Penerapan Pendekatan Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Untuk Meningkatkan Partisipasi Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pembelajaran Terpadu

The use of conventional learning methods make communication in the learning process exists only in one direction so that students in general passive learning in the classroom and only a few are active to ask, answer and respond to learning. Though learning participation is one of the important factors in learning activities. It is reminded that the teaching and learning activities are held in order to provide learning experiences on the learner. If the students actively participate in learning activities likely learners will be able to extract meaning from that learning. One way that could make students participate in learning that is by applying the learning model. For the purpose of this study was to determine students' increased participation in integrated learning in the classroom C.83 UPP PGSD Parepare FIP UNM by using model two stay two stray. This type of research is classroom action research (PTK). Forms implementation consist of planning, action, observation and reflection. Lasts for two cycles of study. Data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis techniques. Be concluded that the application of learning models two stay two stray on the subjects of integrated learning can improve students' participation in class C.83 UPP PGSD Parepare FIP UNM.Keywords: classroom action research, learning model Two Stay Two Stray, study participatio

Perjanjian Gadai Tanah (Pa’pitaggallang) Pada Masyarakat Tani Desa Je’netallasa

Perjanjian merupakan salah satu bentuk persetujuan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih. Salah satu jenis perjanjian ialah, perjanjian gadai tanah yang merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya dan selama gadai masih berlangsung. Metode Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif dan Sosiologis. Sumber data penelitian adalah kepala Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Kepala dusun, Tokoh Masyarakat serta masyarakat setempat. Hasil penelitian ini adalah Gadai tanah terhadap masyarakat Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga Kabupeten Gowa tidak sejalan dengan perjanjian gadai tanah pertanian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHP Perdata serta Undang-Undang No.56 Thn 1960. Implikasi penelitian ini adalah sosialisasi dari pihak yang berwenang terkait KUHP perdata serta Undang-Undang No. 56 PP Thn 1960 perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tana

USING SELF-EXPLANATION STRATEGY TO IMPROVE STUDENTS' UNDERSTANDING OF THE TO BE LEARNED MATERIAL

Abstrak: Teori belajar kognitif dan kostructivisme memiliki padangan yang berbeda dengan teori belajar tradisional. Anak didik tidak dipandang sebagai penerima informasi yang pasif, akan tetapi mereka secara aktif mengkonstruksi pengetahuan. Self-explanation adalah strategi belajar yang mendukung asumsi pembelajaran tersebut dan merupakan kegiatan konstruktif yang mendukung terintegrasinya pengetahuan baru dengan pengetahuan awal anak didik dengan baik. Penggunaan strategi ini dapat membantu anak didik memiliki representasi pengetahuan yang komprehensif, menfasilitasi pemahaman yang mendalam terhadap materi yang dipelajari, dan kemudahan dalam pengaksesan kembali informasi yang telah di simpan dalam memori.Abstract: Cognitive and constructivism learning theory have different views with traditional learning theory. Students are not viewed as passive recipients of information, but they actively construct knowledge. Self-explanation is a learning strategy that supports this learning assumption, and it is a constructive activity that supports the integration of new knowledge with prior knowledge of students well. The use of this strategy can help students to have a comprehensive knowledge representation facilitating in-depth understanding of the material being studied, and the ease in accessing back the information that is stored in memory

PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK

The dispute over the tax debt begins and the difference of opinion between the taxpayer and the Fiskus. Then the Taxpayer concerned filed his objection. In submitting such dissent and objection must be done by the Taxpayer in writing as a proof of evidence for subsequent verification efforts to the Tax Court by Appeals mechanism or Claim for the outstanding tax bills. Before applying for the Taxpayer's appeal must first check the decision and appeal of the appeal requirement and the claim on the outstanding tax invoice.Keywords: Tax Debt Disputes, Tax Court Sengketa utang pajak  berawal dan  perbedaan pendapat  antara Wajib  pajak  dan  Fiskus.  Kemudian  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan mengajukan  keberatannya.  Dalam  penyampaian  perbedaan  pendapat  dan keberatan  dimaksud haruslah  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  secara  tertulis sebagai sarana bukti bagi upaya pembuktian selanjutnya kepada Pengadilan Pajak dengan mekanisme Banding atau Gugatan atas tagihan  Pajak  terutang.  Sebelum  mengajukan  banding  Wajib  Pajak haruslah  memeriksa  lebih  dahulu  keputusan  dan keberatan persyaratan  banding dan gugatan  atas tagihan pajak terutang.Kata kunci : Sengketa Utang Pajak, Pengadilan Paja

EKSISTENSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN HAK ATAS TANAH (TINJAUAN FILOSOFIS)

AbstractResponsibility rights is charged against by guarantee rights is land right as referred to in Law of No.5 Year 1960 about Regulation Of Base Specifics of Agraria. Existence of guarantee institute (responsibility rights) very supporting in era development of economics. Especially from entrepreneur requiring credit for the development of effort him. Growth of commerce and economics followed by growth of requirement of credit and giving of credit facility will need guarantee for the shake of security [gift/ giving] of credit  Keyword : Rights Responsibility, Institute Guarantee Land right AbstrakHak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Keberadaan lembaga jaminan (hak tanggungan) sangat menunjang dalam era pembangunan ekonomi, terutama dari pengusaha yang membutuhkan kredit untuk pengembangan usahanya.  Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit.Kata Kunci : Hak Tanggungan, Lembaga Jaminan Hak Atas Tana

Penerapan Search Engine Optimization (SEO) Friendly untuk Meningkatkan Minat Baca Pelanggan Media Online Tribun Timur Makassar

an pada website Tribun Timur Makassar berhasil menempatkan website berada di posisi pertama hasil pencarian yang membuat trafik pengunjung terus meningkat setiap harinya. Hal ini juga dibuktikan dengan memperhatikan konsep organik dan non-organik yang menjadi faktor pendukung penerapan Search Engine Optimization. Begitu pula dengan faktor penghambat dalam penerapan Search Engine Optimization

Analisis Penggunaan Zat Pemanis dan Zat Pewarna Sintetis Berbagai Merek Produk Saus Lombok Lokal di Pasar Tradisional Terong Makassar Tahun 2012

Semakin berkembangnya teknologi, produksi instan sangat digemari oleh masyarakat karena mudah, cepat dan murah. Inilah salah satu faktor pemicu semakin berkembang dan dibutuhkannya bahan tambahan pangan. Salah satu produk olahan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga adalah saus lombok. Di Makassar tahun 2002. Balai POM dan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, menemukan sedikitnya 121 jenis makanan dan minuman yang tidak layak dikonsumsi beredar di masyarakat. Di antaranya saus lombok dan tomat produksi Adinata Gowa yang mengandung asam benzoat, sirop pisang ambon produksi Aneka Sari Makassar terdapat sakarin dan siklamat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan zat pemanis dan zat pewarna sintetis berbagai merek produk saus lombok lokal di pasar Tradisional Terong Makassar. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian survei dengan pendekatan observasi menggunakan pemeriksaan laboratorium. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Sampel yang diambil adalah semua jenis produk lokal saus lombok yang dijual oleh para pedagang di pasar Tradisional Terong Makassar. Dan sampel yang didapat sebanyak 7 saus lombok dengan tempat produksi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 7 sampel yang diuji, tidak terbukti/negatif mengandung zat pemanis. Dan dari 7 sampel yang diuji, terdapat 4 sampel yang positif mengandung zat pewarna sementara 3 sampel lainnya tidak terbukti menggunakan zat pewarna sintetis yaitu SA, MP dan MC. Adapun jenis zat pewarna sintetis yang digunakan adalah Kuning FCF, Ponceau 4R dan Tartrazin dimana zat pewarna ini masih termasuk ke dalam jenis zat pewarna yang diizinkan. Penulis menyarankan perlunya peningkatan pengetahuan di masyarakat dan produsen tentang zat pemanis dan zat pewarna sintetis yang aman dan berbahaya pada makanan, khususnya bagi produsen

PENGUASAAN PRODUKSI MELALUI INTEGRASI VERTIKAL (Ditinjau Dari UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Mastery of the market can be done by mastering a number of products included in the series of production or commonly called vertical integration. Control of business vertically is done by controlling the business line from upstream to downstream with the aim of closing the opportunity of other business actors entering the business field. Such phenomena can lead to unhealthy business practices that lead to the emergence of economic distortions. Keywords: vertical integration, masteryPenguasaan pasar dapat dilakukan dengan menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau lazim disebut integrasi vertikal. Penguasaan usaha secara vertikal dilakukan  dengan cara menguasai jalur usaha dari hulu sampai ke hilir dengan tujuan menutup peluang pelaku usaha lain memasuki bidang usaha tersebut. Fenomena seperti itu dapat menyebabkan praktek bisnis yang tidak sehat yang mengarah pada timbulnya distorsi ekonomi.Kata Kunci: integrasi vertikal, penguasaa

REDEFINISI TERHADAP PENGATURAN HAK ATAS TANAH

Hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur beberapa hak atas tanah yang berada dipermukaan bumi, dibawah permukaan bumi, dan ruang diatas udara. Redefinisi hak atas tanah diperlukan untuk mengatur hak-hak atas tanah utamanya hak atas tanah yang berada di bawah permukaan bumi yang belum diatur secara khusus seperti hak-hak atas tanah yang berada dipermukaan bumi.Land rights as stipulated in basic Agrarian Law set several parcels of land located on the surfaces of the earth. Under the earth’s surfaces and the air space above. Redefinition of land rights necessary to regulate the rights of land primarily land rigths under the earth’s surface that has not been specifically regulated as rigths to land adjacent to the surface of the eart

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK DI KOTA MAKASSAR

AbstractThe form of law enforcement against brand violations in the city of Makassar has been regulated in Law No. 20 of 2016 that has been good and perfect because it has gone through several revisions and in practice, law enforcement against these violations has been carried out well by investigators of the civil service Ministry of Law and Human Rights who work closely with the Republic of Indonesia National Police investigators and Public Prosecutors. But it is needed addition to the number of civil servant investigators in the scope of ministries that specifically deal with violations of brand rights and IPR as a whole so that enforcement and implementation of the Law / 20 of 2016 is more maximal. The stipulation of laws concerning brands which constitute complaint offenses must be changed to the usual offense of enforcement of violations of Brand Rights which can be immediately processed by the authorities without waiting for a complaint.Key Words: Law Enforcement, Brand RightsAbstrakBentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di kota Makassar telah diatur didalam UU No. 20 Tahun 2016 yang telah bagus dan sempurna karena telah melalui beberapakali revisi dan dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini telah dijalankan dengan baik oleh penyidik pegawai negeri sipil kementerian Hukum dan Ham yang berkerja sama dengan penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia serta Penuntut Umum. Namun, diperlukan penambahan jumlah penyidik pegawai negeri sipil dilingkup kementrian yang khusus menangani pelanggaran hak merek dan HKI secara keseluruhan agar penegakan dan penerapan UU/20 tahun 2016 lebih maksimal. Penetapan UU tentang merek yang merupakan delik aduan harus diubah menjadi delik biasa sehingga penegakan terhadap pelanggaran Hak Merek dapat segera diproses oleh pihak yang berwajib tanpa menunggu adanya aduan.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hak Mere