THE INJUSTICE OF DISTRIBUTING MARITAL PROPERTY (HARGA GINI GONO) IN DIVORCE CASES

After a divorce happened does not mean the family has completed all are problems, but still leave residual problems such as child marriage ( if have children ) and property acquired during the marriage, property acquired during marriage is still related to what is called the joint property or property known Gono gini, disputed the division of joint property, can generally be described that the dispute resolution division of joint property, the division of matrimonial property ( assets gono gini ) to the wife in a divorce often lead to inequality in various aspects especially in the division of matrimonial property ( assets gono gini ) . Observations did about the value of unfairness in the division of joint property in the Village Suralaga in Suralaga District of East Lombok. Inequities in the division of matrimonial property on divorce post implied from several factors including the cultural ideology of patriarchy is still evolving at this time, but it also inequities in the division of joint property caused by the system of inheritance law on which the decision is still indicated the existence of discrimination against women as the dominant party gets unfairness in the process of division of joint property, this occurs because the shape of the existing policy.Keywords : Injustice , Treasure Gono-Gini and Divorc

THE INJUSTICE OF DISTRIBUTING MARITAL PROPERTY (HARGA GINI GONO) IN DIVORCE CASES

After a divorce happened does not mean the family has completed all are problems, but still leave residual problems such as child marriage ( if have children ) and property acquired during the marriage, property acquired during marriage is still related to what is called the joint property or property known Gono gini, disputed the division of joint property, can generally be described that the dispute resolution division of joint property, the division of matrimonial property ( assets gono gini ) to the wife in a divorce often lead to inequality in various aspects especially in the division of matrimonial property ( assets gono gini ) . Observations did about the value of unfairness in the division of joint property in the Village Suralaga in Suralaga District of East Lombok. Inequities in the division of matrimonial property on divorce post implied from several factors including the cultural ideology of patriarchy is still evolving at this time, but it also inequities in the division of joint property caused by the system of inheritance law on which the decision is still indicated the existence of discrimination against women as the dominant party gets unfairness in the process of division of joint property, this occurs because the shape of the existing policy.Keywords : Injustice , Treasure Gono-Gini and Divorc

Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)

Harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 97 KHI apabila putus perkawinan karena perceraian maka harta bersama dibagi dua. Namun dalam kenyataannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2016, hakim memutukan bagian yang diterima oleh  bekas isterinya lebih besar dari bekas suaminya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam pembagian harta bersama setelah perceraian, dan pemenuhan prinsip keadilan dan kepastian hukum terhadap pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/Ag/2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Agung dalam putusannya Nomor 597 K/Ag/2016 berdasarkan asas keadilan dan sosial justice tidak membagi ½ (seperdua) bagian harta bersama untuk bekas suami dan untuk bekas isteri, bahkan hakim Agung memutuskan pembagian harta bersama 2/3 untuk bekas isteri dan 1/3 bagian untuk bekas suami dengan pertimbangan bekas isteri lebih berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama. Keputusan hakim Agung yang mengenyampingkan Pasal 97 KHI, dimana hakim Agung berpendapat kurang adil dan tidak sependapat dengan Hakim Mahkamah Syariah Aceh mengingat porsi andil isteri lebih besar dalam perolehan harta bersama dalam perkawinan

The Form of Officer of Land Deed Officer (PPAT) in Distribution of Rights to Land Joint Assets Post Divorce

The distribution of land rights to joint assets after the divorce needs to use a deed made by PPAT, because basically PPAT is a Land Deed Maker Official whose main task is to carry out some land registration activities by making a deed as evidence that a legal action has been taken regarding land rights or property rights. For the Flats Unit, which will be used as the basis for the registration of changes in land registration data caused by the legal act. The type of research used is normative legal research, with a research approach to legislation and concepts. Legal materials consist of primary and secondary legal materials. The analytical method used is description, evaluation, argumentation and interpretation. The deed of collective agreement can be used as the basis for entering the name of the ex-wife or ex-husband that has not been recorded in the certificate due to joint ownership which must be divided due to divorce as stated in PP 24 of 1997 Article 37 paragraph (2) regarding land registration. As long as the head of the national land agency office judges that the truth is sufficient, it can be implemented, because the National Land Agency is a government institution that has discretionary authority as stated in Act No. 30 of 2014 concerning government administration. From the names that have emerged between the ex-husband and the ex-wife, the process of Sharing Joint Rights is carried out using the APHB Deed (Deed of Sharing Joint Rights) made by PPAT

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH MEUREUDU TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Mahkamah Syar`iyah Meureudu dalam beberapa kasus telah menetapkan pembagian harta bersama antara mantan suami-istri seperdua-seperdua dengan merujuk perundang-undangan yang ada. Namun di sisi lain hal ini tidak memenuhi rasa keadialn karena ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk itu tulisan ini untuk menjawab bagaimanakah pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Meureudu dalam memutuskan kasus harta bersama suami-isteri? dan bagaimanakah pertimbangan hakim tersebut dilihat dari perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan empirical legal studies, dan dengan memperhatikan pertimbangan etika penelitian (ethical consideration) Sebagai metode pendukung peneliti juga menggunakan kajian konseptual tentang produk peraturan perundang-undangan dengan pendekatan black-letter law dan metode library research. Bahan primer dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan Mahkamah Syar’iyyah Meureudu tentang peruntukan harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan Hakim dalam menetapkan bagian harta bersama suami isteri adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, antara suami dan isteri berhak mendapat ½ (seperdua) bagian dari harta tersebut sebagaimana keadilan yang terdapat dalam perundang-undangan. Namun sebagaimana hasil wawancara, sebenarnya hakim dalam mempertimbangkan bagian harta bersama suami isteri juga menggunakan berbagai peraturan yang ada baik itu Peraturan Perundang- Undangan, KHI, Hukum adat (kearifan lokal) dan kitab-kitab fiqh. Sehingga bagian harta bersama suami isteri ½ (seperdua), bukanlah nilai keadilan yang mutlak, melainkan semuanya dikembalikan lagi kepada setiap kasus dan pertimbangan hakim. Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah lebih menekankan pertimbangannya dalam melihat keberadaan harta yang disengketakan, apakah harta tersebut merupakan harta bersama, atau bukan harta bersama