PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRA-SEJAHTERA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya berbagai permasalahan sosial- budaya- hukum-ekonomi seperti kenakalan remaja, narkoba, kriminalitas, KDRT, Perceraian, prostitusi, anak terlantar, pengangguran, kemiskinan, kesehatan dan permasalahan perumahan. Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi ini tentunya berdampak terhadap permasalahan sosial, salah satunya masalah hukum  selama tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent). Hasil penelitian terdapat beberapa muatan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga yaitu; Ketentuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Fungsi dan Tanggung Jawab Keluarga, Ketahanan Keluarga, Kelembagaan Pendampingan Ketahanan Keluarga, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi Ketahanan Keluarga, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan Penutup. Oleh karena itu Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga tersebut akan menjadi acuan dan dasar bagi tatanan kehidupan masyarakat terkecil berbangsa dan bernegara yaitu keluarga yang mengatur tentang arah jangkauan, ruang lingkup, materi dalam peraturan, juga agar memenuhi komponen ketahanan keluarga yaitu komponen legalitas, struktural, ketahanan fisik, ketahanan sosial, ketahanan psikologis, ketahanan sosial budaya, tentang komponen ketahanan ekonomi menjadi patokan utama dalam Ketahanan Keluarga secara keseluruhan terutama di Kota Bandar Lampung, maka yang diperlukan antara lain pendapatan daerah perkapitas masyarakat, lingkungan, lapangan pekerjaan dan kesehatan yang memadai.   Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pemberdayaan, Masyaraka

EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG & JASA MELALUI APLIKASI BLIBLI SIPLAH : ( Studi Pada SMA Negeri 1 Bandar Lampung )

Kemendikbud merancang Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) untuk digunakan dalam PBJ sekolah yang dilakukan secara daring. SIPLah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Reguler dari Kemendikbud. Tujuan Penelitian ini Untuk menganalisis Efektivitas dan Akuntabilitas dari penggunaan e-commerce BliBli SIPlah dalam pengadaan barang dan jasa di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan   metode   pengumpulan   data   dengan   wawancara, dokumentasi,   dan observasi. Berdasarkan pengukuran efektivitas penggunaan aplikasi Blibli SIPLah tersebut, sudah berjalan dengan efektif dari segi waktu, tenaga, dan hasil yang dicapai dimana memudahkan dalam pengadaan barang dan jasa untuk sekolah. Dari aspek akuntabilitas dengan kompetensi aparatur dan pertanggungjawabannya pun jelas karena hasil dari transaksi tersebut langsung ketika pembayaran selesai. Kata Kunci: Efektivitas, Akuntabilitas, Blibli  Siplah,  Pengadaan  Barang  dan  Jas

ANALISIS KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dalam mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah dengan melakukan analisis dengan menggunakan indikator kinerja yaitu, Efektifitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, Kualitas kehidupan kerja, dan Inovasi. Dengan melakukan analisis Indikator Kinerja terhadap Kinerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dalam Mencegah dan menyelesaikan perselisishan hubungan industrial tersebut. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagian Hubungan Industrial Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial dapat menyusun rencana kerja dan program yang lebih baik dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial oleh Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Lampung Selatan ini memiliki dampak terhadap stabilitas kerja baik pihak perusahaan dan pihak pekerja. Yang dapat dilihat  selama  tiga  tahun  terakhir  2017-2019  berhasil  menyelesaian  berbagai  macam  kasus perselisihan   di   lingkungan   Kabupaten   Lampung   Selatan.   Dapat   disimpulkan   bahwa   kinerja Pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial Dinas   Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah membantu menyelesaian konflik para pekerja dengan perusahaan, sehingga membantu mewujudkan lingkungan  kerja  yang  kondusif  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dan  menurunkan tingkat pengangguran. Kata Kunci: Kinerja, Transmigrasi, Hubungan Industria

PERAN BAPPEBTI DALAM PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA DI PROVINSI LAMPUNG

Futures trading is an alternative financial investment for individuals and businesses. The party responsible for monitoring/supervising futures trading is the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI). The purpose of the study is to find out how the role of BAPPEBTI when supervising futures trading. This study uses qualitative descriptive research, which is a method used to describe or analyze research results but not to draw conclusions.  The subject of this study is a futures company in Lampung province. The data collection techniques used are narrative interview techniques, documentation, and data analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that BAPPEBTI plays a role in preventive supervision carried out by means of technical training, namely in the context of developing and coaching all futures trading. The role of BAPPEBTI is to carry out repressive supervision, especially when canceling decisions of subordinate bodies that are contrary to laws and regulations. The monitoring is carried out through inspection and supervision based on standard operating procedures in order to further improve the compliance of each futures trading company. BAPPEBTI is expected to provide more intense supervision and more active direction to futures companies.   Keywords: Role; Supervision; Trade

Hukum Zakat Bagi Yang Berhutang Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung

One of the objectives of this research is to analyze, understand and find out the views of Muhammadiyah Regional Leaders and Nahdlatul Ulama Branch Managers in Bandar Lampung City regarding Zakat Law for those in Debt. The research method seen from this type of research is field research (field research). Data collection methods used in the form of books, journals, and interviews as well as documents and others. This study uses a qualitative method. Based on the results of the study, it was concluded that according to the Regional Leadership of Muhammadiyah, debt was a barrier for someone not to pay zakat. If someone has a debt then he should pay the debt first, if the debt has been paid and there is still remaining assets after paying the debt then he is obliged to pay zakat when it reaches the nisab, if it does not reach the nisab then it is not obligatory to pay zakat while according to the Nahdltul Branch Manager Scholars are of the opinion that if a person has a debt, he is obliged to pay zakat. Debt is not a barrier for someone not to pay zakat.Keywords: Payable Zakat, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Bandar Lampun

HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU MENURUT PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN AMIR SYARIFUDDIN

Pelaksanaan pembagian harta peninggalan berbedaantara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan perbedaan adat dan kebiasaan serta dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut masyarakat. Masyarakat Minangkabau dengan system kekerabatan matrilinial menerapkan system pewarisan kolektif terhadap harta pusaka tinggi. Sedangkan terhadap harta pencaharian (pusaka rendah) diterapkan hukum fara’idh.Hazairin memandang bahwa waris adat Minangkabau menganut sistem kolektif, karena harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama (sekumpulan ahli waris) dan tidak dapat dibagi-bagi.Menurut Hazairin masyarakat yang dikehendaki al Qur’an adalah masyarakat bilateral dan masyarakat yang menganut sistem patrilinial dan matrilineal adalah penyimpangan. Sedangkan Amir Syarifuddin berpendapat bahwa sistem pewarisan kolektif terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak bertentangan dengan syari’at Islam karena tidak diatur dalam Alqur’an dan Hadits.Al-Qur’an hanya mengatur peralihan harta waris menjadi hak masing-masing ahli waris, sehingga harta pusaka tinggi ini terhindar dari ketentuan hukum faraidh. Beliau berargumen bahwa pembagian waris adalah menyangkut hak hamba, dan terhadap hak hamba tersebut boleh  menyimpang dari ketentuan syari’at jika dilakukan atas dasar adanya kerelaan para pihak. Kata Kunci : Hukum Kewarisan, Adat Minangkabau, Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin