Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan dalam Implementasi Program PONED di Kabupaten Purbalingga

Peningkatan derajat kesehatan akan dapat terwujud apabila terdapat rancangan sistem yang baik. Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu komponen dasar di dalam sistem kesehatan karena dari sistem informasi kesehatan akan didapatkan data yang berkualitas, sebagai sumber informasi dan dasar pengambilan keputusan di masing-masing blok atau komponen lain pada sistem kesehatan. Namun, sistem pencatatan dan pelaporan sebagai salah satu instrumen dalam sistem informasi, seringkali menjadi masalah yang dihadapi di berbagai organisasi pelayanan kesehatan, salah satunya pada penyelenggaraan PONED di Puskesmas dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan program PONED di Kabupaten Purbalingga. Tujuan khusus penelitian ini adalah mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan program PONED, peran bidan koordinator PONED, dan penanganan keluhan pelanggan sebagai salah satu alat monitoring dan evaluasi program PONED. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Puskesmas Karangmoncol dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya tim PONED di Puskesmas yang personilnya belum tersertifikasi pelatihan PONED. Sistem pencatatan dan pelaporan program PONED di Kabupaten Purbalingga masih dilaksanakan secara manual dan belum dilakukan analisis maupun penyajian secara tertib. Peran bidan koordinator di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan belum berjalan optimal. Mekanisme untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan PONED sudah dilaksanakan melalui berbagai media, namun belum dilaksanakan  analisis umpan balik dari pelanggan untuk menentukan langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh adalah penyelenggaraan PONED di Kabupaten Purbalingga sudah berjalan, meskipun belum termonitor dan terevaluasi secara tertib. Sistem pencatatan dan pelaporan juga sudah dilaksanakan, namun belum dapat dipastikan kualitas data yang didapatkan, karena belum ada mekanisme yang diatur mengenai analisis dan penyajian data. Kata kunci: keluhan pelanggan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan, Puskesmas PONED

Health system for maternal health : a case study from Papua, Indonesia

This one page summary points to poor distribution of the health workforce and the low utilization rate for essential obstetric intervention which has lowered the overall quality of service delivery for maternal and child health. Information on health care coverage and basic epidemiology is limited and largely undocumented, leading to poor health financing allocation and health planning in general. Strong leadership, managerial skills, and political commitment are still lacking in Jayawijaya district of Papua province

Evaluation of National Health Insurance Program Implementation in Jakarta Province, Indonesia

The implementation of National Health Insurance in several regions in Indonesia faces challenges, such as health service providers, health insurance management , and the community. The outcome that occurs may vary depending on the implementation of different aspects of governance, equity or social justice, and aspects of service quality. Therefore, research was conducted by evaluating the implementation of the national health insurance in DKI Jakarta Province. The evaluation is carried out based on the 2019 JKN road map target indicators, grouped into three aspects: including governance, achievement of equal distribution of health services (equity), and quality of service. This research used a mixed-methods design that combined the approach of quantitative and qualitative elements. Quantitative data were collected from secondary data from Health Social Security Agency (BPJS Kesehatan), the National Social Security Council Monitoring and Evaluation System (Sismonev DJSN). The qualitative data comes from in-depth interviews with selected informants using the purposive sampling technique. The result was that DKI Province had achieved the JKN membership target. There are still JKN participants who are inactive / in arrears from participants in the government and private wage-earning segments. Health facilities and human health resources have met the standards, but related to the package of benefits for heart diseases services, the availability of cardiac specialists and cath lab facilities has not been evenly distributed, especially in the Seribu Islands. Patient preferences in choosing the desired health service resulted in implementing a tiered referral system and back-referral still having problems in health facilities.

Evidence-based budgeting policy in maternal and child health programme : do they work?

Current centrally driven maternal, neonatal, and child health (MNCH) policies do not address geographical disparities faced by different Indonesian provinces and districts. Low local government commitment is still the main obstacle in health budgeting policy. Lack of evidence-based budget planning leads to unsound health planning and implementation. Therefore, this study aims to assess the current health financing mechanism used in one Indonesian province, the Province of Papua, which has low MNCH outcomes, and finds that human resource limitation poses a serious problem in scaling up for priority interventions

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal dan Sri Langka

Saat ini pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) 4 dan 5, yakni penurunan angka kematian Balita (AKABA) dan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih jauh dari target 2015 yaitu 102 AKI per-100.000 kelahiran hidup dan 34 AKABA per 1.000 kelahiran. Meskipun terjadi penurunan AKABA dari 97 (1991) menjadi 44 (2007) dan AKI menurun dari 390 (1991) menjadi 228 (2007), pencapaian ini masih jauh dari target yang harus dicapai. Selain itu, pencapaian tersebut masih di bawah negara-negara lain di Asia seperti: Vietnam, Nepal, Sri Lanka, dan Malaysia. AKI di Vietnam pencapaiannya lebih bagus dari Indonesia, padahal gross domestic product (GDP) Vietnam hanya US$141 miliar dan jauh berada di bawah Indonesia US$ 878 miliar (2012). Sri Lanka dengan GDP-nya hanya US$59,4 miliar dan Nepal US$ 19,4 miliar capaian AKI dan AKABA-nya melesat jauh di atas Indonesia. Berbagai strategi telah dicanangkan untuk menurunkan AKI dan AKABA antara lain: peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan infrastruktur dan kapasitas fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) dan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) serta memperbanyak jumlah Polindes (Pondok Bersalin Desa), pemberdayaan masyarakat melalui ambulan siaga dan tabungan bersalin (tabulin), serta pembebasan biaya persalinan melalui Jampersal (Jaminan Persalinan). Namun demikian, penurunan AKI dan AKABA masih jauh dari yang diharapkan. Dua tahun menuju tahun 2015 merupakan kesempatan emas untuk mengejar ketertinggalan dari target AKI 102 dan AKABA 34. Berbagai kendala bermunculan mulai dari belum dipenuhinya alokasi anggaran kesehatan 5% dari total APBN di luar gaji pegawai, masih minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan, rendahnya akses ke fasilitas PONED dan PONEK, rendahnya pemanfaatan Jampersal, tidak berfungsinya Polindes sebagaimana mestinya dan pergantian petugas-pejabat yang sangat cepat dan lainnya. Permasalahan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan dan menelaah dengan seksama kebijakan kesehatan ibu dan anak yang saat ini berlaku untuk diperbaiki dan dikembangkan di kemudian hari. Di samping itu, pemerintah perlu menata kebijakan kesehatan secara lebih baik. Untuk mencapai target MDGs ini selain mengevaluasi langkah-langkah yang telah ditempuh Indonesia sampai saat ini, kita juga perlu menilik ke upaya-upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara berkembang lain di Asia yang telah berhasil mencapai penurunan tajam AKI dan AKABA. Nepal dan Sri Lanka merupakan contoh negara yang mengalami penurunan AKI dan AKABA yang sangat signifikan dalam 10 tahun terakhir. Pembelajaran mengenai hal-hal yang berdayaguna dan berdayaungkit tinggi bagi Indonesia untuk mengidentifikasi peluang yang ada demi mencapai target MDGs dalam 2 tahun mendatang. Lalu, dengan mengetahui kebijakan AKI dan AKBA di dua negara tersebut, kita akan dapat belajar atas tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target penurunan AKI dan AKABA

Evidence-Based Planning in Improving the Health Service and Insurance Utilization in Addressing Child Survival

To identify bottlenecks in health system that hinders the scaling up of important health intervention, particular for vulnerable population including poor families. To identify health system environment' that' would' support' the utilization of' health' insurance scheme for important interventions in child health survival

Dampak Keterlibatan BAPPEDA dalam Rangka Pengembangan Kapasitas SKPD Lintas Sektor bagi Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Papua

ABSTRACTBackground: Maternal and child mortality rate in Indonesia is still high. Indonesia is also expected not to reach the target of MDG 4 and 5 in 2015. In an effort to improve the health status of mothers and children in the context of decentralization, planning and budgeting at the district health is an important element of the health system. Evidence-Based Budgeting Planning Approach (EBP/PPBB), is a planning approach models that use data and academic health evidence in the framework of program decision-making as a references. Objectives: Describe the impact results of the PPBB KIA implementation in order to analyze, the impact of BAPPEDA involvement in maternal and child health planning advocacy through coordination across sectors.Research Methods: This study is a descriptive-correlative study that analyze the impact of BAPPEDA involvement in cross- sectoral planning for MCH programs, that are carried out in accordance with bottleneck analysis of the existing health system, using 66 interventions based continuum of care.Results: Cross-sectoral involvement in the planning and budgeting for MNCH brings a positive impact on the district health work plan. Bappeda involvement is crucial to coordinate cross-sectoral program for MNCH.Conclusions: Capacity of district planning staff is limited and should be improved, lack of evidence in planning is due to lack of health data, and the cross sector advocacy for health budgeting is insufficient. PPBB approach can improve capacity on planning on evidence-based and integrated planning for MNCH across-sectoral. Key Word: Planning, Maternal and Child Health, Cross Sectoral ABSTRAKLatar Belakang: Angka kematian ibu dan anak di Indonesia masih tinggi. Indonesia juga diprediksi tidak dapat mencapai target MDG 4 dan 5 pada tahun 2015. Dalam upaya peningkatan status kesehatan ibu dan anak dalam konteks desentralisasi, perencanaan dan penganggaran kesehatan di kabupaten merupakan elemen sistem kesehatan yang penting. Pendekatan Perencanaan Penganggaran Berbasis Bukti (PPBB) KIA, merupakan bentuk model perencanaan yang menggunakan bukti data dan referensi akademis dalam rangka pengambilan keputusan program kesehatan.Tujuan: memaparkan hasil implementasi PPBB-KIA dalam rangka melihat hubungan keterlibatan Bappeda dalam advokasi perencanaan perencanaan kesehatan ibu dan anak melalui koordinasi lintas sektor.Metode Penelitian: Kajian ini secara deskriptif-korelatif keterlibatan Bappeda dalam perencanaan lintas sector untuk progam KIA yang dilakukan sesuai dengan sumbatan sistem kesehatan yang ada dan berdasarkan 66 intervensi berbasis continuum of care.Hasil: Keterlibatan lintas sektor dalam perencanaan dan penganggaran KIA membawa dampak positif terhadap rencana kerja. Peran Bappeda semakin kuat dan memberikan kontribusi positif dalam kegiatan ini. Keterlibatan Bappeda terlihat berpengaruh dalam koordinasi program KIA untuk lintas sektor. Kesimpulan: Peningkatan kapasitas staf perencanaan kabupaten yang masih terbatas, kurangnya data kesehatan, peran advokasi lintas sektor ke Pemda yang belum kuat untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan. Pendekatan PPBB dapat meningkatkan kapasitas perencanaan KIA secara berbasis bukti nyata terpadu dan terintegrasi dan lintas sektor di daerah. Kata Kunci: Perencanaan, Kesehatan Ibu dan Anak, Lintas Sekto

Multimorbidity and out-of-pocket expenditure for medicines in China and India

Using nationally representative survey data from China and India, this study examined (1) the distribution and patterns of multimorbidity in relation to socioeconomic status and (2) association between multimorbidity and out-of-pocket expenditure (OOPE) for medicines by socioeconomic groups