Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai penyumbang kedua terbesar setelah Bea Atas Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tangerang Selatan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berupa Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 serta Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2014. Adapun tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah beserta hambatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara, serta metode analisis data menggunakan kualitatif. Pelaksanaan kebijakan terhadap perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan pengaruh terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa hambatan yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan diantisipasi dengan terobosan kebijakan yang dilakukan