Analisis Dampak Penggunaan Dana Bantuan Program Optimasi Lahan dalam Meningkatkan Produksi Padi Sawah (Studi Kasus : Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi, efektivitas implementasi, dan dampak penggunaan dana bantuan program optimasi lahan di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive. Metode penentuan sampel adalah secara purposive. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 40 petani. Metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui implementasi dana bantuan, untuk mengetahui efektivitas implementasi dana bantuan digunakan metode skala likert, untuk mengetahui dampak penggunaan dana bantuan program optimasi lahan dilihat dari perbedaan produksi dan perbedaan pendapatan digunakan uji compare means (Independent T Test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bantuan Program Optimasi Lahan dinilai 82% tepat sasaran, 84% tepat waktu, 41% tepat jumlah, dan 52% tepat guna. Diperoleh nilai Sig 2 tailed 0,932 > 0,05, tidak ada perbedaan produksi yang nyata antara petani petani padi sawah yang memperoleh dana bantuan program optimasi lahan dengan petani yang tidak memperoleh dana bantuan. Diperoleh nilai Sig 2 tailed 0,72 > 0,05, tidak ada perbedaan yang nyata pendapatan yang nyata antara petani padi sawah yang memperoleh dana bantuan program optimasi lahan dengan petani yang tidak memperoleh dana bantuan. Kata kunci : Optimasi, dana, USAhatani, padi sawa

Legal Protection for Unregistered Citizen at Healthcare and Social Security Agency (BPJS)

Despite the reality that the JKN program is necessary for all Indonesian residents, there are still individuals who have not enrolled as JKN members. The purpose of this research is to evaluate and explain the application of individual health services and the government's impediments to citizens receiving legal protection under the BPJS health health social security system. The research approach adopted is one of normative legal research. A descriptive legal approach was adopted in the assessment process. According to the findings of this study, the application of individual health services in the framework of legal protection for people who are not enrolled in the BPJS Health social security system is restricted to the supply of health facilities. The state does not offer legal protection in the form of duty for delivering health care, because individuals who are not enrolled as BPJS Health participants will be registered as general patients, requiring them to pay for treatments individually or through private insurance. While the idea of BPJS Health as given in the BPJS Law requires everyone to register for BPJS Health, BPJS Health still has several inadequacies, which causes some individuals to be hesitant and unwilling to register as BPJS Health participants. The government cannot claim that the lack of legal protection in health services is the responsibility of those who do not register as BPJS Health participants, because this is a result or implication of the numerous deficiencies in health services that continue to employ BPJS Health