Model Hubungan Waktu Terjadinya Tumpahan Minyak Di Suatu Lokasi Dengan Bentuk Sebarannya Pada Daerah Terdampak Studi Kasus: Tumpahan Minyak Di Sekitar Pesisir Lhokseumawe-nad

"> Maraknya kegiatan eksplorasi dan ekploatasi minyak dan gas bumi yang dilakukan di lepas pantaiLhokseumawe-NAD berpotensi menimbulkan terjadinya tumpahan minyak yang secara langsung jugaberpotensi mengancam kelestarian taman laut nasional dan keindahan lingkungan pantai yang ada disekitar Pulau Weh. Sebagai upaya untuk mengurangi ancaman tersebut, model Oil Spill dapatdigunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan dalam penanganan dan penanggulangantumpahan minyak secara dini. Model Oil Spill mempunyai kemampuan untuk mensimulasikanminimum drifting time dan pola sebaran tumpahan minyak yang ada di sekitar perairan Lhokseumawe.Berdasarkan hasil simulasi, pada bulan Januari, Pebruari, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober,Nopember, atau Desember tumpahan minyak yang terjadi di sekitar perairan Lhokseumawe akansampai ke Pulau Weh dengan Minimum drifting time berkisar antara 24 jam – 288 jam dan bergantungpada kondisi angin dan arus harian. Pada bulan Maret sebaran tumpahan minyak tidak mencapaipantai Pulau Weh tetapi menyebar cenderung ke sebelah utara Pulau Weh. Pada bulan April atauMei sebaran tumpahan minyak tidak pernah sampai ke Pulau Weh

Analisis Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia

Penelitian ini mengaji kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Salah satu agenda penting di hadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman tidak mungkin dapat terlepas dari konstitusi yang berlaku di Indonesia dimasa reformasi adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai ketetapan UUD 1945 . Permasalahan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945, Fungsi dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945?, berdasarkan metode penelitian hukum empiris dan penelitianhukum normatif empiris. Kekuasaan Kehakiman menurut konstitusi adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yaitu: Terwujudnya masyarakat yang adil danmakmur melalui jalur hukum. Reformasi di bidang kekuasaan kehakiman ditujuhkan untuk pertama; menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi yang independen, kedua; mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman,untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum,ketiga; menjalankan fungsi check and balances bagi institusi kenegaraan lainnya, keempat; mendoromg dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat dan kelima ; melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yangpaling kongkrit.kemudian Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan kekuasaan kehakimanadalah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mengemban tugas pokok, yakni melaksanakan public service di bidang pemberian keadila

Anthocyaninless1 gene of Arabidopsis thaliana encodes a UDP-glucose : flavonoid-3-O-glucosyltransferase

The original publication is available at www.springerllink.com.ArticleJOURNAL OF PLANT RESEARCH. 120(3): 445-449 (2007)journal articl

Kebebasan Ekonomi Indonesia: Tinjauan Perkembangan Terkini

Laporan ini merupakan hasil riset yang mendalam oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, yang juga memasukkan hasil presentasi makalah riset tersebut dalam sebuah Diskusi Publik di Hotel Menara Peninsula, Jakarta pada 22 November 2007. Penelitian ini memberikan kajian komprehensif tentang kondisi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia. Mengetahui apa yang diukur dan cara mengukurnya merupakan sebuah upaya untuk membuat suatu isu yang kompleks menjadi mudah untuk dipahami. Untuk menilai situasi terkini sebuah negara, laporan ini menggunakan metode-metode yang sesuai dengan rekomendasi dari laporan Economic Freedom of the World (EFW), yang mengukur kebebasan ekonomi masyarakat dari lima aspek

Faktor Penyebab Keterlambatan Pengembalian Dokumen Rekam Medis Di RS X Kabupaten Kediri

The purpose of this study was to determine the root problem of any late return of inpatient medical records documents in X Hospital. This research was conducted with a qualitative descriptive approach with the method of observation, in-depth interviews and time motion study. Determining root of the problem is done by brainstorming with the hospitals staff with USG method (urgency, seriousness, growth). Root problem that contribute to delay return of inpatient medical records are indiscipline doctor in filling out medical records especially medical resumes; some doctor are not making patient visit every day, so the order was given by phone; and sometime nurses forgot to remind the doctor to fill out a medical resume and signature. Other factors affecting the delay are method, money, material dan machine factor