Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Karo (Studi di Pn Kabanjahe)

The Karonese who domicile in Karo Regency have their customary legal system which concept of settling the problem in the form of ‘runggun' did not work as negotiation for consensus principality. It is occurs as a result of still many complaints about the disputes of the inheritance of adat land in the Kabanjahe District Court. The research used judicial normative method, supported by field study. The enabling factors of the dispute in inheritance of adat land which was settled in the Kabanjahe District Court were as follows: the dispute could not be settled by ‘runggun', the lack of trust in the decision in ‘runggun', and the need for legal legitimacy on the dispute settlement. The Kabanjahe District Court provides the settlement by mediation and in the form of verdict and both of them are used by the Karonese community although the latter is commonly used. It is occured by the obstacles faced by the Kabanjahe District Court which consist of two problems; external obstacles comprise the participation of the conflicting parties and their attorneys, laws, and the lack of socialization about law on land and land registration. Internal obstacles comprise judge's prudence, judge's professionalism, and court's administration

Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/puu-ix/2011

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan dilaksanakannya pengangkatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan wakil menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011, dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan wakil menteri pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis, kemudian data itu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan kedudukan Wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 apabila dilihat dari segi kewenangannya, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden dan di bawah Menteri, karena Wakil Menteri bertanggungjawab kepada Menteri dan bertugas sebagai pembantu Menteri. Dari segipengangkatannya, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden, sedangkan Menteri dan Wakil Menteri kedudukannya adalah sama, dikarenakan sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui tata cara dan prosedur yang sama, sedangkan Wakil Menteri kedudukannya di atas Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian. Kedudukan wakil menteri di masa yang akan datang sebaiknya ditiadakan saja, karena peraturan Perundang-undangan yang mengatur wakil menteri telah diubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, namun belum mampu memberikan ketegasan mengenai pengaturan Wakil Menter

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, disimpulkan bahwa: 1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Selain itu,  alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual. Korban sendiri yang mem’provokasi’ terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual terhadap dirinya sendiri. Kemudian  juga berdasarkan penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomor-satukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki. 2. Secara umum terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban semua bentuk  kekerasan sebagaimana di atur dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Kata kunci: perempuan, anak, kekerasan seksua

Kemahiran Menulis Karangan Narasi Dalam Bahasa Inggris Mahasiswa Semester IV Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Inggris Universitas Sam Ratulangi

This skripsi, entitled “Kemahiran Menulis Karangan Narasi Dalam Bahasa Inggris Mahasiswa Semester IV Jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratulangi” is an attempt to analyze the ability of the fourth semester English Department students in writing narrative essay. The data were taken from the students\u27 writing assignment. All data were classified based on the Keraf (2003:45) were scored using analytic scoring from1 to 5 on five aspects of evaluation : spelling and punctuation, vocabulary/diction, sentence structure, composition organization and narrative essay characteristics, and the relationship between theme and contents of the essay. The research findings show that, (1) 86,67% of the students got the highest score in spelling and punctuation; (2) 93,33% in vocabulary/diction; (3) 63,33% in sentence structure; (4) in evaluation of composition organization and narrative essay characteristics, 16,67% of the students wrote the complete essay while 76,67% students did not write one part of the essay, e.g. introductory or closing paragraph; and (5) in the relationship between theme and the contents of the essay, 50% of the students got the highest score. In addition, the total average of all aspects of evaluation is 87,2%. However, it is suggested that teachers should help students in writing better narrative essays by guiding them to have complete parts of the essay

Analisis Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana ALokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD (LRA) masing-masing kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan program Software Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH dan DAU terbukti secara empiris memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan DAK, SiLPA, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi terbukti secara empiris tidak memberikan pengaruh terhadap belanja modal

Optimalisasi Usahatani Padi dan Sayuran pada Musim Gadu di Kota Singkawang

Program diversifikasi memberikan keuntungan berupa meminimumkan resiko, menghindari akibat buruk dinamika pasar dan sebagai sumber pertumbuhan baru. Petani di Kota Singkawang sudah lama melakukan diversifikasi pada lahan sawah mereka dengan memasukkan usahatani sawi (Brassica juncea) dan mentimun (Cucumis sativus L). Produksi sawi dan mentimun di Kota Singkawang lebih tinggi dibandingkan jenis sayuran lainnya hal ini menunjukkan bahwa kedua jenis sayuran tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan petani, sedangkan padi diusahakan sebagai sumber beras keluarga petani. Tujuan penelitia ini adalah untuk mengetahui pendapatan maksimum dari usahatani padi dan sayuran (sawi dan mentimun), produksi optimal, alokasi sumber daya produksi dan kisaran Perubahan harganya dalam kondisi optimal dalam usahatani tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan alat analisa Linear Programming POM-QM for Windows3, model fungsi tujuan (Zmax) = C1X1 + C2X2 + C3X3 dengan keterbatasan sumber daya produksi (constrain) berupa lahan, benih, pupuk urea, pupuk NPK dan tenaga kerja (HOK). Analisis sensitivitas dilakukan guna mengetahui kepekaan Perubahan sumberdaya produksi dengan tidak mengubah pendapatan optimal usahatani tersebut. Penggunaan lahan, pupuk NPK dan tenaga kerja belum optimal atau belum sepenuhnya dimanfaatkan sementara ketersediaannya ditingkat petani berlebih, sehingga dalam kondisi optimal penggunaan lahan, pupuk NPK dan tenaga kerja perlu ditambah dari persediaan yang ada. Benih dan pupuk urea merupakan sumber daya yang langka karena dalam kondisi optimal semua persediaan habis terpakai. Tingkat pendapatan setelah dilakukan optimalisasi adalah sebesar Rp. 18.294.980,00 lebih besar dari pendapatan aktual petani sebesar Rp. 12.665.325,00. Kata kunci: Diversifikasi, pendapatan optimal, status sumber daya dan selang kepekaan Perubahan sumber day

Social-economic Factors Effecting The Diversity Of Dietary Consumption In The Self Sufficient Dietary Village Of Kubu Raya District

The research was conducted in Jeruju Besar village in the district of Kubu Raya and Sungai Bulan village in Sungai Raya District. These two locations were chosen because of its location within program The DEMAPAN (Self Sufficient Dietary Village). The purpose of this research was : (1) to analyze the quality of food consumption in the Desirable Dietary Pattern/DDP communities, Kubu Raya District (DDP score). (2) to analyze the relationship between socio-economic aspects and the diversity of food consumption in the DEMAPAN village in Kubu Raya district. The research was carried out for 6 months, in which the data collection finished for 5 weeks, i.e. from January to June 2013. Population of this research is the head of the family who live in the Village of Sungai Bulan Sungai Raya District, the locations of DEMAPAN program in 2010, and also in the village of Jeruju Besar, Sungai Kakap District by 2011. The sample selection was based on Randomize Simplified Sampling method, in which the sample were randomly selected. The research variables were socio-economic factors (income, education, and family size), Score DDP (Desirable Dietary Pattern). The results showed that the DDP score of 68.52 in the research area is still low compared to West Kalimantan DDP score of 71.79 and score of 100 DDP ideally. DDP score Jeruju Besar Village were not significantly different than the score DDP in Sungai Bulan Village. Factors effecting the DDP Score in Jeruju Besar were income, education, and number of dependants. While at Sungai Bula Village they were family income and number of dependants. So, the factor of income level, education, and number of dependants were key determination of the level of food diversity in the commuity. Keywords : Social-economic, Food Consumption Diversity, Self Sufficient Dietary Villag