuit of nationhood while protecting diversity. The legal system has been the unifying instrument for the nation. However the selected cases on public order show that the legal system still lacks in coherence. Indonesian courts have treated public order argument inconsistently. A prima facie observation may find Indonesian public order unintelligible, and the courts have gained notoriety for it. This study proposes a different perspective. It sees public order in light of Indonesia’s legal pluralism and the stages of legal development. With regard to responding to public order argument this study finds that the courts faced systemic and practical challenges. Legal pluralism – in its broadest sense – creates confusion on the part of the court. The stages of legal development shows that (in)dependent judiciary reacted differently to public order argument. Inconsistent treatment is due to lack of operable framework. The study finds that Gautama doctrine for Indonesian public order can provide consistent application and coherence to the legal system. The doctrine can serve as cohesion for the legal system and an operable framework for Indonesian private international law by striking a balance between legal unity and legal pluralism, national interests and international demands

Indonesia

1stEncyclopedia of Private International Law2162-2173United Kingdo