PENYITAAN HARTA TERORIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NEGARA

Abstract The purpose of this study is to offer novelty related to the case of confiscation of the property of a deceased terrorist by the state in Indonesia. Using normative research methods with statutory approaches and concepts supported by descriptive techniques. Terrorism is a threat to every citizen in the world. Because the perpetrators of this terrorism crime always choose a place that is filled with the public and takes a lot of casualties. In committing acts of terrorism, perpetrators often commit suicide or suicide bombings to leave traces of the actions they have committed. The crime of terrorism requires a lot of funds to finance terrorists in carrying out bombing actions. So, if a terrorist actor dies, he will leave a lot of property and this can finance future terrorist activities. Regarding the confiscation of terrorist assets, it has not been regulated in Law Number 5 of 2018. In this case, the government must immediately make regulations regarding the confiscation of assets for terrorists who have died because this can help the state in eradicating terrorism. Such understanding is important in order to run well.Keyword: criminal act; foreclosure; terrorismAbstrakTujuan dari penelitian ini menawarkan kebaruan terkait dengan kasus penyitaan harta teroris yang telah meninggal oleh negara di Indonesia. Menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangn dan konsep yang didukung oleh teknik prskriptif. Terorisme merupakan hal yang menjadi ancaman untuk setiap warga negara yang berada di dunia. Karena pelaku tindak pidana terorisme ini selalu memilih tempat yang dipenuhi oleh khalayak ramai dan memakan banyak sekali korban jiwa. Dalam melakukan aksi tindak pidana terorisme, pelaku seringkali melakukan aksi bunuh diri atau bom bunuh diri untuk meninggalkan jejak dari tindakan yang telah ia lakukan tersebut. Tindak pidana terorisme membutuhkan banyak sekali dana untuk membiayai para teroris dalam melakukan tindakan pengeboman. Sehingga, jika pelaku teroris meninggal dunia maka akan banyak sekali harta yang ia tinggalkan dan hal tersebut dapat membiayai kegiatan terorisme yang akan datang. Mengenai penyitaan harta teroris ini belum diatur di dalam UU No. 5-2018. Di dalam hal ini pemerintah harus segera membuat peraturan mengenai penyitaan harta untuk teroris yang telah meninggal dunia karena hal tersebut dapat membantu negara dalam pemberantasan terorisme. Pemahaman demikian penting agar dapat berjalan dengan baik

TANGGUNG JAWAB PIDANA DIREKSI BUMN YANG MERUGI

Banyaknya kasus Direksi BUMN (Persero) yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi akibat kebijakan yang dibuat Direksi menyebabkan kerugian bagi BUMN. Permasalahan terletak pada pendefinisian kerugian negara oleh aparat penegak hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Tipikor dengan mendefinisikan kerugian BUMN Persero sebagai kerugian negara. Mengingat BUMN Persero selain berperan sebagai penyelenggara pemerintahan, juga berperan sebagai pelaku ekonomi, seharusnya penegak hukum dalam menentukan kerugian ini berpedoman pada prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam hukum perusahaan. Timbul kerancuan pendefinisian kerugian negara menurut Undang-Undang Tipikor dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum perusahaan. Rumusan masalah: Apakah kerugian BUMN Persero termasuk kerugian negara dan apakah Direksi BUMN Persero dapat dipidanakan dengan tindak pidana korupsi. Menggunakan normative legal research melalui metode statute approach dan pendekatan konsep yang didukung dengan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini, bahwa losses incured dalam BUMN Persero bukan menjadi state losses, melainkan kerugian perseroan. Direksi yang telah membuat keputusan bisnis, kemudian menyebabkan kerugian terhadap BUMN Persero, tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana korupsi

PENGATURAN PUTTING OUT SYSTEM TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Pekerja anak telah menjadi masalah yang rumit dan belum ada penyelesaiannya untuk Indonesia. Semakin banyak bentuk dan jenis permasalahan pekerja anak. Salah satunya yang sering terjadi pengeksploitasian secara ekonomi kepada pekerja anak dalam pekerjaan berbasis putting out system yang dikategorikan sebagai pekerjaan terburuk bagi anak. Namun permasalahan ini tidak banyak disadari oleh banyak pihak bahkan pemerintah, karena ketersembunyian putting out system dan kaburnya keterlibatan pihak perusahaan yang menjadi penanggungjawab atas pelaksana sekaligus pemberi kerja berbasis putting out system kepada pekerja anak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dibahas bagaimana legalitas pekerja anak dalam putting out system di Indonesia dilengkapi dengan berbagai kasus pekerja anak hingga pembahasan bagaimana pengaturan putting out system terhadap pekerja anak di Indonesia. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa putting out system dikategorikan sebagai pekerjaan yang eksploitatif terhadap pekerja anak. Pemerintah perlu mengkaji ulang apakah legal atau tidak pekerja anak yang bekerja di lingkungan pekerjaan berbasis putting out system. Pemerintah memang belum mengatur secara eksplisit putting out system dalam produk hukum positif. Namun pada prinsipnya, instrumen perlindungan hukum terhadap pekerja anak telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada.Kata kunci: pekerja anak, putting out syste

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME

Berdasarkan fakta yang telah terjadi di berbagai negara bahkan juga di Indonesia, kejahatan terorisme dilakukan oleh Anak. Aturan penanganan anak sebagai Pelaku terorisme belum diatur secara khusus. Hal ini yang menyebabkan apa yang dilakukan pemerintah selama ini sejak dari proses penangkapan, penyidikan hingga penahanan belum dikatakan baik, bahkan terdapat pelanggaran hak-hak anak. Prosedur dan proses penanganan anak yang terlibat dalam jaringan tindak pidana terorisme belum sepenuhnya berdasarkan dengan UU SPPA baik oleh Densus 88 ketika melakukan penangkapan dan penyidikan, Jaksa dan Hakim saat penempatan penahanan dan proses persidangan, Lapas dalam melakukan pembinaan, serta BNPT dalam melakukan deradikalisasi. Permasalahan: Bagaimana perlindungan dan penerapan hukuman terhadap Anak pelaku terorisme. Menggunakan penelitian normatif metode pendekatan perundang-undangan dan konsep yang didukung teknik preskriptif. Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya manus ministra, tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosia

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Hak Cipta

Abstract. Not categorize a corporation as the subject of criminal law in the Copyright Act, the resulting corporation can not be prosecuted criminally liable. Corporations that commit crimes against copyright as if permission is granted impunity, namely freedom from punishment for his crimes in the form of piracy, reproduce and sell copyrighted works person. Though losses caused by corporate copyright offenders is enormous consequences for the country and for the owner or copyright holder than if the perpetrator is an individual. Accountability is delegated to the board of the corporation, be it director, manager, head of department, the operator, even though the employee has been going down during this proved unsuccessful raises deterrent effect. This research shows that in the case of copyright violations, the corporation must do the following may be prosecuted criminally managers with the maximum penalty for these crimes do not happen again in the future, along with the appropriate theory to apply. Also exposed to more forward thinking aspects of primum remedium if a violation has reached a disturbing level and cause ganggungan widely. It is recommended to take over the corporation who commits an offense if the implementation aspects of copyright primum remedium corporation went bankrupt, so that employees do not lose their jobs.Key words: Corporate, Subjects of Criminal Law, Copyright

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi sebagai Artis

Keberadaan artis cilik, sering dipandang sebagai pengembangan minat dan bakat, populer, finansial yang lebih, hidup dalam kemapanan. Sebenarnya semua itu lebih pada bentuk eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya, bilamana aktivitas artis cilik tersebut mengabaikan hak-hak asasinya sebagai anak. Kerja melebihi batas waktu yang ditentukan, jadwal on air dan off air yang padat, sehingga anak tidak sempat belajar, bolos sekolah, tidak punya waktu bermain dengan teman sebaya, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang. Beragam peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang tujuannya untuk melindungi anak ternyata belum dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi, dalam hal ini sebagai artis cilik. Beberapa kelemahan, ketidak harmonisan peraturan Perundang-undangan yang ada dan kelemahan para penegak hukum (caturwangsa), berakibat pada lolosnya para pelaku eksploitasi anak sebagai artis dari sanksi hukum. Selain faktor ekonomi, perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap anak yang dieksploitiasi secara ekonomi serta konstruksi sosial bahwa orang tua berhak atas segala sesuatu terhadap anak, memberi kontribusi pelanggaran hak-hak anak berupa eksploitasi itu terus terjadi

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN MATERI PELECEHAN SEKSUAL

The purpose of this study is to describe issues regarding relevance that have to do with the legal protection of children as victims of sexual abuse material. This research is normative juridical law research, so the approach used is statutory and conceptual. The results of this study found that there was a legal vacuum in the Child Protection Act, where there were no strict rules regarding children as victims of sexual abuse, which then resulted from this abuse being made material by the perpetrators and distributed to other parties. Sexual abuse material is an activity of possessing, sharing, or producing related material which can be in the form of unlimited photos or videos with sexual nuances, where the victims here are children. Especially if the sexual abuse material is shared by the perpetrator via the internet, where later it is not impossible if the material continues to be spread because it is supported by the current technological sophistication. Child victims of sexual abuse material will become victims repeatedly if their sexual abuse material is continuously shared by those who find the material. For this reason, the victim's child has the right to receive legal protection that has been stipulated in the existing regulations. Even so, child victims of sexual abuse material cannot be fulfilled optimally because there are no clear rules. Thus, strict legal regulations are needed to regulate the protection of child victims of sexual abuse material. Parents, family, community, and the state have an important position in achieving the desired child protection implementation. As it should be, children need to be cared for and protected by their rights as human beings whose dignity needs to be upheld. So that later the child is able to hold the responsibilities that will be faced in the future. Keywords: children, sexual abuse material, protectio

Bukti Tidak Langsung sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/pid.b/2016/pn.jkt.pst)

Salah satu dasar hakim menjatuhkan pidana dalam putusan nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., menyebutkan bahwa hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dalam hal tidak ditemukannya saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut. Hal ini bertentangan dengan KUHAP tepatnya Pasal 183 jo 184 ayat (1). Circumstantial evidence tidak dikenal dalam KUHAP. Putusan ini menimbulkan konflik norma, kekaburan hukum dan ketidakpastian hukum serta melanggar HAM Terdakwa. Rumusan masalah 1. Bagaimana kedudukan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana?, 2. Bagaimana penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana?. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus yang didukung dengan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini, kedudukan bukti tidak langsung yang digunakan hakim menjatuhkan pidana hanya sebagai doktrin dari ahli hukum. Penerapan bukti tidak langsung dalam perkara nomor: 777/Pid.B/2016/ PN.JKT.PST, tidak dapat dibenarkan karena tidak dikenal dalam KUHAP

HUKUMAN KEBIRI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL

Kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang memprihatinkan, sehingga pemerintah membuat Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan memberikan pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia terhadap pelaku. Permasalahannya apakah hukuman kebiri  sebagai pidana tambahan sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Simpulan dari penelitian ini bahwa hukuman kebiri sebagai pidana tambahan telah sesuai dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang menganut teori gabungan dengan menimbulkan efek jera dan pemberian manfaat melalui proses rehabilitasi. Pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual belum ada peraturan pelaksanaan teknisnya. Dibutuhkan perbandingan hukum dengan negara-negara yang telah menerapkan hukuman kebiri sebagai acuan dalam menyempurnakan aturan hukum yang ada, sehingga penerapannya layak digunakan di Indonesia.Kata kunci: pedofilia, kebiri, sistem pemidanaa