Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development

Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,agar sejalan dengan prinsip tersebut maka Undang-Undang atau kebijakan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup harus mengoptimalkan peran serta masyarakat.Peran serta masyarakat penting dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).Ketidaksesuaian muncul dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan konsep baru ada pembatasan partisipasi masyarakat terutama yang terdampak langsung dalam penyusunan Amdal.Penulis menganalisis bagaimana kajian dan kebijakan hukum dalam menanggulangi konflik serta upaya implementasi peran serta masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL untuk pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Realitannya peran serta masyarakat hanya sebagai prasyarat secara formalitas saja. Adanya keberpihakan pemilik usaha  menjadikan AMDAL tidak dapat berfungsi baik. Khususnya,belum ditemukan upaya untuk memberikan konsekuensi hukum bagi pemilik usaha yang mengabaikan peran serta masyarakat. Berdasarkan kesimpulan itu, penulis menekankan pentingnya pembenahan aturan untuk mempertegas peran serta masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dalam proses AMDAL

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCEGAHAN BENCANA MELALUI KONSEP ECO-DEVELOPMENT (Studi Kasus Di Kawasan Mangrove Baros Kabupaten Bantul Propinsi Yogyakarta)

Kawasan hutan Mangrove Dusun Baros merupakan salah satu pembangunan ekowisata yang telah dikembangkan selama 15 tahun terakhir. Pengembangan hutan mangrove ini merupakan upaya mitigasi bencana dalam rangka mencegah terjadinya bencana pesisir antara lain tsunami, erosi dan abrasi pantai karena gerusan gelombang laut, rob, dan badai atau angin kencang. Seiring berjalannya waktu, pola kehidupan masyarakat sudah cenderung ke arah yang tidak baik yaitu dengan banyak ditemukannya penambangan pasir secara ilegal. Konsep eco-development dirasa peneliti cocok untuk diterapkan di kawasan pesisir tersebut. Hal ini dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan dengan konsep ini akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa mendatang. Dalam artian, kegiatan ini merupakan konsep pelestarian lingkungan yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dengan tanpa mengurangi jatah hidup untuk generasi anak cucu mendatang.Tujuan dalam penulisan ini adalah meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam hal kesadaran melestarikan lingkungan dan pencegahan bencana. Sehingga potensi pariwisata yang ada di Kawasan Hutan Mangrove Dusun Baros dapat dikembangkan dengan baik. Pada penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyelenggarakan Penyuluhan dan Pendampingan yang dihadiri oleh responden penelitian. Hasil simpulannya masyarakat yang ada di Dusun Baros diketahui Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Baros memiliki dampak positif bagi masyarakat disekitarnya. Peran KP2B dalam mengembangkan Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove dapat menciptakan kesejahteraan dan pengembangan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga konsep Eco Development dapat dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada

Good governance pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup

Indonesia already has rules that govern this, and the implementation of environmental management policies in accordance with the principles of good governance. Policies will not be effective when policymakers make mistakes in formulating problems. Therefore, it is necessary to study the problem of waste and how the implementation of the principles of good governance in creating disposable waste and plastic management policies. Through a juridical-normative approach this research will describe and analyze the problem in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Besides that, it is added with legal materials such as literature study from literature books, papers, articles, journals, research results and other scientific works related to this research. The problem map is the category of rubbish that is difficult to manage, one of which is plastic waste where the form of plastic waste is in the form of packaging, then disposable items, microbeads, straws, ear cleaning, plastic bags, polystyrene and flexible plastic. The importance of community participation in waste management in the scope of central and regional governments, as well as the community also has the right to make suggestions and provide advice related to waste problems. The form of efforts to ensure the security of everyone and society and to advance economic, social and other fields in accordance with the will of the people is the concept of good governance. How to cite item: Mumpuni, N. W. R., Kusumawati, M. P. (2021). Good governance pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1),79-89. doi:10.26905/idjch.v12i1.5725

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGELOLAAN BARANG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD)

Kementerian Pertahanan/TNI memiliki komitmen yang kuat dan fokus terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).Saat ini instansi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) banyak memiliki lahan dan bangunan strategis yang sangat potensial untuk didayagunakan atau dimanfaatkan. Hanya saja timbul permasalahan ketika aset yang dimiliki oleh TNI AD berupa tanah dan atau bangunan dikuasai oleh masyarakat sipil secara turun temurun yang secara otomatis TNI AD tidak dapat memanfaatkan BMN tersebut.Peneliti memfokuskan 2 (dua) hal permasalahan dalam tulisan ini, yang pertama terkait dengan Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Milik Negara dan Konsepsi Penyelesaian Permasalahan terhadap Barang Milik Negara (Tanah) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penerapan hukum adminitrasi negara, hukum perdata serta hukum milier. Dan merupakan langkah positif bagi para pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan penulis untuk mengetahui hasil penelitian yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskritif).Dari data yang akan dihasilkan luaran wajib berupa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi sebagai sarana untuk memacu penelitian lanjutan.Dukungan data awal terkait penelitian ini hanya bersumber dari data sekunder,sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan data primer. Kata Kunci: Pengelolaan, BMN, TNI AD

Tinjauan yuridis mengenai pengelolaan barang berupa tanah dan bangunan milik negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penerapan hukum administrasi negara, hukum perdata, serta hukum militer. Dan merupakan langkah positip bagi para pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI. Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan penulis untuk mengetahui hasil penelitian yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat kalimat. Dukungan data awal terkait penelitian ini hanya bersumber dari data sekunder, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan data primer.Halaman 6