AKIBAT HUKUM KEPAILITAN BAGI BADAN HUKUM

Seluruh Kekayaan Debitur yang sudah ada pada saat penjatuhan putusan kepailitan beserta segala yang diperoleh selama kepailitan disita secara umum

PERJANJIAN DISTRIBUTOR DAN KEAGENAN DALAM KEBIJAKSANAAN INVESTASI

Pembangunan Lima Tahun (Pelita) VI yang bertepatan dengan dilaksanakannya Pembangunan Jangka Panjang II yang mencanangkan investasi sebesar Rp. 660,1 trilyun guna menampung pertumbuhan angkatan kerja baru 2,5 juta orang per tahun atau 12,6 juta orang selama Pelita VI (Newsletter No. 20jTh.Vl/Maret/ 1995, 28-36). Namun demikian, pencanangan itu temyata meleset karena krisis moneter yang terjadi akhir-akhir ini dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELl CONDOMINIUM DENGAN SISTEM INDENT

Pertumbuhan penduduk sebagaimana disyaratkan oleh Thomas Robert Maltus berlangsung secara deret ukur, sedangkan persediaan akan tanah sebagai tempat kegiatan fisik manusia relatif tidak akan bertambah. Kondisi ini akan menimbulkan suatu kesenjangan antara pertumbuhan penduduk dengan persediaan tanah yang semakin lama semakin melebar

EFEKTIFITAS PRANATA HUKUM KEPAILITAN DEWASA INI

Dalarn tahun-tahun terakhir ini, perkernbangan per-ekonornl an demi ki an pesatnya s ejal an d erizan per-kembanga n du ru a use ha , DaLarn rangka menjalankBn uaaha, perigusaha atau badan uaaha tidak jarang mendapat kan fasl Li,tas pinj:,rnan/kredit darf suatu Lernbaga keuangan, sperti bank atau perjanjian lainnya. Dengan dernikian telah timbul perikatan hutang-piutang antara debitur dengan kreditur. Apabi La debi tur dapat rnernenuhi kewajibannya s ecar-a sukarela, rnaka sesuai pasaL 1381 KUH Perdata, perikatan rnenjadi ha pus , Na-, mun sebali knya , a pabf La debi tur meLaLai, kan kewaji bannye da pa t ken kreditur melaksanakan haknya secara bertentangan dengan kehendak debi1lur? Berdesar-kan pasaL 1131 KUH Peroata bahwa r Sega.la kebendaaa n siberhutang menjadi jaminan a tas perikatanny8 s es eo rang; Beroas8rkan pasal tersebut, pada dasarnya kreditur rnernpunyai hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi; rnenempuh executorial beslag apabila menda pa t jaminan hi po td k atau g8dai; seri:a dapat menempuh dengan cara site umum kepailitan

ASPEK YURIDIS DALAM PROSES PENGAJUAN KLAIM PADA ASURANSI KEBAKARAN

Pada dasarnya proses klaim merupakan suatu tindakan yang amat penting dalam kehidupan perasuransian secara umum. Berdasarkan pasal 246 KUHD dan pasal 251 KUHD menyatakan bah~a asuransi adalah suatu pertanggungan merupak~rjanjian d1 mana antara penanggung dan tertanggung mengikatkan diri dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian karena euatu kerugian, kerusakan yang akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu, dengan landasan et!ket yangbaik. Penyelesaian klaim merupakan realisasi pelayanan yangd1janjikan perusahaan pada mulanya di IndonesIa menganut 3 bentuk siatim klaim yaitu : Polis kebakaran Bursa Amsterdam, Polis kebakaran Indonesia dan FOe Inggris, karena tidak ada keseragaman yang mengarah pada ketidak pastian hukum maka pada tanggal 1 Juni 1988 diputuskan aatu uji ~olis yang ada yaitu Polis Standar Kebakaran Indonesia (1962). Berdasarkan PSKI (1982) dan pasal 283 ayat (1) KUHn apabila terjadi pe-. ristiwa kebakaran atas obyek kepentingan, maka tertanggung wajib melaporkan kepada penanggung baik tertulis maupun lisan, dalam upaya tuntutan klaim yang menyangkut ganti rugi yang harU6 dibayar Penanggung. Pengajuan klaim harUB memenuhi syarat tertentu yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi kebakaran. Apabila prosedur dan syarat telah terpenuhi, maka diadakan negosias1 antara pihak penanggung dan tertanggung mengenai besarnya gantt rugi. Tetapi apabila tid ak memenuh i prosedur dan persyaratan, maka terj ad i penolakan klaim. Misalnya memberikan laporan palsu. sengaja merusak dan membakar

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN DUNIA USAHA MELALUI PRAKTEK KEGIATAN LEASING

Sebagai a</al dari pr-oses pembuatan perjanjian leasing, pihffi I calon nasabah mengajukan permohoanan kepada pihak perueahaan leasing yang dipilihnyaagar diperkenankan untuk menggunakan fasilitas jasa leasing. Permohonan tersebut dibuat secara tertulis dan dilampiri dengan usuian rencana leasing/lease proposal yang biassnya dituangkan dalam bentuk formul!r yang dised!akan oleh pihak perusahaan leasing,(biasa disebut Formulir permohonan Leasing/Lease Application Form)

LEMBAGA SEWA BELI SEBAGAI JENIS PERJANJIAN BARU DI LUAR KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA

Ternyata perjanjian dalam sewa beli ini banyak dilakukan dalam praktek dan tidak dijumpai dpalam Satu pasalpun di KUH perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian praktek yang ada mengenai sewa beli ini tidak bertentangan/sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH }perdata dimana keberadaan lembaga sewa beli ini diakui adanya serta diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH perata, yaitu bahwa untuk membuat suatu perjanjian sewa beli harus ada kata sepakat diantara kedua belah pihak, kedua belah pihak harus cakap dalam membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu serta kausa yang diperbolehkan. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya perjanjian sewa beli ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/rr/1980. Jika dalam praktek dapat dilihat bahwa hakekat perjanjian sewa beli adalah jual beli. Hal ini dikarenakan maksud para pihak adalah untuk memperoleh pemilikan suatu barang disatu pihak dan keinginan untuk memperoleh pembayaran atas harga barang dipihak lain dengan sejurnlah uang tertentu.Saran yang diberikan dalam penelitian kali ini adalah mengenai peraturan yang mengatur kegiatan sewa beli hendaknya tidak hanya sampai pada peraturan tingkat Menteri saja, tetapi bisa lebih ditingkatkan hingga suatu peraturan yang berbentuk Keppres maupun Undang-Undang. Da1am rangka mewujudkan pembentukan KUH Perdata Nasional kiranya dipikirkan juga oleh Pemerintah untuk mengatur masalah sewa beli, mengingat perkembangan dunia usaha dewasa ini cenderung semakin meningkat sesuai kebutuhaan masyarakat

Developmentand Validation of a Questionnaire about Patient Knowledge of Adverse Effects of Statins

Statins are drugs that are well tolerated, but considering their extensive use, there are still concerns regarding their safety. Knowledge of patients about the side effects of statins has not been adequately studied, although timely recognition of the AES is of vital importance for improving the quality of patient care and reducing morbidity and suffering. The aim of this study was to develop and test a questionnaire for measuring the knowledge of patients about statin therapy about adverse effects of statins (AES)

PENGALIHAN SAHAM PERUSAHAAN KEPADA KOPERASI (SUATU TINJAUAN YURIDIS)

Program pemilikan saham perusahaan oleh koperasi, sesuat dengan SK Menko EKVIN dan WASB-~NG No. SE 05/M.EKUIN/1991 diprioritaskan ba gt koperasi pr-Lmsr , P.dapun care peng8l.ihan sahamnya dibedakan entara penempatan langsung (direct placement) dan meLarut bursa s esuei dengan cara-cara yang telah di·sepakati dengan B~ptP~M. Termasuk cara penempatan langsung ada Lah hibah, jual-beli biasa yang dilpkukan o.Leh koperasi didalam kapasitasnya sebagai investor dan jual beli sah8m yang diikuti dengan perjanjian gadai (dalam hnl dana berasal dari perusanaan penerbit saham}, Cara kedua, yaitu melalui bursa, pada dasarnya d.iperurrtukan bagi parusanaan yang sudah go publi

ASPEK JURIDIS PERJANJIAN KREDIK SINDIKASI

Menyongsong tahap tinggal landas dalam Pernbangunan Nasional di Indonesia, terlihat bahwa penekanan pada pemerataan yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma yang mengkcdepan dalam proses pernbangunan karena pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Dalam rangka pcrnbangunan nasional ini, peran sektor swasta baik yang berskala bcsar, menengah ataupun kecil terns clipacu untuk lebih menggiatkan aktivitasnya. Aktivitas kegiatan perusahaan tersebut tentunya rnernbutuhkan modal baik untuk pendirian lIlaupun dalam rangka perluasan usahanya. Penggalian dana oleh perusahaan dapat melalui berbagai cara, di antaranya dengan menjual saham dan obligasi di pasar modal atau dengan mengajukan perrnohonan kredit melalui lembaga kcuangan bank atau lembaga pernbiayaan lainnya. Penggalian dana melalui perbankan banyak diminati olch perusahaan. Namun bila jumlah dana yang dibutuhkan sangat besar, hal ini merupakan kendala terscndiri bagi perbankan, terlebih dcugan adanya ketentuan Batas Maksimum Penibcrian Kredit (8M PK) yang diatur dnlam UU No. 711 992 tcntang Perbankan. BMPK membatasi krcdit yang diberikan oleh pemimjam atau sekelompok pemimjam yang terkait tidak boleh melebihi dari 30 % modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya ketentuan BMPK keinampuan suatu bank untuk menyalurkan kredit kepada suatu perusahaan atau group menjadi terbatas, sehingga bank-bank berpaling kepada Iernbaga kredit sindikasi. Hal ini sesuai pernyataan Remi Syahdeini bahwa (Info Bank, No. 170 Pebruari 1994: 12) Penyelesaian masalah pelanggaran pernenuhan BMPK melalui asuransi selain belum Iancar, sifatnya hanya temperer. untuk itu penyelesaiau yang lebih mendasar seperti pemberian kredit dengan sinclikasi bank-bank perlu dikembangkan